Arrazzaqu, Muhammad (2017) Analisis Implementasi Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Hukum Pada Kantor Hukum Berbentuk Persekutuan Perdata (Studi Pada Kantor Hukum Sap & Partners Jakarta). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam perkembangannya advokat membentuk persekutuan antar advokat dengan mendirikan suatu kantor hukum untuk kemudahan dalam menawarkan jasa hukum. Jasa hukum yang termasuk objek pajak yang dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam jenis jasa lain yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015. Penelitian tentang analisis implementasi kewajiban PPh Pasal 23 atas jasa hukum pada kantor hukum SAP & Partners ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban PPh Pasal 23 yang meliputi pencatatan, penghitungan, dan pelaporan atas jasa hukum pada kantor hukum SAP & Partners telah sesuai atau tidak dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peneliti menggunakan jenis penelitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah analisis kewajiban PPh Pasal 23 atas jasa hukum yang meliputi pencatatan, penghitungan, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa hukum yang terjadi di Kantor Hukum SAP & Partners dan kesesuaiannya dengan UU No. 36 Tahun 2008. Implementasi kewajiban PPh Pasal 23 atas jasa hukum pada Kantor Hukum SAP & Partners dan kesesuaiannya dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan mekanisme bukti pemotongan yang diterima sesuai dengan PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23. Penelitian ini membuahkan hasil yaitu implementasi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa hukum pada Kantor Hukum SAP & Partners ini sudah berjalan mendekati baik sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun peneliti menemukan bahwa penghitungan PPh Pasal 23 dari salah satu klien dari Kantor Hukum SAP & Partners yang belum sesuai dalam menentukan DPP PPh Pasal 23 atas jasa hukum, dan bukti yang diterima dari klien belum sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada tahun 2015 yaitu PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jasa lain yang mana di dalam PMK tersebut tercantum jasa hukum. Kantor Hukum SAP & Partners sebagai penyedia jada hukum sebagai pihak yang wajib dipotong PPh Pasal 23 atas jasa hukum harus aktif dan teliti dalam hal jika terjadi kekeliruan penghitungan DPP dalam pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa hukum. Terkait dengan meningkatkan pemahaman serta kepatuhan dalam bidang perpajakan, Kantor Hukum SAP & Partners dapat membangun komunikasi yang intens dengan pihak konsultan pajak yang telah bekerjasama untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam bidang perpajakan.
English Abstract
In development advocates establishing an alliance between advocates by establishing a legal office to easily offer legal services. Object of legal services including tax deducted by Income Tax Article 23 in the other types of services listed in the Finance Minister Regulation (PMK) Number 141 / PMK.03 / 2015. Research on the analysis of the implementation of obligations of article 23 for legal services in the law office of SAP & Partners aims to identify and analyze the obligations of article 23 which includes registration, calculation, and reporting for legal services in the law office of SAP & Partners complies or not with Law No. 36/2008 about Income Tax. Researchers used type of descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is the analysis of article 23 obligation for legal services which include record keeping, calculation, and reporting on article 23 of the law services in SAP and Partners Law Office and its compliance with Law No. 36/2008 about Income Tax. Implementation of article 23 obligation for legal services on SAP & Partners Law Firm and its compliance with Law No. 36/2008 about Income Tax and the mechanism of withholding evidence received in accordance with the PMK No. 141 / PMK.03 / 2015 about the type of services which cut income tax article 23. This study produced results that the implementation of Article 23 Income Tax liability for legal services on SAP & Partners Law Office has been running a good approach in accordance with Act No. 36 of 2008 on Income Tax. But the researchers found that the calculation of article 23 of one of the clients of the Law Offices of SAP & Partners are not suitable to determine the DPP article 23 for legal services, and the evidence received from the client is not in accordance with the prevailing mechanism in 2015, namely PMK No. 141 /PMK.03/2015 about other services which PMK are included in the legal services. SAP & Partners Law Office as a provider of legal Jada as the parties shall be deducted article 23 for legal services must be active and rigorous in terms of if there is a mistake in the calculation of income tax cuts DPP Article 23 for legal services. Related to improve understanding and compliance in the field of taxation, SAP & Partners Law Office can establish intense communication with the tax consultant who has worked to increase understanding and compliance in the field of taxation.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/791/051708478 |
| Uncontrolled Keywords: | Pajak Penghasilan Pasal 23, Kantor Hukum, Jasa Hukum |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.24 Income taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 19 Sep 2017 02:37 |
| Last Modified: | 30 Sep 2020 06:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/2686 |
Preview |
Text
Muhammad Arrazzaqu.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |