Tinjauan Yuridis Tentang Syarat-Syarat Pemindahan Narapidana Antarnegara

Nicola, Michael and Milda Istiqomah, S.H., MTCP., Ph.D. and Finnes Fatimah, S.H., M.H. (2024) Tinjauan Yuridis Tentang Syarat-Syarat Pemindahan Narapidana Antarnegara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tahun 2022, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini dibuat untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan pergeseran falsafah pemidanaan yang dianut oleh Indonesia. Salah satu bentuk kemutakhiran Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang baru adalah pengaturan tentang pemindahan narapidana antarnegara sebagaimana termaktub dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2). Namun, dalam pengaturan Pemindahan Narapidana Antarnegara di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan syarat-syarat pelaksanaannya. Isu inilah yang akan dibahas lebih lanjut. Skripsi ini menganalisis persoalan tersebut dengan mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi pengaturan tentang syarat-syarat Pemindahan Narapidana Antarnegara di Indonesia? (2) Bagaimana kebijakan formulasi yang tepat dalam hal syarat-syarat pemindahan narapidana yang dapat diterapkan di Indonesia? Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif dengan Negara Inggris. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis terhadap bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan logika induktif serta metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Pengaturan tentang syarat-syarat pemindahan narapidana antarnegara (Selanjutnya: PNA) diperlukan untuk mengatasi kekosongan hukum yang terjadi karena belum adanya undang-undang PNA yang diamanatkan oleh Pasal 45 ayat (2) UU Pemasyarakatan. Sehingga, sampai dengan saat ini, pelaksanaan PNA masih belum dapat dilakukan karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara spesifik mekanisme PNA di Indonesia. Berdasarkan perbandingan dengan Negara Inggris, maka diperoleh adanya dua jenis syarat PNA, yakni syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum PNA meliputi syarat double criminality, syarat narapidana adalah warga negara penerima, syarat pemindahan dilakukan berdasarkan permintaan dan persetujuan narapidana, syarat pelaksanaan PNA berdasarkan persetujuan negara, syarat putusan pengadilan yang dijatuhkan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum atasnya, dan asas resiprositas dalam pelaksanaan PNA. Adapun terkait syarat khusus PNA meliputi syarat pengecualian PNA terhadap narapidana hukuman mati, syarat terkait durasi sisa masa pemidanaan yang harus dijalani narapidana, adanya hak absolut negara untuk menolak pelaksanaan PNA, syarat PNA tidak merugikan kepentingan nasional negara, kewajiban bagi narapidana untuk melunasi pidana denda dan/atau ganti rugi, syarat pengecualian PNA terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana tertentu, dan ketentuan bahwa perjanjian PNA bilateral mengatasi perjanjian PNA multilateral. x Skripsi ini menyarankan agar seluruh syarat yang termasuk dalam syarat umum PNA haruslah diatur seluruhnya dalam hukum nasional Indonesia. Ini karena syarat-syarat tersebut ditemukan dan diatur dalam seluruh Perjanjian PNA, baik bilateral maupun multilateral yang ada di dunia. Sedangkan terhadap syarat khusus PNA dapat diatur secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan politik hukum pidana Indonesia

English Abstract

In 2022, Indonesia has passed the new Correctional Act, namely Law Number 22 of 2022. It was passed to accommodate current development of criminal policy and philosophy of punishment within the domestic criminal law of Indonesia. One of the new features of the Act is the regulation concerning the transfer of sentenced person or the transfer of the prisoner as stated in the Article 45 (1) – (2). However, there still remains a vacuum of norm concerning the conditions for transfer in Indonesian legal system. The aim of this undergraduate thesis is to analyze this particular issue. This undergraduate thesis analyzed this problem and raised two research questions: (1) What is the urgency to regulate the conditions for the transfer of sentenced person in Indonesia? (2) What is the formulation of the future regulation of the transfer of sentenced person in Indonesia? To answer those questions this research used the normative legal research method with two approaches, namely the statutes approach and the comparative approach. Three classifications of legal materials were used, namely the primary, secondary, and tertiary legal materials. To analyzed those materials, the deductive reasoning method was used and those materials were interpreted using grammatical and systematic method of interpretation. The TSP needs more technical regulation however the TSP Act has not been passed yet. Therefore, until now, the practice of TSP can not be executed. This problem must be solved by passing the TSP Act as has been mandated by the Article 45 (2) of the Correctional Act. Based on the comparison with the TSP regulation in the United Kingdom, it can be concluded that there are two types of conditions for transfer, namely the general conditions and the special conditions. The general conditions for transfer consist of the double criminality condition, nationality condition, the transfer is conducted based on the request and consent of the prisoner, and the reciprocity principle in the practice of TSP. The special conditions for transfer consist of exception for the death penalty prisoners, conditions concerning the duration of the imprisonment that must be fulfilled after the transfer, state parties have an absolute right to refuse the transfer, transfer procedure must not harm the national interest of the state parties, obligation to pay off the fines or compensations that have been imposed by the court, exception for some crimes, regulation that the bilateral transfer agreement supersede the multilateral transfer agreement. This undergraduate thesis argues that all that are considered as the general conditions for transfer must be regulated in Indonesian domestic law. For all that are considered as the special conditions for transfer can be regulated flexibly according to the needs and the criminal policy of Indonesia.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Uncontrolled Keywords:	Pemindahan Narapidana Antarnegara, Syarat- Transfer of Sentenced Person, Conditions
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	17 Oct 2024 06:53
Last Modified:	17 Oct 2024 06:56
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/230866

Text (DALAM MASA EMBARGO) Michael Nicola.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item