Putri, Ayu Bimo Setyo (2017) Makna Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan Penguasaan Fisik ( Analisis Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tata cara pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari hak lama, dimana jika kurang atau tidak adanya alat bukti sama sekali yang telah di tentukan, maka tanah tersebut dapat di daftarkan dengan bukti penguasaan tanah secara fisik dengan iktikad baik. Namun iktikad baik dalam penguasaan fisik untuk mendaftarkan hak atas tanah ini tidak di jelaskan lebih rinci dalam pasal tersebut, ataupun dalam penjelasannya, begitu juga dengan tolok ukur iktikad baik dalam penguasaan fisik. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yaitu: makna iktikad baik dalam pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan tolok ukur iktikad baik dalam pendaftaran hak atas tanah yang diperoleh dari penguasaan fisik apakah telah adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisa dengan mengunakan teknik library research dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat banyak pendapat dari para ahli yang menjelaskan makna iktikad baik dari para ahli yaitu tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, pantas, jujur, dan tidak bermaksud untuk memperkaya diri sendiri dengan cara merugikan orang lain. Tolok ukur iktikad baik dalam pendaftaran hak atas tanah yang di kuasai secara fisik adalah memakai tolok ukur yang di pandang secara objektif, dimana jika semua persyaratan yang di minta oleh peraturan pemerintah ini terpenuhi, maka hal tersebut telah dapat di katakan bertiktikad baik. Prosedur yang di berikan oleh Peraturan ini telah memberikan keadilan dan kepastian hukum, karena prosedurnya telah jelas, dan apabila pemohon terbukti melakukan hal hal yang di larang maka dapat di pertanggungjawabkan secara pidana maupun perdata.
English Abstract
Under the terms of Article 24 Paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 which organizes the registration process of land from previous entitlements, where if there is a lack of evidence or none thereof for the entitlement, the registration may be processed with proof of physical control of land with good faith. However, the “good faith” in physical control to register for entitlement over the land is not explained in more detail in the article, nor is the standard of good faith explained. Based on the above background, the problem is formulated as follows: How about the meaning of “good faith” in Article 24 Paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 on the Registration of Land, and whether the standard of good faith in the registration of land entitlements obtained from physical control is fair. This research utilized a normative juridical research type. Sources of legal materials used are secondary legal materials and tertiary that the author found will be analyzed using library research. The approaches that were used in the research were the statute approach and the conceptual approach. Research results show that there were many opinions from experts that explained the meaning of “good faith”. One of these states that good faith is an attitude that does not conflict with existing regulations, is proper and fair, and does not intend to enrich oneself to the detriment of others. Meanwhile the standard of good faith in the registration of land entitlements that are physically controlled is an objectively viewed standard, where if all the requirements stated by the government regulation is fulfilled, then this will have fulfilled the requirement of good faith. The procedure given by this regulation have provided legal certainty and fairness because the procedure to register for land entitlement with physical control has been clearly defined within the wording of the regulations, and if the registrant of entitlement for the land has been proven to commit illegal acts, then the registrant may be held liable in a criminal or civil case in accordance with the notice of physical control that the registrant has made.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 8/PUT/m/2017/041708242 |
| Uncontrolled Keywords: | LAND TITLES - REGISTRATION AND TRANSFER |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 8 Conveyancing |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 20 Sep 2017 03:44 |
| Last Modified: | 24 Dec 2020 02:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/2769 |
Preview |
Text
1. BAGIAN AWAL.pdf Download (682kB) | Preview |
Preview |
Text
7. BAB 1.pdf Download (284kB) | Preview |
Preview |
Text
8. BAB II.pdf Download (186kB) | Preview |
Preview |
Text
9. BAB III.pdf Download (319kB) | Preview |
Preview |
Text
10. BAB IV.pdf Download (6kB) | Preview |
Preview |
Text
11. Daftar Pustaka.pdf Download (101kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |