Urgensi Pengaturan Perbuatan Stalking Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.

Putri, Yuniarinda Risandi (2017) Urgensi Pengaturan Perbuatan Stalking Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, mengenai seseorang yang melakukan perbuatan stalking yaitu perbuatan mengikuti seseorang secara terus-menerus sehingga membuat orang yang diikuti merasa ketakutan akan tetapi perbuatan stalking tersebut tidak dapat dijerat hukum karena terdapat kekosongan hukum terkait perbuatan stalking dalam KUHP. Sehingga dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mensistemalisasi, menganalis urgensi atau pentingnya melakukan kriminalisasi perbuatan stalking dan merumuskan peraturan terkait perbuatan stalking dalam perspektif pembaruan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer yang digunakan adalah Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 335, 368, 369 KUHP, Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Florida Statue Title XLVI Chapter 784 Section 784.048, South Dakota statue Title 22 Chapter 19A, dan Texas Penal Code Chapter 42 Section 42.072, Section 2A dan Criminal Justice and Licensing (Scotland) Act 2010, Part 2 Criminal Law, Section 39 Offence of Stalking, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel dan internet sedangkan untuk bahan hukum tersier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi teleologis dan komparatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat ditemukan pengertian serta unsur-unsur perbuatan stalking, juga ditemukan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan stalking, serta terdapat analisis mengenai urgensi atau pentingnya melakukan kriminalisasi perbuatan stalking. Terdapat empat urgensi yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu untuk melindungi hak atas rasa aman warga negara, untuk mencegah dan menangani tindakan kriminal, untuk mencegah dan menangani terjadinya kekosongan hukum terkait perbuatan stalking dan untuk mencegah dan menangani perbuatan stalking ditinjau dari tujuan pemidanaan. Penelitian ini juga menghasilkan hasil analisis perbandingan peraturan terkait perbuatan stalking yang ada di luar negeri, perbandingan ini dilakukan dengan negara Florida, South Dakota, Texas dan United Kingdom. Selain itu, penelitian ini menghasilkan suatu konsep peraturan mengenai perbuatan stalking yang dilakukan secara langsung maupun yang dilakukan secara tidak langsung (cyberstalking) dalam pembaruan hukum pidana. Konsep peraturan tersebut didapat dari hasil perbandingan dengan peraturan negara lain, ketentuan pidana didapat dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dari hasil usulan yang diberikan oleh peneliti.

English Abstract

This research is conducted based on some cases that happened in Indonesia, about someone who do stalking act that follow someone continuously to make people who followed feels fear but stalking action can not be snared law because there is legal vacuum related stalking in Criminal Code. So research is done to identify, systemize, analyze the urgency or the importance of criminalizing stalking actions and formulate rules related to stalking actions in the perspective of reform of criminal law in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical research using statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The primary legal materials used are Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Articles 335, 368, 369 of the Criminal Code, Article 29 of Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, Florida Statue Title XLVI Chapter 784 Section 784.048, South Dakota Statue Title 22 Chapter 19A, and Texas Penal Code Chapter 42 Section 42.072, dan Criminal Justice and Licensing (Scotland) Act 2010, Part 2 Criminal Law, Section 39 Offence of Stalking. Secondary law materials used are books, journals, articles and the internet while for tertiary law materials using the Great Indonesian Dictionary which is then analyzed by using teleological and comparative interpretation. Based on the results of this study can be found understanding and elements of stalking, also found that there is no legislation that regulates the stalking, and there is an analysis of the urgency or the importance of criminalizing the act of stalking. There are four urgencies found in this study, namely to protect the right to citizens' sense of security, to prevent and deal with criminal acts, to prevent and deal with the occurrence of legal vacuum relating to stalking and to prevent and deal with stalking in terms of the purpose of crime. This study also produces the results of comparative analysis of regulations related to stalking acts that are abroad, this comparison is done with the state of Florida, South Dakota, Texas and United Kingdom. In addition, this study resulted in a regulatory concept of stalking performed directly or indirectly (cyberstalking) in the reform of criminal law. The concept of the regulation is derived from the comparison with other state regulations, the criminal provision is obtained from Law no. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, as well as from the results of proposals provided by researchers.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2017/194/051709555
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.025 8 Specific crimes and classes of crime (Stalking)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	04 Oct 2017 04:42
Last Modified:	19 Sep 2023 06:43
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3241

Text Yuniarinda Risandi Putri.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item