Hudayana, Amelia (2017) Efektivitas Pemberlakuan Kebijakan Larangan Transhipment (Alih Muat) Tangkapan Perikanan Terhadap Kinerja Usaha Penangkapan Ikan Kapal Long Line Studi Kasus pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman DKI Jakarta. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Melalui Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia serta Peraturan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap No 1 tahun 2006, pemerintah mewujudkan suatu regulasi pengelolaan sumberdaya perikanan yang bertanggung jawab di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia maka perlu diberhentikan alih muatan atau transhipment di tengah laut. Tujuan Penelitian ini adalah; 1) mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan pelaksanaan kebijakan larangan transhipment (alih muat) terhadap hasil produksi sektor perikanan tangkap, 2) pengaruh penerapan pelaksanaan kebijakan larangan transhipment (alih muat) terhadap kinerja usaha penangkapan ikan, 3) efektivitas penerapan kebijakan larangan transhipment (alih muat) di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman dan 4) faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan larangan transhipment (alih muat) di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman. Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) yang bertempat di Jl. Tuna Raya No. 1 Muara Baru Ujung, Desa Penjaringan,Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14440. Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jakarta atau PPSNZJ Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Maret – 13 April 2017. Metode analisis data pada penelitian ini menggnakan analisis deskriptif kualitatif dan deskriptifkuantitatif. Pada deskriptif kualitatif digunakan tabulasi data serta deskriptif narasi. Sementara untuk deskriptif kuantitatif menggunakan analisis skala likert. Populasi yang dipilih untuk menentukan jumlah sampel penelitian ialah kapal rawai tuna diatas 50 GT yang berpangkalan di PPS Nizam Zachman pada tahun 2016 yaitu sebesar 133 kapal. Penentuan jumlah sampel penelitian menggunakan rumus slovin dengan taraf kesalahan 10%. Maka anggota populasi yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 60 kapal rawai tuna diatas 50 GT. Hasil analisa menganai efektivitas penerapan larangan alih muat hasil tangkapan perikanan pada usaha penangkapan kapal rawai tuna di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman antara lain sebagai berikut pengaruh penerapan pelaksanaan kebijakan larangan alih muat pada hasil produksi sektor perikanan tangkap mengalami penurunan pada kurun waktu 2014 – 2015. Terjadi penurunan sebesar 15% untuk total produksi tangkapan dan penurunan sebesar 27% untuk hasil tangkapan komoditas tuna. Pengaruh penerapan pelaksanaan kebijakan larangan alih muat pada kinerja usaha penangkapan ikan kapal rawai tuna mengalami penurunan diukur dari 60 responden kapal rawai tuna. Penurunan kinerja usaha terlihat pada berkurangnya lama trip melaut, penurunan tonase dan ukuran hasil tangkapan serta berkurangnya pendapatan akibat tidak mampu mendapatkan bonus membawa pulang hasil tangkapan penuh pada palka. Efektivitas penerapan kebijakan larangan alih muat hasil tangkapan diukur menggunakan kuesioner dengan metode skala likert. Melalui 60 responden didapatkan kinerja input dan proses untuk pelaksanaan kebijakan dalam rentang sangat baik. Sementara untuk kinerja output responden memperoleh hasil baik. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan alih muat hasil tangkapan pada usaha kapal rawai tuna di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman adalah pelaku usaha belum mampu memenuhi tuntutan kesegaran produk ikan serta tidak adanya mekanisme kegiatan alih muat yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sementara bagi instansi terkait adalah ketidaksesuaian alat bantu utama dan pendukung kegiatan penangkapan serta kegiatan penangkapan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kapal yang terdaftar dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan atau SIPI. Peneliti merekomendasikan saran – saran sebagai berikut, bagi pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan adanya Guna mencapai keterkaitan yang menguntungkan bagi 3 sektor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat maka penulis memberikan saran berupa pembuatan peraturan turunan dari Permen 57/2014 tentang aturan teknis atau operasional terkait mekanisme alih muat hasil tangkapan. Bagi pengusaha kapal rawai tuna dibutuhkan ketersediaan untuk berkontribusi serta kerjasama yang baik dengan instansi terkait guna mewujudkan suatu kegiatan penangkapan ikan yang berkelanjutan dan tidak berpotensi terjadi praktik IUU Fishing. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan meneliti hubungan kemitraan kapal yang terdaftar dalam Pelabuhan Perikanan Samudera guna menanggulangi pelanggaran alih muat hasil tangkapan ikan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FPR/2017/285/051705213 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 639 Hunting, fishing & conservation > 639.2 Commercial fishing, whaling, sealing |
| Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Sosial Ekonomi Agrobisnis Perikanan |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 18 Jul 2017 03:25 |
| Last Modified: | 25 Nov 2020 07:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/314 |
Preview |
Text
Amelia Hudayana.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |