Mufidah, Nur Ifta (2017) Perlindungan Hukum Bagi Debitur Perorangan Selaku Pemberi Hak Tanggungan Yang Telah Membayar Lunas Utangnya. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Menurut pasal 1381 KUHPerdata, salah satu cara hapusnya perikatan adalah dengan “pembayaran”. Menurut pendapat Dr Ahmadi Meru bahwa yang dimaksud dengan ”pembayaran” adalah segala bentuk pemenuhan prestasi, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Debitur telah melakukan pemenuhan prestasi dengan melakukan sejumlah pembayaran sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian pokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang wujud perlindungan hokum Hukum Bagi Debitur Perorangan Selaku Pemberi Hak Tanggungan yang Telah Membayar Lunas Utangnya tetapi Kreditur tidak mau menyerahkan bukti kepemilikan sertifikat yang dijadikan agunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Menggunakan pendekatan undang-undang karena yang digunakan sebagai fokus dari penelitian ini adalah norma hokum yang ada dalam perundang-undangan. Adapun dalam tekhnik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (Library research) dengan menghimpun bahan hukum berupa literatur dan peraturan perundangundangan. Bahan hukum yang diperoleh, kemudian dikumpulkan dan dipelajari serta diikuti dari berbagai sumber seperti literatur, peraturan perundang-undangan, tesis, jurnal yang berkaitan judul dan permasalahan yang diteliti peneliti, selanjutnya akan diintepretasikan dan dinalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan judul serta yang diteliti. Untuk menganalisis permasalahan ini, peneliti menggunakan Teori Kepastian Hans Kelsen Menurut Hans Kelsen hokum adalah sebuah system norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya”(das sollen), dengan menyertakan beberapa pengaturan tentanng apa yang harus dilaukan, undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat jelas menjadi pedomman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat. Adanya aturan dan pelaksanaan aturann tersebut menimbulkan kepastian hokum, maka perbuatan hokum terkait hak dan kewajiban yang dilakukan Kreditur dan Debitur harus sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian (perjanjian pokok), sehingga memberikan kepastian hokum bagi kedua belah pihak, mengingat perjanjian merupakan undang-undang bagi pembuatnya, tetapi terjadi kekaburan didalam menafsirkan makna “pembayaran”yang diatur didalam pasal 1381 KUHPerdata. 1 Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , Malang. 2 Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 1 Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Menurut penafsiran Kreditur pembayaran yang dilakukan Debitur belum dapat dikatakan “lunas”, karena pada saat pembayaran, Debitur melakukan wanprestasi dengan cara “membayar tapi terlambat” sehingga dibutuhkan persamaan persepsi antara Kreditur dan Debitur dalam menafsirkan makna “lunas”. Terjadi kekaburan didalam memaknai ”pembayaran” di dalam perjanjian karena ketidakjelasan klausul yang dituangkan dalam Akta otentik, apakah pembayaran yang dimaksud hanyalah pembayaran uang pokok atau pembayaran uang pokok ditambah bunga ataukah pembayaran uang pokok ditambah bunga dan provisi. Kemudian terkait Wujud Perlindungan Hukum Bagi Debitur Perorangan Selaku Pemberi Hak Tanggungan yang Telah Membayar Lunas Utangnya, Debitur berhak meminta dan menerima kembali atas jaminan sertifikat yang teah diserahka setelah hutang hapus /“pembayaran”prestasi sebagaimana apa yang tertera dalam perjanjian pokok, sekaligus mendapat “Surat Keterangan Lunas” dan surat Pengantar ke BPN sebagai dasar pelaksanaan roya, apabila upaya tersebut sulit ditempuh, maka melalui pengadilan. Untuk mengupas permasalahan kedua yaitu berkaitan dengan Wujud Perlindungan Hukum bagi Debitur Perorangan Selaku Pemberi Hak Tanggungan yang telah membayar lunas utangnya menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus Hadjon, dimana Philipus M Hadjon membagi dua yaitu : Represif dan Preventif. Menurut Philipus Hadjon Perlindungan hukum represif yaitu dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum pada keadaan sebenarnya, perlindungan ini biasanya dilakukan di Pengadilan. Dan Perlindungan Hukum Preventif supaya tidak lagi terjadi kedaan seperti itu. Teori Perlindungan Hukum Preventif Philipus M Hadjon juga digunakan yaitu supaya tidak lagi terjadi keadaan yang sama di kemudian hari.
English Abstract
According to article 1381 of the Civil Code, one ways for engagement deletion by "payment". In the opinion of Dr Ahmadi Meru that what is meant by "payment" is all fulfillment of performance, Based on the results of the research note that the Debtor has accomplished the achievement by making a number of payments in accordance with the stipulated in the principal agreement. This study aims to know and analyze the legal protection of Legal For the Individual Debtor as the Giver of Dependent Rights who have paid the Debt but the Creditor does not want to submit proof of ownership of the certificate used as collateral. This research uses normative juridical research method with statue approach and case approach. Using the law approach because that is used as the focus of this research is the legal norms that exist in the legislation. As in the technique of collecting legal materials by library research (Library research) by collecting legal materials in the form of literature and legislation. Legal material obtained, then collected and studied and followed from various sources such as literature, legislation, thesis, journal related title and problems researched by the researcher, will be interpreted and analyzed based on applicable legal provisions and related to the title and Investigated. To analyze this problem, the researcher uses Hans Kelsen's Certitude Theory According to Hans Kelsen law is a system of norms, norms are statements that emphasize the aspect of "ought" (das sollen), to include several settings tentanng what should take place, legislation that contains rules that are clearly being pedomman for individuals to behave In society. The existence of the rules and the implementation of the rules raises legal certainty, the legal acts relating to the rights and obligations of the Creditor and the Borrower must be in accordance with the agreement in the agreement (principal agreement), so as to provide legal certainty for both parties, since the agreement is a law for But there is a blurring in interpreting the meaning of "payments" which is set out in article 1381 of the Civil Code. According to the interpretation Creditor Debtor payments made can not be said to be "full", because at the time of payment, the Debtor in default by way of "paying but too late" and so we need a shared understanding between the creditor and the debtor in interpreting the meaning of "full". There is a vagueness in interpreting "payments" in the agreement because of the clarity clauses set forth in the authentic Deed. Then associated Being Legal Protection for Individual Debtor As Giver Mortgage Has Been Paid Lunas Her debts, the Borrower has the right to request and receive a return on the guarantee certificates teah diserahka after debt delete / "payment" achievements as what is contained in the principal agreement, once it gets "Letter Description Lunas "and letter of Introduction to the BPN as the basis of the implementation of roya, if the effort is difficult to be reached, then through the court. To explore the second problem that is related to the Legal Protection For Individual Debtor as the Giver of Mortgage that has paid its debt using Philipus Hadjon Law Protection Theory, where Philipus M Hadjon divides the two, namely: Repressive and Preventive. According to Philipus Hadjon The protection of repressive law is by imposing sanctions on the perpetrators in order to restore law to the true situation, this protection is usually done in the Court. And Preventive Legal Protection so that no longer happen kedaan like that.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.077/MUF/p/2017/041708520 |
| Uncontrolled Keywords: | DEBTOR AND CREDITOR, MORTGAGES, DEBT |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.07 Commercial law > 346.077 Debtor and creditor |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 14 Sep 2017 07:41 |
| Last Modified: | 13 Dec 2020 15:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/2534 |
Preview |
Text
Nur Ifta Mufidah.pdf Download (7MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |