Ingai, Liet (2002) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu untuk Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan sehingga pendekatan dalam pola pembangunan ekonomi hendaknya dilakukan dengan cara menekankan pada pendekatan maupun konsep pembangunan pedesaan. Hal ini dilakukan karena umumnya di wilayah pedesaan amat sulit didapatkan sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk berkembang menuju cita-cita yang diharapkan oleh warganya. Kenyataannya juga didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang kurang berkualitas, meskipun sumberdaya alam-nya sangat berlimpah. Ini adalah kontradiksi atau suatu kondisi yang saling bertentangan. Menurut Uphoft (1995) alternatif pertama dalam konsep pembangunan pedesaan adalah menekankan pada peran negara dalam mendasarkan segala tindakannya pada aturan yang dibuat para birokrat. Sedangkan alternatif kedua mengadakan pendekatan melalui mekanisme pasar menekankan pada pentingnya peran individu atau swasta dalam pembangunan dengan mengedepankan perolehan keuntungan. Alternatif ketiga menekankan kepada keseluruhan, sehingga pendekatan pembangunan yang dilakukan melalui proses tawar-menawar, dialog, akomodatif dan persuasif dan setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada musyawarah apa yang mereka inginkan. Besamya potensi kehutanan di Kabupaten Bulungan dalam hal ini di Desa Sajau, membuat peneliti ingin mengetahui sampai sejauh mana kebijakan pengelolaan kehutanan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Untuk itulah maka peneliti ingin mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan kayu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan serta dampak-dampaknya bagi pengembangan dan peningkatan sektor perekonomian masyarakat di Desa Sajau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan kayu di Desa Sajau. Selain itu juga untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan kayu yang dilakukan sekaligus dampak dari implementasi kebijakan tersebut secara ekonomis maupun sosial bagi kelangsungan perubahan kehidupan masyarakat Desa Sajau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokus penelitian di Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Sumber datanya didapatkan dari inforraan, peristiwa-peristiwa dan dokumen mengenai tema yang diangkat. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) yang dikenal dengan analisis interaksi dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan (verivikasi). Hasil penelitian ini menarik kesimpulan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan kayu di Desa Sajau sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan adanya aparat pelaksana yang tergabung dalam sata tim untuk melakukan sosialisasi di Desa Sajau untuk menjelaskan berbagai macam program pemerintah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan kayu hutan. Di samping itu juga didukung dengan adanya media tatap muka langsung yang terbukti cukup efektif untuk menarik partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Sedangkan untuk implementasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan kayu untuk memberdayakan masyarakat Desa Sajau secara umum dikatakan berhasil. Bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah dengan membentuk kelompok-kelompok tani. Anggota suatu kelompok tani tersebut lebih kurang 100 warga Desa Sajau yang ditetapkan secara partisipatif, yakni oleh masyarakat desa setempat. Di samping itu juga dilibatkan unsur Koperasi “Bunga Bakung” yang ada di Desa Sajau. Dari segi sosialisasi dan implementasi itu diperoleh dampak yang sangat positif. Dengan adanya kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan kayu hutan ini masyarakat Desa Sajau mengalami peningkatan status sosial dan ekonomi yang lebih baik daripada sebelumnya, yakni jika dibandingkan dengan kebijakan di masa lalu justru tidak menyentuh aspirasi masyarakat di sekitar hutan. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan agar dalam rangka sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan kayu hutan hendaknya pemerintah semakin mengmtensiikan berbagai pertemuan antara masyarakat, investor dan pihak dari Pemerintah Kabupaten Bulungan sendiri. Dalam proses implementasi selanjutnya hendaknya pemerintah semakin bersikap tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh investor maupun masyarakat yang tidak mentaati peraturan yang ada. Di sisi lain, hendaknya masyarakat dan pemerintah perlu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya atas bantuan yang telah diberikan investor kepada masyarakat.
English Abstract
Since major part of Indonesian people lived in rural areas, approach in economic development design should be stressing on rural development approach and concept. It is because generally in rural areas, it is so difficult for people to get any means and infrastructure, which can be used to make progress toward their hopeful ideals. Low quality of human resources also made it worse, eventhough the natural resources are so rich. This is a contradiction condition. According to Uphoft (1995), first alternative in rural development concept is to stress on state government roles for put all activities on the rules that are made by bureaucrats. The second alternative is by market mechanisms which stressing on crucial individual or corporate roles in the development by their profit oriented motives. The third alternative stressing on wholeness, and development is carried out through bargaining processes, dialogue, accomodative and persuasive, and every single decision is taken based on meeting (musyawarah) about what they want. Because of their large potency of forestry in Kabupaten Bulungan, in this case Desa Sajau, we became interested to know how far the policy of forestry management which is taken by Local Government of Kabupaten Bulungan could improve the people’s rate of wealth. Specifically, we want to know how the policy of log’s management and exploitation is done and the effects of it on improvement and increasement the people’s economic sector in Desa Sajau. The object of this research is to know efforts of local government of Kabupaten Bulungan to socialize the policies on log’s management and exploitation and the effects of the implementation of the policies economically and socially on living standard of the people in Desa Sajau. The research used the qualitative approach, and the locus site of the research is Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas, and Kabupaten Bulungan. Data are collected from the informant, the events, and the documents on the research’s theme. Then data are analysed by what Miles and Huberman (1992) called interaction analysis, which consist of data reduction, data presentation, and taking conclusion (verification). The results show that efforts of the local government of Kabupaten Bulungan to socialize their policies on log’s management and exploitation is good enough. This are can be seen from existence of the team of apparatus which have function to socialize in Desa Sajau every government program on log’s managemnet and exploitation. There is also medium of direct contact, which is proved effective to get any participation from people to support the government programs. Overall the implementation of the policies to empowering the people of Desa Sajau can be said successful. The realization of the policies is that there are farmer groups. Its members are decided by participative means of the people. Also, there is involved the Cooperation institution, “Bunga Bakung ” From the socialization and implementation of the policies, the social and economic rate of the people in Desa Sajau is more improved than before. The research suggests that the government should intensify the dialogue between the people, investor, and the government to socialize their policies on forestry sector. And the on coming implementation, the government must be strict enough on the faults, which are done both by the investor and the people against the rules. On the other hand, the people and government should use wisely the aid that the investor gives to the people.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | - |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Zainul Mustofa |
| Date Deposited: | 21 Oct 2024 04:44 |
| Last Modified: | 21 Oct 2024 04:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/231809 |
![[thumbnail of -Liet Ingai.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
-Liet Ingai.pdf Download (22MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |