Robian (2002) Manajemen Pengelolaan Hutan Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Asumsi dasar dari pemikiran yang akan disampaikan pada penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar wilayah hutan dalam konsep dan implementasi desentralisasi dan otonomi daerah, akan terwujud jika masyarakat desa hutan mampu melakukan berbagai upaya untuk mencapai tingkat kemandirian, kebersamaan, kerjasama untuk menentukan sendiri kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi dan lingkungan yang tinggi di daerahnya, disertai dengan pemerataan pembangunan yang didasarkan pada proses politik yang demokratis di semua aspek tata pemerintahan . Krisis multidimensional dan kebijakan politik yang kini terjadi dapat menjadi daya dorong jika upaya-upaya pemberdayaan masyarakat kearah pertumbuhan, keadilan dan demokrasi dilaksanakan secara konsisten. Dasar moral yang paling penting adalah bahwa masyarakat desa harus meletakkan dasar-dasar pemberdayaan sesuai dengan budaya, sosial, politik dan ekonomi yang manusiawi. Pemberdayaan masyarakat desa amatlah penting, terutama dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Membangunan pemberdayaan masyarakat daerah yang kompetitif dan effisien menghendaki adanya perubahan orientasi pelaksanaan pembangunan masyarakat yang dikelola dengan prinsip dan mekanisme manajemen yang profesional. Kelemahan dari otonomi daerah kita adalah kealpaan, bahwa otonomi daerah bukan sekedar melaksanakan prinsip demokrasi (politik), tetapi juga prinsip peningkatan pelayanan publik(manajemen) dan kemandirian masyarakat. Strategi jangka panjang untuk menjamin kesinambungan pembangunan masyarakat adalah pembangunan yang berpola pemberdayaan seluruh rakyat, khususnya rakyat kecil, karena mereka adalah bagian terbesar dari masyarakat Indonesia yang selama ini masih terabaikan. Kim saatnya untuk memperhatikan mereka, memberdayakan dan menjadikan mereka sebagai bagian sentral dalam negara bangsa Indonesia. Pembangunan yang diinginkan adalah pembangunan yang partisipatif-demokratis, yaitu pemnbangunan yang bermisi untuk-dari- dan oleh rakyat. Pemrakarsa, pelaksana dan pengguna dari pembangunan adalah rakyat. Kini pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif tidak bisa ditawar lagi. Alasan yang bersifat fundamenal adalah masyarakat harus mampu membangun dirinya sendiri dan tidak terlalu tergantung pada pemerintah dan swasta, karena keuangan pemerintah jauh lebih terbatas dibanding sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat menghendaki adanya partisipasi rakyat, sementara pemerintah perlu terus melakukan pengendalian melalui berbagai kebijakan untuk menjamin kemandirian masyarakat. Dasar terpenting adalah meletakkan prinsipprinsip good governance dan melaksanakan secara konsekwen dan konsisten. Sejumlah penelitian tentang permasalahan utama pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan telah banyak dilakukan. Permasalahan pemberdayaan masyarakat ditumpukan kepada Departemen Kehutanan. Pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan dengan berbagai program seperti restlemen penduduk, Kehutanan Sosial, Pembangunan Masyarakat Desa Hutan ( PMDH ), HTI Trans, Hutan Cadangan Pangan, namun program-program tersebut belum menunjukan keberhasilannya. Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam program PMDH belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan lemahnya sumberdaya manusia di dalam dan disekitar hutan yang terlibat dalam implementasi kegiatan PMDH dan tidak tersalumya aspirasi serta peran serta masyarakat. Disisi lain tolok ukur penilaian keberhasilan PMDH sebagian besar tolok ukur yang dipergunakan bersifat kewajiban administratif yang dibebankan kepada para pelaksana PMDH ( Pengusaha HPH). Dari tolok ukur yang ada sesuai dengan edaran Menteri Kehutanan, belum menggambarkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan PMDH terutama dampak kegiatan PMDH terhadap kesejahteraan, kemandirian dan kesadaran positif masyarakat desa binaan HPH. Program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) menjadi kajian dalam penelitian ini, sampai berapa jauh keberhasilannya dalam upaya pemberdayaan masyarakat di alam dan disekitar hutan. Penelitian ini bukan bertujuan untuk menilai dampak keberhasilan dari program PMDH, melainkan penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa program PMDH mempunyai potensi untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dan memerlukan perbaikan dalam sistem pengelolaannya.
English Abstract
The basic concept conveyed in this research is that to empower the society who live inside and outside the forest area in a scope of decentralization and its concept. And the regional autonomy would be realized in case of the villagers are able to afford several alternatives to gain their self-dependence, coordination and cooperation to make their own policies on economical and environmental development which are concered with equality based on the political process runs democratically in every governmental aspect. Most current issues on multidimensional crisis and political process would affect to be the motivation since growth, justice and democracy are the objectives of empowering the target society run consistently. The significant base is that the villages must intuitively place the fundamental reasons respectively suits on the culture, social, political and economical condition. It is important to empower the society in its commitment with the regional autonomy. Competitive and efficient development on the people in the region is expecting some changes on its orientations managed with some professional mechanism. Our regional autonomy is obviously weak that it does not merely conduct the principals of democracy (politic) only, but also the principals of public services(management) and people development will progress continually is one with orientations on it, especially on those live in poverty, those who place the highest rank of the real Indonesian citizent ignored. Thus, this is our best moment to concern, to empower and to consider them as the central part in our nation Indonesian. We expect a participated and democratized development which aims to, from, and by the society. They are considered as the pioneers, conductors and also the users of the development. Nowadays, our efforts to empower the people and to afford to complete the participated development should no longer be delayed. One fundamental reason is that the people need to develop themselves and avoid being too much depending on the goverment and private institutions, and that comes with fully considerations on government financial record which is getting limited. In empowering the society it requires their participation while the government itself need to keep controling them through some policies in order to guarantee their self-dependence. The most important thing is the principal of good governance which are implemented consequently and consistently. Some researches are already conducted on the problem of empowering the society inside and outside the forest area. This problem is counted on Forestry Department authorities. The government, especially the Foresty Department authorities had dealt with some initiatives to respond that problem by running several programs such as people resettlement, social forestry, Establishment of Forest Village Society (PMDH), Transmigration Timber Estate and Forest Food Reserve, but none of them had shon better results. Lack of empowering the inside and outside people in running the program of PMDH is caused by lack of these human resources involved in every PMDSs operation. It is also by those whose aspirations and participations are not conducted. On the order hand the achievement gained by PMDH mostly measured after completing some administrative charges subjected to PMDH administrators (concession holder). Concerning the policy declared by the Ministry of Forestry the activities run by PMDH have not brought the villages under HPHs quidance to better properity, independence and positive awareness. Establishment of Forest Village Society (PMDH) is an item hypothesized in this research, to observe how far it already succeeded to empower the society inside and outside the forest area. Theis research does not aim to jugde the results of the PMDH program, but moreocer it is a potential to empower the local people and needs to revise its management system.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | 041309379 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Zainul Mustofa |
| Date Deposited: | 21 Oct 2024 07:54 |
| Last Modified: | 21 Oct 2024 07:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/231859 |
![[thumbnail of ROBIAN.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ROBIAN.pdf Download (22MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |