Efektivitas Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar)

Ramadhan, Alvin Maulana and Dr. Herlindah, S.H., M.Kn., (2024) Efektivitas Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan peraturan yang mewajibkan perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luas lahan yang diusahakan di wilayah Kabupaten Blitar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur dan masyarakat sekitar. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang menekankan lima aspek utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebuayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 perusahaan perkebunan di Kabupaten Blitar, hanya satu perusahaan yang mematuhi aturan tersebut. Faktorfaktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan peraturan meliputi kurangnya koordinasi dan pengawasan dari pemerintah daerah, ketidakpatuhan perusahaan perkebunan, serta kurangnya pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat. Pada aspek struktur hukum, ditemukan adanya tumpang tindih peraturan antara undang-undang perkebunan dan surat keputusan hak guna usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, banyak kekeliruan pandangan baik pada pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah, memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan yang tidak patuh, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan tersebut. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar.

English Abstract

This research examines the effectiveness of the implementation of regulations that require plantation companies to facilitate the development of community plantations covering 20% of the total area under cultivation in Blitar Regency. The research method used is an empirical approach by conducting indepth interviews with relevant parties, such as the local government, the Agriculture and Food Office of Blitar Regency, the Regional Office of ATR/BPN East Java Province, and the surrounding community. The analysis was conducted using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which emphasizes five main aspects: legal factors, law enforcement factors, legal facilities and infrastructure factors, societal factors, and cultural factors. The results of the study show that out of 12 plantation companies in Blitar Regency, only one company complies with these regulations. Factors hindering the effective implementation of the regulations include lack of coordination and supervision from local governments, non-compliance of plantation companies, and lack of understanding and socialization to the community. In terms of legal structure, there is an overlap of regulations between the plantation law and the decree on cultivation rights (HGU) issued by the Regional Office of the National Land Agency (BPN) of East Java. Meanwhile, in terms of legal culture, there are many misconceptions both within the government and among the public. This research provides recommendations to improve effective coordination and supervision from local governments, strengthen law enforcement against noncompliant plantation companies, and increase socialization and education to the community about these regulations. These efforts are expected to improve the effectiveness of the implementation of regulations facilitating the development of community plantations in Blitar Regency.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010121
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	12 Nov 2024 04:43
Last Modified:	12 Nov 2024 04:43
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/231603

Text (DALAM MASA EMBARGO) Alvin Maulana Ramadhan.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item