Zakia, Kevin Dyovenda (2017) Evaluasi Pengendalian Internal Pada Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Transaksi Sewa (Studi Kasus PT. Hutama Karya Infrastruktur). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perusahaan merupakan suatu jenis organisasi yang didalamnya memiliki unit kerja atau divisi, yang mana masing-masing dari divisi tersebut memiliki tugas berbeda yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk mengatur tugas dari masing-masing divisi pada suatu perusahaan, maka perusahaan membuat suatu kebijakan yang mengatur pola kerja dari divisi yang ada di perusahaan tersebut. pengendalian internal yang baik sangatlah diperlukan. Pengendalian internal yang kurang baik merupakan salah satu penyebab terjadinya moral hazard dan fraud (kecurangan) yang dapat merugikan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahaan terkait prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas transaksi sewa yang dilakukan oleh PT Hutama Karya Infrsatruktur. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara terstruktur dan juga dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman. Analisis yang akan dilakukan yaitu dengan pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masih ada kelemahan pengendalian internal yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam praktik pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Hutama Karya Infrastruktur. Saran yang diberikan dalam penelitian ini terkait pengendalian internal atas pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan yaitu Memperjelas kebijakan dan prosedur perusahaan terkait pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas transaksi sewa, Memberikan sanksi apabila karyawan yang bertugas di divisi yang berkaitan tidak melakukan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan, dan Auditor internal atau Satuan Pengawas Internal (SPI) perusahaan harus lebih memperketat proses pengawasan sehubungan dengan praktik kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga apabila ditemukan praktik dalam hal ini yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh PT HKI, maka auditor internal perusahaan dapat memberikan teguran
English Abstract
The company is a type of organization which has a work unit or Division, where each of these divisions have different tasks that have been set by the company. To set the task of each Division in a company, then the company makes a policy governing the pattern of work of the Division that existed in the company. a good internal control is absolutely necessary. Internal control is not good is one of the causes of the occurrence of moral hazard and fraud (cheating) that can be detrimental to the company. This study aims to evaluate the company's internal control procedures related to article 23 income tax deduction over the lease transactions conducted by PT Hutama Karya Infrsatruktur. This type of research is a qualitative approach to case studies, and data collection techniques used in this research is to conduct a structured interview and also documentation. The analysis of the data used in this study is the analysis of the data in the field model, Miles and Huberman. The analysis will be done by collecting data, data presentation, data reduction, and the final withdrawal of the conclusion. Based on the results of the research, noted that there is still some internal control weaknesses caused by discrepancies in the practice of withholding income tax Article 23 performed by PT Hutama Karya infrastructure. The advice given in this study related internal controls over deductions income tax article 23 is done i.e. Clarify policies and procedures related companies cutting income taxes article 23 over the lease transaction, provide sanctions when employees who served in the Division concerned did not perform the procedure set by the company, and the internal Auditors or the Internal Surveillance Unit companies should tighten the supervision process in connection with the practice of the work done by the company. So when found the practice in this case i.e. the fulfillment of obligations of taxation not in accordance with the policies established by PT HKI internal auditor, then the company can give a reprimand
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FIA/2017/733/051708420 |
Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.24 Income taxes > 336.243 Corporate income taxes |
Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
Depositing User: | Kustati |
Date Deposited: | 20 Sep 2017 02:28 |
Last Modified: | 27 Sep 2020 05:41 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/2754 |
Preview |
Text
KEVIN DYOVENDA ZAKIA.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |