Status Kedudukan Hukum Bagi Yayasan Yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasar Setelah Pemberlakuan Menurut Undang- Undang Yayasan

Anisa, Nury (2017) Status Kedudukan Hukum Bagi Yayasan Yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasar Setelah Pemberlakuan Menurut Undang- Undang Yayasan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tesis ini, penulis membahas permasalahan mengenai status kedudukan hukum bagi yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasar setelah pemberlakuan menurut undang- undang yayasan. Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya yayasan yang tidak menggunakan nama yayasan didepan nama yayasan sehingga kedudukan hukum yayasan tersebut menjadi tidak jelas. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis status kedudukan hukum yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasar berdasarkan ketentuan pasal 71 Undangundang yayasan, mendeskripsikan dan menganalisis impilikasi yuridis terhadap yayasan yang tidak menggunakan nama “yayasan” didepan namanya berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 4 Undang- undang Yayasan dalam melakukan perbuatan tindakan hukum. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode pendekatan penelitian Undang- undang (statue approach) yang digunakan dalam mengkaji permasalahan- permasalahan terkait isu hukum kemudian sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang- undangan yang diurut secara sistematis dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku- buku, jurnal hukum, pendapat para sarjana serta yurisprudensi. Kemudian teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dari tesis ini adalah kedudukan hukum yayasan tersebut tidak dapat memperoleh status badan hukum jika yayasan tersebut tidak menyesuaikan dan mendaftarkan kembali anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia. Yayasan dalam hal anggaran dasarnya pada pasal 71 ayat 4 Undang- undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undangundang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan mengemukakan bahwa yayasan apabila tidak menyesuaikan anggaran dasarnya maka yayasan tersebut tidak berhak menggunakan kata “yayasan” didepan nama yayasan. Implikasi dari tidak disesuaikannya anggaran dasar tersebut, maka yayasan tersebut apabila terjadi utang piutang maka seluruh anggota memiliki tanggung jawab renteng secara perdata.

English Abstract

In this undergraduate thesis, the author discusses the issue of the legal standing of foundations that do not make changes to their statutes after imposition of the foundation law. The background of this study is the presence of many foundations that do not use the word “foundation” in their names, making the legal standing of the foundation unclear. The aim of this research is to describe and analyze the legal standing of foundations that do not make changes to their statutes based on the stipulations of Article 71 of the Foundation Law, and to describe and analyze the juridical implications of foundations that do not use the word “foundation” in their names based on the stipulations of Article 71 Paragraph 4 of the Foundation Law in conducting legal actions. This thesis utilized the juridical normative research method and the statute approach to legal research, used to study problems of legal issues; the legal materials used in the study were primary, secondary, and tertiary legal materials. Specifically, the legal materials used were primary legal materials composed of systematically ordered legal regulations and secondary legal materials composed of books, legal journals, scholars’ opinions, and jurisprudences. The utilized analysis technique for the research is the scrutiny of the descriptive content of primary and secondary legal materials. The results of research for this thesis shows that the legal standing of the foundations is that they may not obtain the status of a legal entity if the foundations do not revise and re-register their statutes to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Regarding foundations and their statutes, Article 71 Paragraph 4 of Law No. 28 of 2004 on the revision of Law No. 16 of 2001 on foundations states that if a foundation does not change its statutes, the foundation does not have the right to use the word “foundation” in its name. The implication of not changing the statutes is that the foundation is not categorized as a foundation, but an unspecified organization.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.064/ANI/s/2017/041708244
Uncontrolled Keywords:	CHARITABLE USES, TRUSTS, AND FOUNDATIONS, NONPROFIT ORGANIZATIONS - LAW AND LEGISLATION
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.06 Organizations (Associations)
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	19 Sep 2017 04:16
Last Modified:	23 Dec 2020 00:32
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/2706

	Text 1.BAGIAN DEPAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (416kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (414kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)

Actions (login required)

View Item