Reformasi Administrasi Dalam Otonomi Khusus (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

Aiyub, - and Dr.H.Sumartono, MS and Drs.Sukanto, MS (2003) Reformasi Administrasi Dalam Otonomi Khusus (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dimensi reformasi administrasi meliputi aspek struktur, sikap dan perilaku yang merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah karena lemahnya kapasitas administratif mengakibatkan program pembangunan tidak dapat berjalan efektif dan efisien. Pemberian otonomi yang luas kepada Provinsi NAD dalam bentuk otonomi khusus berdasarkan UU No.18 Tahun 2001 merupakan kebijakan yang tepat untuk memberdayakan daerali. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan proses reformasi struktur organisasi, perubahan sikap dan perilaku aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyikapi otonomi khusus melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisa data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang telali dibentuk lebih diarahkan pada budaya lokal. Refonnasi struktur organisasi dalam otonomi khusus meliputi perubahan sebutan organisasi/jabatan dalam pemerintahan yaitu: sebutan Kabupaten/Bupati menjadi Sagoe/Wali Sagoe, Kecamatan/Camat menjadi Sagoe Cut/Wali Sagoe Cut, dibentuk kembali Pemerintahan Mukim di bawah Sagoe Cut dengan perangkat Mukim yang terdiri dari Sekretaris Mukim,Majelis Musyawarah Mukim, Rapat Adat Mukim, Imum Chik, Keujruen Chik/Peutua Chik dan Panglima Laot/Panglima Lhok. Desa/Kepala Desa menjadi Gampong/ Keuchik, dibentuk Dinas Syariat Islam Sagoe,Penambahan Seksi Pelaksanaan Syariat Islam dan Pengembangan Adat serta Sub Seksi Pelaksanaan Syariat Islam dan Sub Seksi Pengembangan Adat di Sekretariat Sagoe Cut, Penambahan perangkat Gampong yang terdiri dari Tuha Adat, Keujruen Blang dan Peutua Seuneubok , perubalian LMD menjadi Tuha Peuet, Perda dan Peraturan Desa menjadi Qanun Sagoe/Qanun Gampong serta penulisan papan nama Kantor/Lembaga dalam Bahasa Arab-Melayu (huruf Jawi). Dengan perubalian struktur dan nomenklatur organisasi mencerminkan semakin tinggi kompleksitas, fonnalisasi dan sentralisasi. Perubahan sikap dan perilaku aparatur dalam menyikapi otonomi khusus dari aspek atensi, pemahaman, penerimaan dan retensi temyata hanya terjadi ditingkat pimpinan atas [Wali Sagoe), ditingkat menengali hanya sebatas atensi, pemahaman dan penerimaan, sedangkan ditingkat bawah, atensi, pemahaman dan penerimaan masih belum optimal tercermin dari rendahnya perubahan sikap. Belum teijadinya perubalian perilaku aparatur di tingkat menengali dan tingkat bawah disebabkan masih belum optimalnya proses sosialisasi terhadap otonomi khusus. Perilaku aparatur selaras dengan Syariat Islam masih terkendala karena belum adanya Qanun formil. Keterlambatan pengesahan Qanun tentang kewenangan antara Provinsi NAD dengan Sagoe/Banda telah menimbulkan perbedaan pandangan dalam menyikapi otonomi khusus. Berdasarkan fenomena di atas penulis merekomendasikan agar segera merumuskan dan mengesahkan Rancangan Qanun yang menjadi perioritas sebagai aturan pelaksana otonomi khusus, mengoptimalkan proses sosialisasi, sehingga menimbulkan retensi bagi semua aparatur. Untuk mempercepat proses penyusunan Qanun dapat meminta masukan dari Akademisi, Ulama, Tokoh Adat dan Lembaga lainnya yang memahami misi otonomi khusus.

English Abstract

Administrative reformation included aspects of structure, attitude and behavior that has been very important substance on local development process, because of administrative capacity weakness that caused development program not good efficiently and effectively working. Giving extensive autonomy to NAD province in special autonomy, based on UU No. 18 Year 2001, is the appropriate policy to enhance the local. This research aimed at describing, analyzing and interpreting organizational structure reformation, attitude and behavior alteration of public servants of North Aceh Regency on responding to special autonomy. This research used qualitative approach with interview, observation and documentation as data collection technique. Collected data was been analyzed with data analyzing of interactive model. The result shown that organization structure that has been built was more aimed to local culture. Reformation of organization structure on special autonomy comprised name changing of organization/function on the government, those are: Regency/regent to be Sagoe / Wali Sagoe, Sub-District / Sub-District Head to be Sagoe Cut / Wali Sagoe Cut, formed again government of Mukim, Majelis Musyarawah Mukim, rapat Adat Mukim, Imum Chik / Peutua Chik and Panglima Loot / Panglima Lhok. Rural / Rural Head to be Gampong / Keuchik, formed Dinas Syariat Islam Sagoe, adding of Seksi Pelaksanaan Syariat Islam and Sub-Section of Custom Development Sub-Section at Secretariat of Sagoe Cut, Adding of Gampong instrument which comprises: Tuha Adat, Keujuren Blang and Peutua Seuneubok , LMD or Rural Society Organization to be Tuha Peuet, Perda (Local Regulation) and Peraturan Desa (Rural Regulation) to be Qanun Sagoe/Qanun Gampong and writing of the name board of Office/Institution with Arab-Malay (Jawi letter). With structure alteration and nomenclature of organization mirroring the higher of complexity, formalization and centralization. Attitude and behavior alteration of apparatus to respond special autonomy on aspect of attention, understanding, receiving and retention actually just occurred at top level (Regent), at middle level just occurred in the attention, understanding and receiving, while at bottom level still not optimal yet, it was mirrored by the low of attitude alteration. The absence attitude alteration of apparatus at middle and bottom level was caused by low optimization of socialization process to special autonomy. Aparatus attitude agree with Syariat Islam still been constrained by no Qanun Formil. The late of Qanun legalization about authority between Province of NAD and Sagoe/Banda have made different view to respond special autonomy. Based on above phenomenon, suggested to formulate and regulate Qanun Program that has been priority of special autonomy implementation, optimize socialization process, so then appeared retention for all apparatus. To optimize Qanun arrangement process, it is needed suggestions from Academicians, Ulama, Custom Figure and other Organization who understand about special autonomy mission.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	040303
Divisions:	S2/S3 > Magister Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User:	S Sucipto
Date Deposited:	16 Dec 2024 07:22
Last Modified:	16 Dec 2024 07:22
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/233967

Text A I Y U B.pdf Download (27MB)

Actions (login required)

View Item