Al Fatih, Sholahuddin and Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH. and Dr. Aan Eko Widiarto, SH., MH. and Dr. Dhia Al Uyun, SH., MH (2024) Rekonstruksi Peraturan Delegasi Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pendelegasian kewenangan kepada lembaga pelaksana undang-undang terjadi ketika undang-undang memberikan perintah yang jelas untuk membuat peraturan pelaksana yang mengikat. Dalam beberapa kasus, peraturan ini tidak selalu mengikuti hierarki yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, pada kenyataannya, banyak undang-undang memberikan delegasi dalam bentuk Peraturan Menteri atau peraturan lembaga lainnya, yang menimbulkan ambiguitas dan permasalahan hukum terkait hierarki peraturan. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi dan sinkronisasi aturan untuk memastikan kejelasan dan keadilan, serta rekonstruksi peraturan delegasi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Teori Negara Hukum dan Teori Norma Berjenjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan peraturan delegasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengidentifikasi masalah hukum mengenai konstruksi peraturan delegasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan merumuskan rekonstruksi pengaturan peraturan delegasi dalam hierarki peraturan perundangundangan di Indonesia. Dari hasil dan pembahasan, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut ini. Pertama, terdapat peraturan delegasi di Indonesia karena: a) mendapatkan perintah serta kewenangan delegasi dari peraturan perundangundangan di atasnya; dan b) merupakan peraturan pelaksana dan peraturan teknis dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Kedua, terdapat masalah hukum dalam konstruksi hierarki peraturan delegasi di Indonesia, di antaranya: a) Peraturan perundang-undangan yang tidak melaksanakan perintah untuk membentuk peraturan delegasi; b) Bentuk peraturan delegasi yang tidak sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan yang memerintahkannya; c) Peraturan lain yang membatalkan peraturan delegasi yang telah mendapatkan perintah dari peraturan perundang-undangan di atasnya; d) Peraturan delegasi yang mendelegasikan lagi ke Peraturan di bawahnya; dan e) Peraturan delegasi yang dibentuk tanpa ada perintah delegasi dari Peraturan perundang-undangan di atasnya. Sehingga, peraturan delegasi harus masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia karena peraturan delegasi menempati posisi penting dalam penataan regulasi. Terakhir, hingga tahun 2023, terdapat sebanyak 24.124 peraturan di tingkat kementerian dan badan/lembaga negara setingkat/sejenis lainnya. Peraturan tersebut dibuat oleh 47 Kementerian dan 74 badan/lembaga negara setingkat/sejenis lainnya. Dari jumlah tersebut, penulis menemukan setidaknya masih terdapat 50 badan/lembaga negara setingkat/sejenis lainnya yang tidak membuat peraturan delegasi. Banyaknya jumlah peraturan delegasi tersebut, memperrumit penataan regulasi. Sehingga, dibutuhkan rekonstruksi pengaturan hierarki peraturan delegasi dalam Pasal 8 UU P3.
English Abstract
Delegation of authority to implementing institutions occurs when the law provides a clear order to create binding implementing regulations. In some cases, these regulations do not always follow the hierarchy stipulated in Article 7 of Law Number 12 of 2011. However, in fact, many laws provide delegation in the form of Ministerial Regulations or regulations of other institutions, which creates ambiguity and legal problems related to the hierarchy of regulations. It indicates the need for harmonization and synchronization of rules to ensure clarity and fairness, as well as the reconstruction of delegation regulations in the hierarchy of laws in Indonesia in accordance with the Theory of the Rule of Law and the Theory of Hierarchical Norms. This study aims to analyze the existence of delegation regulations in the hierarchy of laws in Indonesia, identify legal problems regarding the construction of delegation regulations in the hierarchy of laws in Indonesia, and formulate the reconstruction of the arrangement of delegation regulations in the hierarchy of laws in Indonesia. From the results and discussions, the following conclusions were obtained. First, there are delegation regulations in Indonesia because a) they receive orders and delegation authority from the laws above them, and b) they are implementing regulations and technical regulations of the laws and regulations above them. Second, there are legal problems in the construction of the hierarchy of delegation regulations in Indonesia, including a) Legislation that does not implement the order to form delegation regulations; b) The form of delegation regulations that do not comply with the order of the laws and regulations that order it; c) Other regulations that cancel delegation regulations that have received orders from the laws and regulations above them; d) Delegation regulations that delegate again to the Regulations below them; and e) Delegation regulations that are formed without any delegation order from the laws and regulations above them. Thus, delegation regulations must be included in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia because delegation regulations occupy an important position in the arrangement of regulations. Finally, until 2023, there were 24,124 regulations at the ministerial level and other state agencies/institutions of the same level/similar. These regulations were made by 47 Ministries and 74 other state agencies/institutions of the same level/similar. Of that number, the author found that there were still at least 50 other state agencies/institutions of the same level/similar that did not make delegation regulations. The large number of delegation regulations complicates the regulation arrangement. Therefore, a reconstruction of the hierarchy of delegation regulations in Article 8 of the P3 Law is needed.
| Item Type: | Thesis (Doktor) |
|---|---|
| Identification Number: | 0624010007 |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 19 Nov 2024 01:27 |
| Last Modified: | 19 Nov 2024 01:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/232751 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Putri Shafarina.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |