Peranan Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang Sebagai Lembaga Perantara Dalam Penyelesalan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) ( Studi Kasus Pada Pt. Citra Perdana Kendedes Malang )

Zahro, Fatimatuz and Drs. He Di Setujui Oleh heriibawanto, MS (2006) Peranan Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang Sebagai Lembaga Perantara Dalam Penyelesalan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) ( Studi Kasus Pada Pt. Citra Perdana Kendedes Malang ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga keija mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga keija, maka diperlukan pembangunan ketenagakeijaan serta meningkatkan kualitas tenaga keija dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga keija dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di tingkat daerah kewenangan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketenagakeijaan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakeijaan yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dimana salah satu fungsinya adalah mengadakan pembinaan terhadap pekeija dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perantaraan kepada pengusaha dan pekeija apabila teijadi perselisihan dalam hubungan ketenagakeijaan. Demikian juga di Kota Malang yang merupakan kota terbesar kedua di propinsi Jawa Timur, masalah PHK dan masalah ketenagakeijaan lain merupakan masalah penting yang harus ditangani dengan cermat oleh Dinas Ketenagakeijaan Kota Malang sebagai lembaga pemerintah yang berwenang untuk menyelesaikan masalah di bidang ketenagakeijaan. Salah satu kasus tersebut teijadi di PT. Citra Perdana Kendedes Malang, dimana yang menjadi permasalahan adalah perselisihan PHK antara pengusaha dengan karyawannya yang telah melakukan tindakan kolusi order denganpengemudi taksi milik PT. Citra Perdana Kendedes yang berkedudukan sebagai mitra keija di perusahaan. Masalah ini memperoleh perhatian yang serius dari pihak perusahaan dan Dinas Ketenagakeijaan Kota Malang. Selanjutnya tujuan penulisan skripsi yang diangkat adalah untuk mendeskripsikan penyelesaian perselisihan PHK di PT. Citra Perdana Kendedes, mendeskripsikan peranan Dinas Ketenagakeijaan Kota Malang sebagai lembaga perantara dalam penyelesaian perselisihan PHK di PT. Citra Perdana Kendedes dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi Dinas Ketenagakeijaan Kota Malang sebagai lembaga perantara dalam penyelesaian perselisihan PHK di perusahaan. Teori-teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan ini adalah teori manajemen konflik meliputi macam dan sebab teijadinya konflik serta model penyelesaian konflik. Dikemukakan juga mengenai peran pemerintah dalam konflik perusahaan dan peranan Disnaker Kota Malang sebagai lembaga perantara dalam penyelesaian perselisihan PHK berdasarkan Kepmenaker No.KEP-297/MEN/1985 tentang pedoman Keija Pegawai Perantara dan Permenaker No.PER-02/MEN/1985 tentang Syarat Penunjukan, Tugas, Kedudukan dan Wewenang Pegawai Perantara. perselisihan PHK berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan. Selanjutnya dikemukakan pengertian PHK, jenis PHK dan macam PHK. Selain itu, dikemukakan juga mengenai sarana hubungan ketenagakeijaan di perusahaan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pcndekatan kualitatif. Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa perselisihan PHK yang terjadi di PT. Citra Perdana Kendedes merupakan perselisihan PHK perseorangan. Perselisihan PHK ini teijadi karena ketidaksepakatan perusahaan dengan karyawan yang akan dikenai PHK atas jumlah uang pesangon yang ditentukan oleh perusahaan. Alasan yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk memberlakukan PHK adalah karena karyawan yang bersangkutan telah melakukan tindakan kolusi order operasional taksi dengan pengemudi taksi milik PT. Citra Perdana Kendedes yang berkedudukan sebagai mitra keija perusahaan yang berarti bahwa karyawan tersebut telah melanggar peraturan perusahaan dan pengemudi sebagai mitra keija perusahaan telah melanggar kesepakatan keija sama/ peijanjian sewa menyewa kendaraan taksi dan peraturan tata tertib pengemudi yang berlaku di perusahaan. Cara penyelesaian yang pertama dilakukan oleh PT. Citra Perdana Kendedes adalah dengan cara perundingan bipartit yaitu perundingan atau musyawarah antara pihak perusahaan dengan PPTCM (Paguyuban Pengemudi Taksi Citra Malang) guna mencapai kesepakatan bersama. Akan tetapi ketika kesepakatan tidak kunjung diperoleh maka PT. Citra Perdana Kendedes mengajukan permintaan perantaraan kepada Dinas Ketenagakeijaan Kota Malang guna membantu menyelesaikan perselisihan PHK yang teijadi. Selain itu, diketahui juga bahwa peranan Dinas Ketenagakeijaan Kota melalui pegawai perantara yang selalu mengadakan sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang ketenagakeijaan dan mengadakan pembinaan secara rutin kepada pekeija dan perusahaan dengan maksud agar baik pekeija dan pengusaha/ perusahaan mengetahui dan paham akan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dimasa mendatang perselisihan dalam hubungan ketenagakeijaan maupun PHK dapat diminimalisir bahkan dicegah. Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada Dinas Ketenagakeijaan Kota Malang, diketahui bahwa kuantitas pegawai perantara tidak sebanding dengan kuantitas kasus yang harus diselesaikan merupakan kendala bagi Dinas Ketenagakeijaan Kota Malang yang menyebabkan setiap kasus perselisihan Dinas Ketenagakeijaan Kota Malang yang menyebabkan setiap kasus perselisihan ketenagakeijaan tidak dapat segera terselesaikan. Kemudian kesimpulannya adalah masalah PHK atau masalah ketenagakeijaan lain perlu diperhatikan dengan cermat dan harus dengan segera diselesaikan secara efektif agar tidak mengganggu stabilitas keamanan nasional. Adapun saran-saran yang dapat diberikan yaitu pihak perusahaan harus memahami dan berusaha menjaga hubungan ketenagakeijaan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk mencegah teijadinya PHK. Bagi Dinas Ketenagakeijaan Kota Malang sendiri perlu adanya penambahan jumlah pegawai perantara agar pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diembannya dapat beijalan lebih efektif.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	040203
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Administrasi Pendidikan
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	25 Sep 2024 06:39
Last Modified:	25 Sep 2024 06:39
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/231103

Text FATIMATUZ ZAHRO.pdf Download (37MB)

Actions (login required)

View Item