Sugandi, Paskalis Renward (2017) Kedudukan Hak Ingkar Dan Pemanggilan Notaris Pasca Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Pada Proses Peradilan Pidana. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tesis ini, penulis membahas mengenai permasalahan kedudukan hak ingkar dan pemanggilan notaris pasca Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 pada proses peradilan pidana. Hal ini dilatarbelakangi karena masih belum jelas mengenai aturan hak ingkar karena apabila ditinjau dari UUJN, Notaris tidak memiliki kewajiban untuk bersaksi atau memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya berkaitan dengan rahasia jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Hal tersebut dapat mengakibatkan kekaburan hukum mengenai adanya frasa “kecuali UU menentukan lain” yang menyebabkan terjadinya inkonsisten terhadap aturan hukum lain yang berlaku seperti dalam hal Pasal 170 ayat (1) KUHAP dengan pasal 66 UUJN. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Hakim memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur oleh UU dan keyakinan hakim karena Indonesia menganut Sistem Pembuktian Negatif. Keterangan dari Notaris ataupun akta notaris tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam hukum pidana. Namun apabila permohonan pemanggilan notaris yang dimohon oleh pemohon ditolak oleh MKNW, padahal keterangan dari Notaris ataupun akta notaris tersebut merupakan salah satu kunci penting bagi Hakim dalam memutus perkara pidana, apakah ada upaya yang dapat diambil oleh pemohon untuk bisa memanggil kembali Notaris yang bersangkutan? Karena dalam Permenkumham tersebut tidak diatur secara jelas apabila Majelis Kehormatan Notaris menolak permintaan pemohon. Tujuan penelitian ini untuk mengethaui dan menganalisis kedudukan hak ingkar dan pemanggilan notaris pasca Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 pada proses peradilan pidana serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan pemohon apabila Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan persetujuan untuk memeriksa notaries yang bersangkutan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan kedudukan hak ingkar dan pemanggilan notaris pada proses peradilan pidana dan upaya hukum yang dapat dilakukan pemohon apabila permohonan pemanggilan notaris ditolak oleh MKNW dengan menggunakan tenknik analisis bahan hukum interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian adalah hak ingkar yang dimiliki notaris tetap melekat pada notaris. Dalam hal pemanggilan Notaris, pihak penyidik, penuntut umum ataupun hakim harus mendapatkan persetujuan dari MKN sebagaimana yang telah diatur didalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Aturan dalam permenkumham tersebut adalah Imperatif artinya harus dipenuhi oleh penyidik, penuntut umum, bahkan hakim dalam memanggil Notaris. Apabila aturan dalam permenkumham v tersebut tidak dipenuhi maka pemanggilan notaris tersebut dapat dikatakan telah cacat formalitas. Meskipun notaris telah diijinkan dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik, penuntut umum bahkan hakim, notaris tetap dapat menggunakan hak ingkarnya. Penolakan permohonan Pemohon dalam memanggil Notaris untuk diperiksa pada proses peradilan pidana bukan berarti Pemohon tidak bisa memanggil Notaris tersebut. Permenkumham memang tidak mengatur mengenai upaya yang dapat ditempuh dalam hal terjadi penolakan persetujuan pemanggilan notaris untuk diperiksa. MKN dalam mengeluarkan suatu penolakan atau persetujuan tersebut berupa Surat Keputusan Tertulis dan apabila dipermasalahkan maka dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Keterangan notaris ataupun akta Notaris tersebut dapat menjadi hal yang penting apabila diperlukan dalam proses peradilan untuk memutus perkara pidana sehingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini dapat menjadi upaya pemohon apabila permohononan pemanggilan Notaris ditolak oleh MKN. Objek dalam gugatan ini adalah Keputusan Penolakan yang dikeluarkan MKN. Penggugatnya adalah Pemohon yang memanggil notaris, dan Tergugatnya adalah MKN yang mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan untuk memanggil notaris.
English Abstract
In this thesis, the author discusses the issue of the status of substitution rights and the summoning of notaries after the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 on the Criminal Trial Process takes effect. The background of this issue is the lack of clarity regarding regulations of substitution rights, because when seen from the Law of the Notary Position (UUJN), a notary does not have the obligation to appear as a witness or to provide a testimony regarding a deed that he or she made in relation to professional confidentiality unless the law stipulates otherwise. This matter may cause legal obscurity regarding the phrase “unless the law stipulates otherwise” which causes inconsistency to occur in regard to other applicable legal regulations as in the case of Article 170 Paragraph (1) of the Criminal Code with Article 66 of the UUJN. In the criminal trial system in Indonesia, the judge requires at least two pieces of evidence as regulated by laws and the conviction of the judge, since Indonesia follows the Negative Evidence System. Testimony from the notary or the deed by the notary may be categorized as evidence in criminal law. But if the request for summoning the notary as requested by the petitioner is rejected by the Regional Honorary Notaries’ Council (MKNW), yet the testimony from the notary or the deed by the notary is an important key for the judge in deciding the criminal case, is there a remedy that may be taken by the petitioner to be able to summon again the notary in question? In the Minister Regulation, it is not clearly regulated what happens if the Honorary Notaries’ Council (MKN) rejects the request of the petitioner. The aim of this research is to understand and analyze the status of substitution rights and the summoning of notaries after the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 on the Criminal Trial Process takes effect as well as to understand and analyze the remedies that may be taken by the petitioner if the MKNW does not give the approval to examine the notary in question. This thesis utilized the juridical normative research method with a statute approach, which was used to analyze the issue of the status of substitution rights and the summoning of notaries in the criminal trial process and the legal remedies that may be taken by the petitioner if the request for summoning a notary is rejected by the MKNW, using the analysis technique of grammatical and systematic interpretation of legal materials. The research results showed that the substitution right that the notary possesses remains with the notary. In the case of summoning the notary, investigators, prosecutors, or judges must obtain approval from the MKN as regulated in Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2016. The Minister Regulation is imperative in nature, which means that it has to be fulfilled by investigators, prosecutors, or even judges in summoning a notary. If the Minister Regulation is not followed, then the summoning of the notary can be said to have been lacking in formality. Even though the notary has been permitted to be present in the questioning by the investigator, the prosecutor, or even the judge, the notary may still choose to peruse his or her right to substitution. The rejection of the request of the petitioner in summoning the notary to be questioned in the criminal trial process does not mean that the petitioner cannot summon the notary. The Minister Regulation indeed does not regulate the remedy that may be taken in the case of rejection of the approval for summoning the notary to be questioned. The MKN issues the rejection or approval in a Written Directive, and if this becomes an issue, this may be categorized as a State Administrative Dispute that may be challenged in the State Administrative Court. The testimony of the notary or the deed of the notary may become an important matter if it is required in the trial process to decide a criminal case; hence this challenge in the State Administrative Court may become a remedy of the petitioner if the request for summoning the notary is rejected by the MKN. The object of this challenge is the Rejection Directive issued by the MKN. The plaintiff is the petitioner summoning the notary, and the defendant is the MKN that issued the Rejection Directive for summoning the notary.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.002 3/SUG/k/2017/041708986 |
| Uncontrolled Keywords: | RIGHT OF FIRST REFUSAL, NOTARIES, NOTARIES - LAW AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.07 Trials > 347.072 Pretrial procedure |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 19 Sep 2017 04:34 |
| Last Modified: | 25 Dec 2020 01:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/2711 |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (978kB) | Preview |
Preview |
Text
Bab I.pdf Download (315kB) | Preview |
Preview |
Text
Bab II.pdf Download (267kB) | Preview |
Preview |
Text
Bab III.pdf Download (327kB) | Preview |
Preview |
Text
Bab IV.pdf Download (144kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (150kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |