Nanda, Firman Widia (2017) Perlindungan Hukum Bagi Anak Belum Dewasa Dengan Status Dwi Kewarganegaraan Atas Hak Waris Berupa Hak Milik Atas Tanah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penguasaan tanah di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang nomor 05 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA). Terkait penguasaan tanah dengan hak milik oleh anak dengan status dwi kewarganegaraan terhalang oleh ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Belum Dewasa dengan Status Dwi Kewarganegaraan Atas Hak Waris Berupa Hak Milik Atas Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengaturan tentang penguasaan hak milik atas tanah dan/atau bangunan bagi anak yang belum dewasa dengan status dwi kewarganegaraan karena pewarisan, Untuk mendiskripsikan dan menganalisis perlindungan hokum bagi anak yang belum dewasa dengan status dwi kewarganegaraan selaku pemegang hak milik atas tanah dan/atau bangunan akibat pewarisan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dimana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait hukum pertanahan dan hak milik atas tanah dan/atau bangunan bagianak yang belum dewasa dengan status dwi kewarganegaraan karenapewarisan. Berkaitan dengan sifat penelitian, penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literature, jurnal, karya ilmiah. Selanjutnya, analisis bahan hokum dilakukan dengan metode interpretasi. Setelah melakukan penelitian, penulis memperoleh beberapa hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Pertama, bagi anak dengan status dwi kewarganegaraan pemegang hak milik atas tanah dan/atau bangunan tersebut berlaku ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA dimana sang anak dapat memiliki hak milik atas tanah dan/atau bangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun apabila setelah satu tahun anak tersebut tidak mengalihkan Hak Milik atas tanah dan/atau bangunannya maka hak waris untuk mempertahankan Hak Milik atas tanah dan/atau bangunannya akan hilang. Kedua, perlindungan hokum terhadap anak perkawinan campuran untuk tetap mempertahankan hak warisnya atas Hak Milik atas tanah dapat dilakukan oleh sang anak yaitu dengan memilih kewarga negaraan menjadi warganegara Indonesia maksimal 1 (satu) tahun setelah memperoleh warisan Hak Milik atas tanah tersebut, setelah jangka waktu satu tahun maka anak dengan status dwi kewarganegaraan selaku pemegang hak milik atas tanah dan/atau bangunan harus mengalihkan hak milik atas tanah atau bangunan terseb
English Abstract
Land ownership in Indonesia is guided by Law number 5 of 1960 on Agrarian Principles (hereinafter referred to as UUPA) Related to the control of land with the right of property by a child with the status of dual citizenship is obstructed by the provisions of Article 21 paragraph (3) of UUPA . Based on the case above, this research is entitled Legal Protection for Children with Status of Dual Citizenship of Rights of Land Ownership. This study aims to describe and analyze the regulation of ownership rights of land and / or building for children with dual citizenship status due to inheritance, to describe and analyze legal protection for immature children. On the land and / or with the status of dual citizenship as the holder of property rights due to inheritance. This study is normative juridical, in which the authors conduct research on legislation related to land law and property rights on land and / or buildings for children with dual citizenship status because of inheritance. In relation to the nature of the research, the authors conducted literature research with the approach of legislation (statute approach). Library research is conducted to obtain primary legal materials in the form of laws, government regulations and ministerial regulations, while secondary legal materials in the form of literature, journals, scientific papers. Furthermore, legal law analysis is done by interpretation method. After conducting the research, the authors obtained some research results in accordance with the formulation of the problem. Firstly, for the child with the status of dual citizenship of the ownership of the land and / or building, the provisions of Article 21 Paragraph (3) of the UUPA where the child may have ownership of the land And / or buildings within a period of 1 (one) year if after one year the child does not transfer the Property Right to the land and / or its building, the right of inheritance to retain the Property right on the land and / or build shall be lost. Second, legal protection.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/342.083/NAN/p/2017/041708978 |
| Uncontrolled Keywords: | CITIZENSHIP, DUAL NATIONALITY, CHILDREN - LEGAL STATUS, LAW, ETC, REAL PROPERTY - OWNERSHIP |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.08 Jurisdiction over persons > 342.083 Citizenship and nationality |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 03 Oct 2017 03:14 |
| Last Modified: | 01 Jan 2021 11:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3158 |
Preview |
Text
FIRMAN WIDIA NANDA.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |