Reformulasi Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara Pasif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Wereh, Agustien Cherly (2017) Reformulasi Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara Pasif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Terdapat dualisme hukum dalam pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara Pasif, yakni: (1) Menurut Pasal 53 ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (menganut stelsel pasif positif), (2) Menurut Pasal 3 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo UU RI No. 9 Tahun 2004 jo UU RI No. 51 Tahun 2009 (menganut stelsel pasif negatif), yang menyebabkan terjadinya konflik norma yang berujung kepada ketidakpastian hukum. Penelitian disertasi ini berjudul “Reformulasi Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara Pasif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara”, fokus pada tiga masalah yaitu: 1) Mengapa terjadi perbedaan penggunaan stelsel pasif positif dan pasif negatif dalam pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara? 2) Apa iv implikasi hukum yang bisa timbul dari dualisme hukum pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara?, 3) Bagaimana reformulasi hukum ke depan mengenai stelsel pasif positif dan pasif negatif dalam pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum dengan tipe hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan komparatif. Kajian atau analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan kepada teori kepastian hukum, teori perundang-undangan, teori keadilan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara serta bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku yang memiliki kaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya konflik peraturan perundang-undangan, karena ketidakcermatan dari legislatif dalam memformulasikan undang-undang. Implikasi hukum terhadap dualisme hukum pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara adalah hukum menjadi tidak pasti. Reformulasi Pasal 53 ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah “ Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan/Tindakan, maka pemohon berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

English Abstract

In line with the regulation Act 1 verse (2) of the Indonesian Fundamental Constitution of 1945, the integrity is democration and conducted based on the Fundamental Constitution. The Act 1 verse (3) of the Fundamental Constitution also states that Indonesia is legal country. It means that the governmental implementation system of Republic Indonesia must follow the principles of democration and legal country. Based on these principles, any form of governmental administrative decision and/or action must be based on the democration and legal as the reflection of Pancasila as the country idiology. Therefore, they do not follow the authority embbeding on the position of the governmental implementator. There are legal dealism in Decision Making of the Passive State Administration, that are: (1) In line with Act 53 verse (3) the Law of Republic Indonesia Number 30 of 2014 on the Governmental Administration (according to positive passive system), (2) According to Act 3 verse (2) the Law of Republic Indonesia Number 5 of 1986 on PTUN jo the Law of Republic Indonesia Number 9 of 2004 jo the Law of Republic Indonesia Number 51 of 2009 (according to negative passive system), resulting norm conflict that lead to legal uncertainty. This disertation study uses title: “Reform of Arranging the Passive State Administration Decision in the State Administration Lawsuit”, that focuses on three issues that are: 1) Why the difference of using positive passive system and negative passive system in arranging the State Administration Decision happen? 2) What is the legal implication that may reveal from the legal dualism in vi arranging the State Administration Decision? 3) What should the legal reform in the future be on the positive and negative passive systems in arranging the State Administration Decision? This research uses legal study with normative legal type, by applying approaches of statute, history, concept, case, and comparative. The discussion and analysis of this research are conducted based on theories of legal certainty, regulation, and justice. The legal material includes primary legal material referring to regulation on the State Administration Decision and secondary legal material including textbooks having reference to the State Administration Decision. The study showed that the conflict of the regulation happened was resulted from inaccuracy of the legislator in formulating the law. The legal implication toward the legal dualism of the arrangement of the State Administration Decision referred to legal uncertainty. The reform of the Act 53 verse (3) the Law of Republic Indonesia Number 30 of 2014 on the Governmental Administration referred to “ If in time limit as stated in verse (2), the Governmental Board and/or Officer did not decide and/or conduct any Decision/Action, the applicant had right to apply his application to the court to be examined and decided.

Item Type:	Thesis (Doctor)
Identification Number:	DIS/351/WER/r/2017/061708240
Uncontrolled Keywords:	STATE GOVERNMENT - ADMINISTRATION, STATE GOVERNMENT - LAW AND LEGISLATION
Subjects:	300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	19 Sep 2017 03:25
Last Modified:	16 Sep 2022 01:23
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/2696

Text AGUSTIEN CHERLY WEREH.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item