Peranan DPRD dalam Tata Akuntabilitas di daerah

Wiratmoko, Soegito (2002) Peranan DPRD dalam Tata Akuntabilitas di daerah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilakukan merupakan Dimensi Reformasi Lembaga Sektor Publik seperti pemerintah daerah dan DPRD dalam era Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan daerah sehingga cita-cita reformasi untuk mewujudkan good governance benar-benar tercapai. Tuntutan dilaksanakannya Akuntabilitas Publik sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah haras melaksanakan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD berdasarkan tolok ukur Renstra. Selain itu DPRD haras mempunyai kedudukan yang kuat untuk melakukan pengawasan terhadap eskekutip tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya laporan pertanggung jawaban berdasarkan tolok ukur Renstra didasarkan pada indikator: dampak manfaat, hasil, keluaran dan masukan. DPRD sebagai salah satu unsur dari pemerintahan di daerah sesuai ketentuan perandangan mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan daerah dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan paradigma bara menekankan terlebih dahulu melakukan sosialisai dan konsultasi kepada masyarakat sehingga aspirasinya dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah dan APBD yang akan ditetapkan sehingga sasaran yang ingin dicapai mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat mwnyimpulkan beberapa hal, pertama untuk mewujudkan DPRD yang kuat sehingga mampu melaksanakan pengawasan terhadap eksekutif untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan disamping memerlukan partisipasi masyarakat yang tinggi untuk ikut bertanggung jawab dalam pengawasan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk peningkatan kineija DPRD. Kedua dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPRD mengemban misi pemenuhan kepentingan publik dituntut melakukan pertanggung jawaban publik sehingga untuk mewujudkan akuntabilitasnya APBD struktur dan penyusunannya haras aspiratif. Ketiga dalam penyusunan Peraturan Daerah diperlukan kemampuan anggota DPRD melalui berbagai peningkatan SDM serta diperlukan sosialisai dan konsultasi kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Selain itu sesuai penilaian masyarakat bahwa DPRD Balikpapan sudah aspiratif. Keempat pelaksanaan laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah diperlukan kemampuan DPRD untuk menetapkan standardisasi kineija dan indikator yang jelas sebagai pedoman dan tolok ukur berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan. Selain hal tersebut diperlukan persamaan persepsi semua pihak dalam implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 guna meningkatkan pelayanana masyarakat yang lebih baik sekaligus dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Aspek menonjol dari perwujudan good governance adalah demokrasi dengan ciri-ciri utama transparansi, paitisipasi dan akuntabilitas maka di dalam mewujudkannya di Kota Balikpapan diperlukan kebersamaan antar domaindomain dalam instansi kenegaraan dalam suasana yang kondusif menyertai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas aparat pelaksana pembangunan dan pemerintahan melalui berbagai pendekatan.

English Abstract

This research is done as the dimension of reformation of publik deal just the local government and DPRD. In the era of local autonomy, both are wished to be able to improve the efficiency and the accountability of the local government so that the goal of reformation in creating a good government can be fully achieved. Based on the demand in performing the public accountability as it is stated in UU No 22, 1999 the local government should accept the responsibility given by DPRD based on the standard of the research. This, DPRD must have powerful position in controlling the executive institution in performing the development of country. Then, the degree of the acceptance responsibility will based on same indicators, effects, advantages, results, strengths and unities. DPRD as, one of the governmental aspects in the district area has the right to make local regulation and to decide the APBD as the new paradigm stresses first to the socialization and consultation of the society, their aspiration can be poured into the local regulation and APBD, which will be established later, so that the intended goal in establishing the prosperity of the society can be fulfilled. Based on the result of the writer’s research, we can conclude several important points ponder. First, in order to create a powerful DPRD in controlling the executive institution beside recovering the high participation of the society, all kinds of results of the efforts done by all levels of the DPRD commission are needed. Second, in deciding APBD, the DPRD performs the full’s public interest mission in cocating the accountability of APBD. In this case, the structure and the arrangement must be aspirative. Third, in composing the local regulation, the expectation of the DPRD’s members through the improvement of human resources and the socialization and consultation to the society in deciding the local demand and really needed. Beside , based on the judgment of the society, DPRD should always be inspirative. Fourth, in having the responsibility to the district area, the ability of DPRD in establishing the standard of the work and the clear indicator as the basic and standard of the result established is needed. Moreover, it is necessary to have the same perception in the implementation of UU, No 22, 1999 in order to improve the better services to the society, also to create the prosperity of the society the most tricking out aspect from the establishment of a good government is the dualism. The main characteristics of the dualism are transparency, participation and accountability. As a result, in cocating this. It is necessary to have the unity between the states institution in the conducive situation in Balikpapan. This is done in order to enclose the establishment of the government and the development of the country. It is also vital to have people who will do it through all kinds of approximation.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	041309391
Uncontrolled Keywords:	-
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	22 Oct 2024 01:23
Last Modified:	22 Oct 2024 01:23
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/231867

Text Soegito Wiratmoko.pdf Download (31MB)

Actions (login required)

View Item