Pranata, Made Dwi (2017) Tukar Menukar Barang (Ruilslag)) Tanah Milik Pemerintah Daerah Dengan Perorangan Yang Berlandaskan Keadilan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tesis ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana kekuatan hukum perjanjian tukar menukar barang (Ruilslag) tanah yang dituangkan kedalam Surat Keputusan (SK) Bupati Jembrana dan apa akibat hukumnya dan Apakah perjanjian Tukar Menukar (Ruilslag) tanah yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK ) Bupati Jembrana dapat memenuhi nilai keadilan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Normative Legal Research) yang mengunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual. (konseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Dalam penelitian ini dapat ditemukan Perbuatan hukum tukar menukar Pelepasan asset Tanah dan bangunan bekas kantor Camat Negara dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1582 Tahun 2004. Perjanjian hukum tukar menukar yang dibuat dengan Keputusan Bupati Jembrana (Pemerintah Daerah).tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tukar menukar harus dibuatkan Akta otentik oleh pejabat yang berwenang. Dan juga dapat dimintakan pembatalan karena tidak dipenuhinya unsur subjektif. Dalam perjanjian tukar menukar barang (Ruilslag) antara pemerintah daerah dan perorangan, dalam hal mengenai kewenangan pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menukar barang asset sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/daerah secara spesifikpasal 64 ayat (1) boleh melakukan tukar menukar barang/asset daerah, asalkan memenuhi ketentuan pasal 64 ayat (2) tersebut. Akan tetapi dari aspek teori perundang-undangan, serta mengacu pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Hierarki peraturan perundng-undangan.Peraturan daerah/ Keputusan. Tidak ditemukan secara khusus terkait proses tukar menukar dengan menggunakan Keputusan Bupati.hal ini menjadi suatu ke alpaan dari pihak pemerintah daerah dalam melakukan perbuatan hukum tukar munukar barang milik Negara. Dan juga bertentangan dengan pasal 37 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Dijelaskan bahwa peralihan hak atas tanahdan hak milikatas satuan rumah melaluijual beli, tukar menukar , hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya (kecuali lelang) hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian tukar menukar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak mempunyai kekuatan hukum,karena suatu peralihanhak dengan cara tukar menukar, berdasarkan pasal 37. PP 37 Tahun 1997. Mensyaratkan untuk dibuatkan Akta Tukar menukar, perbuatan pemerintah daerah tersebut berpotensi untuk dilakukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena suatu ke alpaan pemerintah daerah dalam melakukan tindakan hukum. Perjanjian tukar menukar antara pemerintah Kabupaten Jembrana dengan perorangan berdasarkan SK Bupati Nomor 1582.bertentangan dengan KMK Nomor 350/KMK/.03/1994. Tentang pelaksanaan mekanisme tukar menukar barang Negara/asset daerah, berdasarkan hasil analisis.pelaksanan tukar menukar barang tersebut menimbulkan ketidakadilan antara pihak, khususnya pemilik sertifikat hak milik nomor 2070 tahun 1990 atas nama I Nyoman Sukra.
English Abstract
This tesis aims to examine how the power of the law of exchange agreement of goods (Ruilslag) of land is poured into the Decree of the Regent of Jembrana and what is the effect of the law and Is the agreement of the Land Exchange (Ruilslag) as stated in the Decree of the Regent of Jembrana can Meet the value of justice. This type of research is a normative legal research (Normative Legal Research) that uses the approach of legislation (Statute approach), conceptual approach. (Conceptual approach) and case approach Then assisted with legal materials to be described, described, and analyzed interrelationship with each other. In this study can be found Legal acts of exchange Extraction of assets Land and building of former State Camat office with Decree of Regent of Jembrana Number 1582 Year 2004 did not fulfill the formulation of the validity of an agreement pursuant to Article 1320 Civil Code and materially binding the parties making it as a agreement which must Fulfilled by the parties (the principle of pacta sunt servanda). The exchange law agreement made with the Decision of the Regent of Jembrana (Regional Government) does not have the force of law, since the exchange must be made authentic by the authorized official. And can also be requested for cancellation due to the non-fulfillment of subjective elements. In the exchange agreement of goods (Ruilslag) between local governments and individuals, in the case of the authority of the Jembrana Regency government to exchange asset goods in accordance with Government Regulation No. 27 of 2014 on the management of State / Regional Goods specified 64 paragraph (1) may exchange Goods / assets area, Provided that they comply with the provisions of article 64 paragraph (2). However, from the aspect of the theory of legislation, as well as referring to Law No. 11 of 2012 on the Hierarchy of legislation regulations.Regional regulations / decisions. Not found specifically related to the exchange process by using the Decree of the Regent. This becomes an alpaan of the local government in performing legal acts of exchange of state property. And it is also contradictory to Article 37 of Government Regulation No. 24 of 1997. It is explained that the transfer of land rights and property rights over home units by purchase, exchange, grant, entry in company and other legal transfer of rights (except auctions) may only be registered if proven With an authentic deed made by the PPAT authorized under applicable law. The exchange agreement made by the Jembrana Regency Government has no legal force, due to a shift by way of exchange, under section 37. PP 37 of 1997. Requiring to be made an Exchange Deed of exchange, the act of the local government has the potential to be filed a lawsuit to the State Administrative Court due to an admission of local government in taking legal action. The exchange agreement between Jembrana regency government and individual based on Decree of Bupati Number 1582. contrary to KMK Number 350 / KMK / .03 / 1994. On execution of exchange mechanism of goods of State / asset area, based on result of analysis. The exchange of goods execution caused injustice between party, especially owner of certificate of property number 2070 year 1990 on behalf of I Nyoman Sukra.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/PRA/t/2017/041709148 |
| Uncontrolled Keywords: | LAND TENURE - LAW AND LEGISLATION, LAND TITLES - REGISTRATION AND TRANSFER |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 19 Sep 2017 04:08 |
| Last Modified: | 24 Dec 2020 01:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/2704 |
Preview |
Text
BAGIAN AWAL.pdf Download (127kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (603kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (351kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (601kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (92kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (317kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |