Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan di Kabupaten Pasir

Drs. Bambang Supriyono, M.S. and Dra. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si. (2002) Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan di Kabupaten Pasir. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menganalisis bagaimanakah kebijakan pemberdayaan petani Kelapa Sawit di Kabupaten Pasir. 2) Menganalisis apakah pola kemitraan dapat dijadikan sebagai suatu bentuk pemberdayaan petani Kelapa Sawit di Kabupaten Pasir. 3) Mendiskripsikan dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan pola kemitraan di Kabupaten Pasir. 4) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pedukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pola kemitraan di Kabupaten Pasir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan maksud agar memperoleh gambaran mendalam mengenai pola kemitraan sebagai suatu bentuk pemberdayaan petani. Pengambilan informan menggunakan metode Snowball sampling dan pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Melalui penggunaan teknik validitas data yang menyandarkan pada derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan serta kepastian yang dilandasi obyektifitas dipadukan dengan analisis interaktif maka data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Kebijakan pengembangan perkebunan Kelapa Sawit melalui pola kemitraan telah mulai dilaksanakan di Kabupaten Pasir, namun masih berlandaskan pada Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat. 2) Pada prinsipnya pola kemitraan dapat dijadikan bentuk pemberdayaan petani, namun demikian peran pemerintah masih sangat diperlukan, baik sebaga insiator maupun sebagai penengah. 3) Kebijakan kemitraan mendapat respon positif, baik dari masyarakat petani maupun dari Investor (PTPN XIII) sebagai upaya mewujudkan hubungan yang harmonis antara petani dan perusahaan. 4) Dalam pelaksanaan pola kemitraan terdapat hambatan yang cukup mendasar, yakni adanya benturan kepentingan pemanfaatan lahan dengan sektor lainnya. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan : 1) Agar Pemerintah Kabupaten dapat merumuskan Perturan Daerah sebagai dasar operasional kebijakan pemberdayaan melalui pola kemitraan. 2) Implementasi pemberdayaan petani hendaknya dapat memenuhi prinsip-prinsip kodetermenasi. 3) Dalam mengakomodasi berbagai kepentingan pemanfaatan lahan di sektor lain agar Pemerintah Kabupaten dapat bersikap tegas dan bijak.

English Abstract

Many efforts kept on being conducted to empower the people especially small level farmers in Indonesia. One of the forms in empowering small level farmers is partnership model. Partnership model is considered as a right strategy in empowering the farmers that in turn will improve the bargaining power of the farmers in term of higher income. This study is intended to : 1) Find out how the empowerment policy for oil palm farmers is in Situbondo Regency; 2) Determine whether partnership pattern may be applied as a form of empowerment for oil palm farmers in Situbondo Regency; 3) Describe how the implementation of partnership pattern in Situbondo Regency; 4) Identify and analyze the supporting and hindering factors affecting the implementation of partnership pattern in Situbondo Regency. This study applied qualitative research method which is intended to have many descriptions concerning partnership model as a form of farmer empowerment policy. The informant is selected with snowball sampling method and data collection is conducted with interview, observation and documentation. By applying data validation technique based on the level of credibility, transferability, dependability and conformability embedded with objectivity and combined with interactive analysis, therefore the reliable data may be presented. From the result of the study, it is found out that (1) Farmer empowerment through partnership model will stimulate the farmers to behave autonomously, however the involvement of the government is still expected as the supervisor or mediator; 2) Partnership model policy has been able to create harmonious relationship between the farmer and oil manufacturer and open communication channel through meeting discussing the present activities. To have more operational implementation of partnership policy, therefore the process of implementation should fulfill codetermination principles between the farmers and oil manufacturer which comprises emancipatory (dealing with the aspect of bargaining power improvement), participatory (the farmers have the access in the process of business determination) and non-marginalization (dealing with the concern of oil manufacturer not to neglect the farmers).

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	040203
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User:	S Sucipto
Date Deposited:	20 Nov 2024 07:39
Last Modified:	20 Nov 2024 07:39
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/232858

Text KARSUNI.pdf Download (18MB)

Actions (login required)

View Item