Sapriana, Anita (2017) Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya Karena Sedang Menjalani Masa Penahanan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan analisis yuridis terhadap pemberhentian Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang manjalani masa penahanan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh tidak adanya penjelasan yang integral mengenai Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang menjalani masa penahan. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah pemberhentian sementara untuk Notaris yang sedang menjalani masa penahanan pada pasal 9 ayat 1 huruf e (UU No. 2 Tahun 2014 TentangJabatanNotaris) berlaku untuk semua jenis penahanan pada pasal 22 KUHAP (2) Apakah Notaris yang dikenakan penahanan rumah atau penahanan kota masih dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conseptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan analisa bahan hukum yang dipilih adalah content analysis dengan memakai interprestasi gramatikal. Hasil penelitian dengan metode diatas menunjukan bahwa pemberhentian sementara untuk Notaris yang sedang menjalani masa penahanan pada Pasal 9 ayat 1 huruf e berlaku untuk semua jenis penahanan pada Pasal 22 KUHAP, dikarenakan ketika Notaris diberhentikan dari jabatannya, maka wewenang yang melekat terhadap Notaris tersebut tidak berlaku untuk sementara, dan wewenang tersebut berlaku kembali setelah masa pemberhentian sementara berakhir sebaliknya apabila tidak ada pemberhentian sementara bagi Notaris tersebut dan masih melekat kewenangannya maka Notaris tersebut tetap menjalankan tugas jabatannya, akan tetapi ketika penahanan yang dikenakankan tersebut adalah penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara), Notaris tersebut tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, karena sesuatu hal yang tidak etis seorangNotaris menjalakankan tugas dan jabatannya dari rumah tahanan Negara, sebab integritas, moral, citra, harkat dan martabat menjadi buruk dimata masyarakat sehingga tidak ada lagi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris, dan pada pasal 17 ayat (1) huruf e menegaskan bahwa Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
English Abstract
In this thesis, the author raised the problems of juridical analysis against the dismissal of a notary who was dismissed from his post because of the moderate interim manjalani period of anchoring. The theme option backed by by the lack of an integral explanation regarding the notary public who was dismissed from his post while because it is manjalani time anchoring Based on the above, this paper raised the problem formulation: (1) whether the suspension to a notary who is undergoing detention period in article 9 paragraph 1 letter e (Act No. 2 Of Notary Office 2014) applies to all types of detention of CRIMINAL PROCEDURE CODE in section 22 (2) If a notary are subject to a detention home or town detention can still run his Notary duties as set forth in the code of conduct. The methods used in this study are normative legal research with the method approach of legislation (the statute approach), and approach the concept (conseptual approach). Legal materials used include primary legal materials, secondary and tertiary, with the analysis of the selected legal materials is content analysis using grammatical interpretation of law, systematic way and teleologis. The results of the research with the above methods indicates that the suspension to a notary who is undergoing detention period in article 9 paragraph 1 letter e applies to all types of detention on article 22 CODE of CRIMINAL PROCEDURE, because when a notary be removed from Office, then the inherent authority against the Notary does not apply to temporary, and the authority is valid again after the period of suspension expires instead if there is no suspension for the Notary and still attached to those powers then the Notary Office tasks still run but when the detention is detention dikenakankan Prison (House of Detention), the notary public cannot perform the duties of his post, because something unethical thing a Notary menjalakankan duties and Office of State prisoners, because the House will give you the impact that is not good for the notary.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.002 3/SAP/a/2017/041708985 |
| Uncontrolled Keywords: | NOTARIES, NOTARIES - LAW AND LEGISLATION, DETENTION OF PERSONS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.016 Other officials |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 20 Sep 2017 03:34 |
| Last Modified: | 24 Dec 2020 02:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/2768 |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (102kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB.I.pdf Download (149kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB.II.pdf Download (102kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB.III.pdf Download (256kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB.IV.pdf Download (28kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (49kB) | Preview |
Preview |
Text
tesis anita sapriana MKN.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |