Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Pemegang Hak Milik Atas Tanah Terhadap Penggunaan Hak Pakai Oleh Warga Negara Asing

Raka Kusuma Anggarda Paramita, Made (2025) Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Pemegang Hak Milik Atas Tanah Terhadap Penggunaan Hak Pakai Oleh Warga Negara Asing. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia saat ini telah berubah dari sosial menjadi komersial, hubungan hukum antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) dalam melakukan suatu perbuatan hukum terkait pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mana Negara wajib melindungi masyarakat Indonesia serta memberikan rasa keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum sehingga hak-hak mendasar Warga Negara Indonesia sebagai pemegang status Hak Milik atas tanah mendapat perlindungan dan keadilan hukum, yang mana telah diatur dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan Pemberian Status Hak Pakai tanah kepada WNA diatur pada pasal 42 ayat 2 UUPA tidak mengatur secara tegas batasan luas tanah Hak Pakai diatas tanah Hak Milik dan jangka waktu yang diberikan atas status Hak Pakai kepada WNA. Berkaitan dengan hal tersebut dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 diatur mengenai jangka waktu Pemberian Hak Pakai diatas tanah Hak Milik kepada WNA selama 25 tahun, dan dapat diperpanjang selama 20 tahun atau jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk kepentingan tertentu dalam hal ini pembatasan mengenai kepentingan tertentu yang tidak memberikan kejelasan atas pemanfaatan tanah dengan status Hak Pakai tersebut bagi peruntukkannya. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 diatur tentang jangka waktu pemberian Hak Pakai selama 30 tahun, dapat diperpanjang selama 20 tahun, dan dapat diperbaharui selama 30 tahun, Selanjutnya pengaturan mengenai status Hak Pakai diatas tanah Hak Milik diatur pula dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Juncto Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang pemanfaatan tanah status Hak Pakai diatas tanah Hak Milik selama 30 tahun, dan dapat diperpanjang selama 20 tahun, serta dapat diperbaharui selama 30 tahun. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada belum mengatur mengenai pembatasan jangka waktu Hak Pakai yang sangat panjang sampai dengan 80 tahun dan tidak adanya pembatasan luasan tanah yang diberikan kepada WNA yang diatur dalam Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian hukum yang jelas, dimana hal ini dapat mengakibatkan WNA memanfaatkan status Hak Milik atas tanah WNI secara sewenangwenang dan menimbulkan ketidakadilan serta tidak adanya perlindungan hukum bagi WNI. Notaris dalam membuat perjanjian maupun perikatan atas status Hak Pakai diatas tanah Hak Milik antara WNA dengan WNI belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang merujuk pada aturan yang ada, hal ini dapat memberikanix dampak kerugian baik materiil maupun immaterial bagi WNI yang mengikatkan diri pada WNA atas pembuatan perjanjian Hak Pakai diatas tanahHak Milik. Adapun tujuan dari penelitian Disertasi ini adalah untuk Mengkaji secara kritis peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian status HakPakai diatas tanah Hak Milik untuk WNA dibuat agar memberikan nilai keadilan dan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia, dan menganalisis peraturan tentang Hak Pakai diatas tanah Hak Milik agar member nilai perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut diatas rumusan masalah yang dapat dianalisis adalah: apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Pakai diatas tanah Hak Milik untuk WNA telah memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah? Bagaimana seharusnya peraturan tentang Hak Pakai di atas tanah Hak Milik dibuat agar memberikan perlindungan hukum bagi WNI? Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan Disertasi ini berkaitan dengan Perlindungan Hukum dan Keadilan kepemilikan tanah WNI atas penggunaan tanah Hak Pakai kepada WNA menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yang bersumber pada bahan hukum Primer dan Hukum Sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat dirumuskan bahwa PeraturanPerundang-undangan yang mengatur hak Pakai diatas tanah Hak Milik dalam penelitian Disertasi ini di analisa belum memberikan nilai keadilan dan perlindungan hukum karena tidak adanya kepastian terkait pembatasan jangka waktu pemberian Hak Pakai tanah yang diberikan oleh Negara kepada Warga Negara Asing dan Pemberian jangka waktu Hakatas Tanah bagi Warga Negara Asing di Indonesia dibuat berdasarkan kesepakatan dan perjanjian tertulis berupa Akta di hadapan Notaris, diharapkan agar Notaris bisa memberikan konsultasi dan penyuluhan hukum dalam hal pembuatan suatu perjanjian/perikatan yang berkaitan dengan Hak Pakai diatas tanah Hak Milik Warga Negara Indonesia agar tidak menjadi suatu indikasi hal yang melanggar hukum dan “berpihak” kepada Warga Negara Asing, sehingga nilai keadilan dan perlindungan hukum secaranyata kepada Warga Negara Indonesia bisa di implementasikan, Negara Indonesia dianalisa saat ini belum mampu mewujudkan/ mengimplementasikan nilai keadilan dan perlindungan hukum kepada Warga Negara Indonesia karena adanya ketidakjelasan atas regulasi peraturan tanah yang sangat cepat berubah dan berganti terkait belum adanya kejelasan atas pembatasan pemberian status Hak Pakai dan pembatasan jangka waktu Hak Pakai di atas tanah hak milik kepada Warga Negara Asing, sehingga dianalisa perlu adanya satu aturan yang jelas dan pasti dan tidak berubah-ubah agar nilai keadilan dan perlindungan hukum bisa terwujud sesuai dengan amanat Undang- Pasal 33 Ayat 3 Undang Dasar 1945. Selain itu akibat dari inkonsistensi dariperaturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat saat ini sudah seharusnya Pemerintah berkewajiban dan berperan penting menjadi garda terdepan dalam melindungi hak warganegara nya yaitu keadilanx dan perlindungan hukum, dan perlu membentuk tim pengawasan oleh pemerintah pusat khususnya terkait dengan pemberian status Hak Pakai di atas tanah Hak Milik oleh Warga Negara Asing dalam penggunaan tanah dan pemanfaatannya agar sesuai dengan peruntukan permohonannya, serta diberlakukan pemberian sanksi yang tegas baik secara pidana maupun perdata berupa ganti rugi ataupun kurungan badan apabila terdapat pelanggaran atas pemanfaatan dan penggunaan tanah HakPakai yang tidak sesuai peruntukannya hal ini agar memberikan efek jera kepada Warga Negara Asing apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

English Abstract

The use and utilisation of land in Indonesia today has changed from social to commercial, the legal relationship between Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA) in carrying out a legal act related to land is regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA) in which the State is obliged to protect the Indonesian people and provide a sense of justice, legal protection and legal certainty so that the fundamental rights of Indonesian Citizens as holders of Property Rights status on land receive legal protection and justice, which has been regulated in the 4th paragraph of the opening of the 1945 Constitution. Arrangements for granting the status of land use rights to foreigners are regulated in Article 42 paragraph 2 of the UUPA, which does not explicitly regulate the limitations on the area of land use rights on freehold land and the period of time granted for the status of use rights to foreigners. In this regard, Article 39 of Government Regulation No. 40/1996 regulates the period of granting the Right of Use on Freehold land to foreigners for 25 years, and can be extended for 20 years or an unspecified period of time as long as the land is used for certain interests in this case the restrictions on certain interests that do not provide clarity on the use of land with the status of the Right of Use for its allocation. Based on Article 6 of Government Regulation Number 103 of 2015, it regulates the period of granting the Right of Use for 30 years, can be extended for 20 years, and can be renewed for 30 years. Furthermore, the regulation regarding the status of the Right of Use on Freehold land is also regulated in Article 52 of Government Regulation Number 18 of 2021 in conjunction with the Job Creation Law Number 11 of 2020 which regulates the use of land with the status of the Right of Use on Freehold land for 30 years, and can be extended for 20 years, and can be renewed for 30 years. Based on the existing Laws and Government Regulations, it has not regulated the limitation of the very long term of the Right of Use up to 80 years and the absence of restrictions on the land area given to foreigners regulated in the Law or Government Regulations, causing clear legal uncertainty, which can result in foreigners utilising the status of Property Rights on Indonesian land arbitrarily and causing injustice and the absence of legal protection for Indonesian citizens. Notaries in making agreements and commitments on the status of the Right to Use on Freehold land between foreigners and Indonesian citizens have not fully provided legal protection that refers to existing rules, this can have an impact on both material and immaterial losses for Indonesian citizens who bind themselves to foreigners for making Right to Use agreements on Freehold land. The purpose of this dissertation research is to critically examine the laws and regulations governing the granting of the status of Right to Use on Freehold land for foreigners in order to provide justice and legal protection for Indonesian citizens, andxii analyse the regulations on the Right to Use on Freehold land in order to provide legal protection for Indonesian citizens. Based on the above description, the problem formulations that can be analysed are: Does the legislation governing the Right of Use on Freehold land for foreigners provide a sense of justice and legal protection for land rights owners? How should the regulations on the Right of Use on Freehold land be made in order to provide legal protection for Indonesian citizens? The research method used in this dissertation paper is related to the Legal Protection and Justice of Indonesian citizens' land ownership over the use of Land Use Rights to foreigners using the Normative Juridical research method, which is sourced from Primary and Secondary Legal materials. Based on the results of the research that has been carried out, it can be formulated that the Laws and Regulations governing the right to Use on Freehold land in this dissertation research are analysed as not yet providing the value of justice and legal protection because there is no certainty regarding the limitation of the period of land use rights granted by the State to foreign nationals and the granting of the period of land rights for foreign nationals in Indonesia is made based on an agreement and a written agreement in the form of a deed before a notary, It is expected that the Notary can provide consultation and legal counselling in terms of making an agreement / engagement relating to the Right of Use on land owned by Indonesian citizens so as not to be an indication of things that violate the law and ‘in favour’ of foreign citizens, The State of Indonesia is currently analysed as not being able to realise/implement the value of justice and legal protection to Indonesian Citizens due to the lack of clarity over land regulations that are very quickly changing and changing related to the lack of clarity over restrictions on the granting of the status of the Right to Use and restrictions on the term of the Right to Use on land owned by foreigners, so it is analysed that there needs to be a clear and definite rule and not change so that the value of justice and legal protection can be realised in accordance with the mandate of Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution. In addition, due to the inconsistency of the regulations made by the Central Government at this time, the Government should be obliged and play an important role in being at the forefront of protecting the rights of its citizens, namely justice and legal protection, and it is necessary to form a supervisory team by the central government, especially related to the granting of the status of Use Rights on Land Owned by Foreign Citizens in the use of land and its utilisation to be in accordance with the designation of the application, as well as the imposition of strict sanctions both criminally and civilly in the form of compensation or confinement of the body if there is a violation of the utilisation and use of Land Use Rights that are not in accordance with the designation ofxiii this in order to provide a deterrent effect to Foreign Citizens if proven to have violated the law.

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	062505
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	20 Feb 2025 08:44
Last Modified:	20 Feb 2025 08:44
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/237283

Text (DALAM MASA EMBARGO) made rakanotary.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Actions (login required)

View Item