Redesain Sistem Penyelesaian Pelanggaran Administratif Dan Sengketa Proses Dalam Rezim Pemilihan Umum

Jamil, - and Prof. Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum and Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H and Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum (2024) Redesain Sistem Penyelesaian Pelanggaran Administratif Dan Sengketa Proses Dalam Rezim Pemilihan Umum. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Diantara rumusan delik dalam penegakan hukum pemilu adalah Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu. Keduanya berada dalam rezim hukum administrasi negara, sehingga sudah seyogyanya mengikuti teori atau konsep dalam hukum administrasi negara. Namun demikian, Desain Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU No.7 Tahun 2017), tidak koheren dengan teori, dan konsep hukum administrasi negara, sehingga menimbulkan banyak problem dalam penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum atas Pelanggaran Administratif Pemilu, mekanisme yang digunakan adalah mekanisme persidangan. Hal ini jelas berbeda dengan mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran administratif dalam hukum administrasi negara, karena mekanisme yang digunakan dalam penegakan hukum atas pelanggaran administratif adalah pemberian sanksi langsung. Sedangkan dalam sengketa proses pemilu objek sengketanya hanya berupa surat Keputusan saja sedangkan dalam rezim hukum administrasi negara pasca lahirnya Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah objek sengketa administrasi tidak hanya Surat Keputusan tetapi juga Tindakan Factual. Dalam penyelesaian atas Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, UU No.7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Karena dalam menyelesaikan kedua delik tersebut Bawasliu harus menggunakan mekanisme persidangan, maka banyak yang mengategorikan Bawaslu sebagai Lembaga semi peradilan (quasy judicial). Namun sebenarnya jika dikaji lebih mendalam Posisi Bawaslu tetap Lembaga eksekutif yang diberi wewenang untuk menyelesaikan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu. Tiga isu tersebut yang kemudian penulis rumuskan dalam bentuk rumusan masalah, menjadi isu sentral dalam pembahasan disertasi ini. Rumusan Masalah Pertama adalah, Bagaimana desain pelanggaran administratif pemilu yang sesuai dengan teori hukum adminisrasi? Kedua adalah, Bagaimana desain sengketa proses pemilu yang sesuai dengan konsep hukum administrasi? Dan ketiga adalah, Bagaimana kedudukan Bawaslu dengan berbagai ragam kewenangannya sesuai dengan teori hukum administrasi negara? Disertasi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan Sejarah (historical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, Peraturan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu khususnya Peraturan Badan Pengawas Pemilu dan Peraturan KPU, putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kepemiluan. Selanjutnya didukung dengan bahan hukum sekunder berupa buku literatur dan artikel ilmiah yang dipublikasikan maupun tidak terpublikasi. Serta penggunaan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum tersebut lalu dikumpulkan dengan memanfaatkan aplikasi Mendeley yang membantu penyusunan referensi dan daftar pustaka. Analisis bahan hukum tersebut lalu menghasilkan analisis preskriptif berupa desaian baru (redesain) atas pelanggaran administratif pemilu dan sengketa proses pemilu.xi Adapun hasil dari penelitian disertasi ini, berupa desain baru (redesain) atas Pelanggaran Administratif Pemilu, Sengketa Proses Pemilu dan penempatan kedudukan Badab Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan penegakan hukum atas Pelanggaran Aministratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu sesuai teori dan konsep Hukum Administrasi Negara. Desain Pelanggaran Administratif Pemilu didasarkan pada subjek hukum yang melakukan pelanggaran. Jika yang melakukan pelanggaran administratif pemilu adalah KPU, KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka mekanisme yang digunakan adalah persidangan, tetapi manakala yang melakukan pelanggaran administratif pemilu bukan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota maka mekanismenya berupa pemberian sanksi langsung. Sedangkan untuk desain sengketa proses pemilu berupa perluasan objek sengketanya, yaitu tidak hanya berupa surat Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota saja tetapi juga tindakan factual KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk kedudukan Bawaslu dalam melakukan penegakan atas Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu adalah lembaga eksekutif bukan lembaga quasy judicial.

English Abstract

Administrative Election Violations and Election Process Disputes are parts of the formulation of offenses in election law enforcement. Both are in the regime of state administrative law, so they should follow its theories or concepts. However, the design of these offenses and disputes as stipulated in Law No. 7 of 2017 on Elections, is incoherent with the theories and concepts of state administrative law, thus causing many problems in law enforcement. In law enforcement of Election Administrative Offenses, the trial mechanism was used. This is clearly different from the mechanism for administrative offenses in state administrative law, because it uses direct sanctions. Meanwhile, in the election process dispute, the object was only in the form of a decree, and in the state administrative law regime after the birth of Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration, the object was not only a decree but also factual actions. To solve these violations and disputes, Law No.7 of 2017 gives authority to the General Election Supervisory Agency (Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu). Bawaslu must use a trial mechanism to resolve them, so many categorize Bawaslu as a quasi-judicial institution. However, if studied more deeply, Bawaslu’s position is still an executive institution that is authorised to resolve them. These three issues were then included in the problem formulations, which become the central issues in the discussion of this dissertation. The first problem is, how is the design of election administrative violations in accordance with administrative law theory? Second, how is the design of election process disputes related to the concept of administrative law? And third, how is the position of Bawaslu with its various authorities associated with the theory of state administrative law? This dissertation used a legal research method with statute approach, conceptual approach, historical approach, and comparative approach. The legal materials used in the research included primary legal materials, such as laws and regulations, regulations issued by election administrators, especially the Bawaslu’s Regulations, KPU Regulations, decisions of the Constitutional Court, and Supreme Court Regulations related to elections. Furthermore, it was supported by secondary legal materials in the form of literature books and, published and unpublished scientific articles. It also used tertiary legal materials, for example, dictionaries and encyclopaedias. The legal materials were then collected by utilizing the Mendeley application for references and bibliographies. The analysis of the legal material then produced a prescriptive analysis in the form of a redesign of election administrative violations and disputes over the electoral process. The results of this research are the redesigns of Election Administrative Violations, Election Process Disputes, and the placement of the Bawaslu in carrying out law enforcement of Election Administrative Violations and Election Process Disputes in accordance with the theory and concept of State Administrative Law. The design of Election Administrative Violations is based on the legal subject that commits the offense. If the individual who commits the violation is the General Election Commissions (Komisi Pemilihaan Umum/KPU) in the State, KPU in the Province, or KPU in the Regency /City, then the mechanism used is a trial, but when the perpetrator is none of them, the mechanism is a direct sanction. Meanwhile, the design of Election Process Disputes is the expansion of the object of the dispute, which is not only a decree but also the factual actions of KPU in thexiii State, Province, and Regency /City. And, Bawaslu has a position in enforcing Election Administrative Violations and Election Process Disputes as an executive institution, not a quasi-judicial institution.

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	0624010005
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	18 Nov 2024 01:54
Last Modified:	18 Nov 2024 01:54
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/232704

Text (DALAM MASA EMBARGO) Jamil.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item