Makna Pola Kemitraan Antara Pt Industri Pengolah Susu Dengan Koperasi Penghasil Susu Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Peternak Sapi Perah

Widaningsih, - and Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S and Dr. Sihabudin, S.H., M.H and Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M (2025) Makna Pola Kemitraan Antara Pt Industri Pengolah Susu Dengan Koperasi Penghasil Susu Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Peternak Sapi Perah. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Terjadi kekosongan norma karena belum ada aturan hukum yang mengatur kemitraan antara PT industri pengolah susu dengan koperasi penghasil susu. Aturan kemitraan tersebut hanya diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/PERMENTAN/PK.450/7/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 Tentang Penyediaan dan Peredaran Susu, di dalamnya belum lengkap muatan aturannya. Problematika yang dikaji dan dianalisa: a. Problem Filsafat: Perspektif ontologis, Perspektif epistimologi, Perspektif aksiologi. b. Problem Yuridis. c. Problem Teoritis. d. Problem Sosiologis. Rumusan masalah: 1. Apa makna pola kemitraan antara PT IPS dengan koperasi penghasil susu dalam mewujudkan kesejahteraan peternak sapi perah? 2. Bagaimana pola kemitraan yang berkeadilan antara PT IPS dengan koperasi penghasil susu dalam mewujudkan kesejahteraan peternak sapi perah?. Tujuannya: 1. Menganalisis filosofi yang mendasari dan menemukan implikasi pola kemitraan antara PT IPS dengan koperasi penghasil susu dalam mencapai kesejahteraan peternak sapi perah. 2. Menemukan pola kemitraan yang berkeadilan antara PT IPS dengan koperasi penghasil susu untuk menjamin kesejahteraan peternak sapi perah. Penelitiаn hukum normаtif untuk mengаnаlisis pola kemitraan, dan menggunakan pendekatan historis. Jenis dan sumber bahan hukum bersifаt normаtif-preskiptif. Teknik study kepustakaan, teknik wawancara. Pengumpulan bahan-bahan hukum, penyusunan secara sistematis, analisis secara cermat dan tepat. Hasilnya adanya persepsi yang menyamakan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Perjanjian, hal ini yang merupakan permasalahan hukum, karena MoU diistilah sebagai “nota kesepakatan”, “nota kesepahaman”, “perjanjian pendahuluan”. MoU atau Nota Kesepahaman atau Letter Of Intent atau Gentlement Agreement adalah perjanjian pendahuluan yang bertujuan agar para pihak setuju dan sepaham mengenai apa yang akan diperjanjikan dalam perjanjian yang lebih rinci dan mengikat antara para pihak nantinya. Pelaksanaan kemitraan antara PT IPS dengan koperasi penghasil susu, setiap kesepakatan yang dibuat harus dituangkan ke dalam perjanjian kemitraan, sebagaimana pengertian perjanjian kemitraan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan. Pola Kemitraan Yang Berkeadilan mengacu pada pola kemitraan yang tercantum di dalam Pasal 11 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 1. Mendasarkan perjanjian kemitraan pada asas keadilan yang fair, 2. Menggunakan pola kemitraan perdagangan umum yang berimbang, hak dan kewajiban para pihak dimasukkan menjadi bagian klausula perjanjian. 3. Melihat hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk keseimbangan, harus jelas, dan disepakati oleh para pihak yang bermitra, guna membentuk pola kemitraan yang kokoh berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menguatkan, dan saling menguntungkan.

English Abstract

There is a norm vacuum because there are no legal regulations governing partnerships between PT dairy processing industries and milk producing cooperatives. The partnership rules are only regulated in the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 30/PERMENTAN/PK.450/7/2018 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 concerning the Provision and Distribution of Milk, in which the contents of the rules are not yet complete. The problems studied and analyzed: a. Philosophical Problems: Ontological Perspective, Epistemological Perspective, Axiological Perspective. b. Legal Problems. c. Theoretical Problems. d. Sociological Problems. Problem formulation: 1. What is the meaning of the partnership pattern between PT IPS and milk producing cooperatives in realizing the welfare of dairy farmers? 2. What is the fair partnership pattern between PT IPS and milk producing cooperatives in realizing the welfare of dairy farmers? Objectives: 1. Analyze the underlying philosophy and find the implications of the partnership pattern between PT IPS and milk-producing cooperatives in achieving the welfare of dairy farmers. 2. Find a fair partnership pattern between PT IPS and milk-producing cooperatives to ensure the welfare of dairy farmers. Normative legal research to analyze partnership patterns, and use a historical approach. Types and sources of legal materials are normative-prescriptive. Literature study techniques, interview techniques. Collection of legal materials, systematic compilation, careful and precise analysis. The result is a perception that equates MoU (Memorandum of Understanding) with an Agreement, this is a legal problem, because MoU is termed as "memorandum of understanding", "memorandum of understanding", "preliminary agreement". MoU or Memorandum of Understanding or Letter Of Intent or Gentlement Agreement is a preliminary agreement that aims for the parties to agree and understand what will be agreed upon in a more detailed and binding agreement between the parties later. The implementation of the partnership between PT IPS and the milk producing cooperative, every agreement made must be stated in a partnership agreement, as defined in Article 1 number 13 of the Regulation of the Business Competition Supervisory Commission Number 01 of 2015 concerning Procedures for Supervision of Partnership Implementation. The Fair Partnership Pattern refers to the partnership pattern stated in Article 11 paragraph (2) of PP No. 17 of 2013 concerning the Implementation of Law No. 20 of 2008 concerning MSMEs. 1. Basing the partnership agreement on the principle of fair justice, 2. Using a balanced general trade partnership pattern, the rights and obligations of the parties are included as part of the agreement clause. 3. Seeing the rights and obligations of the parties as a form of balance, must be clear, and agreed upon by the partnering parties, in order to form a solid partnership pattern based on the principle of mutual need, mutual strengthening, and mutual benefit.

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	0625010001
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	06 Mar 2025 03:00
Last Modified:	06 Mar 2025 03:00
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/237887

Text (DALAM MASA EMBARGO) widaningsih.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item