Diskriminasi Oleh Amerika Terhadap China Melaluiamerica’s Uyghur Forced Labor Prevention Act (Uflpa) Dalam Perspektif General Agreement On Tariffs And Trade (Gatt)

Illahi, M. Nur Akbar and Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum and Ibu Hikmatul Ula, S.H., M.Kn. (2024) Diskriminasi Oleh Amerika Terhadap China Melaluiamerica’s Uyghur Forced Labor Prevention Act (Uflpa) Dalam Perspektif General Agreement On Tariffs And Trade (Gatt). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalah terkait adanya perihal inkonsistensi antara hukum nasional dengan hukum internasional, yakni antara regulasi dagang America’s Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) yang melakukan tindakan diskriminatif serta hambatan perdagangan yang tidak perlu, terhadap ketentuan General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) sebagai instrumen Hukum Internasional. Pemilihan judul tersebut dilatarbelakangi adanya tindakan kecaman oleh Amerika Serikat terhadap China atas dugaan praktik kerja paksa, yang dilakukan melalui pembuatan regulasi dagang yang menetapkan kriteria tertentu serta penerapan “Asumsi yang dapat dibantah” (Rebuttable Assumption) terhadap barang/produk yang berasal dari China. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana kesesuaian America’s Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) dengan prinsip non diskriminatif menurut GATT? Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik bahasan penelitian. Analisis bahan hukum primer dan sekunder dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Uyghur Forced Labor Prevention Act sebagai regulasi dagang secara “de jure” tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional berupa prinsip Non Diskriminatif baik yang diatur dalam GATT maupun TBT Agreement karena memberikan perlakuan berbeda berdasarkan asal produk terhadap barang/produk dari China berupa penetapan Rebuttable Assumption yang hanya diberlakukan terhadap perusahaan tertentu serta barang tertentu dari China dan memberikan persyaratan administratif tambahan yang perlu dipenuhi agar barangnya dapat masuk wilayah Amerika Serikat yang hanya diberlakukan terhadap perusahaan tertentu serta barang tertentu dari China, menyebabkan timbulnya hambatan perdagangan yang tidak perlu. Maka dari itu, menurut penulis perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara empiris mengenai apakah secara “de facto” Amerika serikat melalui Uyghur Forced Labor Prevention Act melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perdagangan internasional, dan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai alternatif sanksi yang dapat diberikan baik kepada Amerika Serikat atas pelanggarannya terhadap GATT maupun terhadap praktik kerja paksa yang dilakukan oleh China demi perkembangan ilmu pengetahuan dan Hukum Internasional.

English Abstract

In this thesis, the author addresses the issue of inconsistency between national law and international law, specifically between the trade regulation America's Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), which involves discriminatory actions and unnecessary trade barriers, and the provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) as an instrument of international law. The selection of this title is motivated by the United States' condemnation of China over alleged forced labor practices, enacted through trade regulations that set specific criteria and apply a "Rebuttable Assumption" on goods/products originating from China. Based on this background, the thesis raises the research question: How does America’s Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) align with the non-discriminatory principles according to GATT? In this research, the author uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials in this research is conducted through literature study by reviewing relevant literature and legislation to the research topic. The analysis of primary and secondary legal materials in writing this thesis uses grammatical and systematic interpretation methods. From the research results using the above methods, the author finds that the Uyghur Forced Labor Prevention Act as a trade regulation is "de jure" did not align with international law provisions, namely the Non-Discriminatory principle regulated in both GATT and the TBT Agreement, as it provides different treatment based on the origin of products from China. This is seen in the imposition of the Rebuttable Assumption, which only applies to certain companies and specific goods from China, and the additional administrative requirements that need to be fulfilled for the goods to enter the United States, which also only apply to certain companies and specific goods from China, causing unnecessary trade barriers. Therefore, the author suggests further empirical research to determine whether "de facto" the United States, through the Uyghur Forced Labor Prevention Act, violates international trade provisions. Additionally, there is a need for further research on alternative sanctions that could be imposed on the United States for its violations of GATT as well as on China for its forced labor practices, to advance the knowledge of International Law

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010129
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	15 Oct 2024 01:53
Last Modified:	15 Oct 2024 01:53
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/231628

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nur Akbar.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item