Urgensi Pengaturan Pembuktian Materiil Dalam Tahap Praperadilan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dengan Dalih Untuk Kepentingan Umum (Studi Komparasi Negara Filipina Dan Amerika Serikat)

Ramadhan, Adzrian Bintang and Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S (2024) Urgensi Pengaturan Pembuktian Materiil Dalam Tahap Praperadilan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dengan Dalih Untuk Kepentingan Umum (Studi Komparasi Negara Filipina Dan Amerika Serikat). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kebebasan berpendapat merupakan hakikat negara Demokrasi yang penting untuk dapat terlaksana tanpa adanya intimidasi dalam bentuk apapun dari siapapun. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya kerap kali terdapat ancaman dan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis yang melakukan kritik terhadap pemerintah maupun pejabat publik di Indonesia. Bentuk tindakan SLAPP tersebut kerap kali menggunakan pasal-pasal “karet” seperti Pasal 310 KUHP atau Pasal 433 KUHP Nasional tentang Pencemaran Nama Baik, maupun UU ITE. Pasal 310 KUHP ayat (3) sebenarnya telah memberikan alasan penghapus pidana terkait dengan pencemaran nama baik yang dilakukan untuk kepentingan umum. Akan tetapi masih terdapat kekosongan hukum untuk mengatur tentang pembuktian materiil dalam tahap praperadilan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik dengan dalih untuk kepentingan umum agar dapat memberikan perlindungan hukum berupa pengguguran kasus sedini mungkin dan mengurangi kerugian materiil maupun imateriil yang lebih besar terhadap korban SLAPP. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa urgensi pengaturan pembuktian materiil dalam tahap praperadilan dan bagaimana pedoman rumusan aturan terkait pembuktian materiil dalam tahap praperadilan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik untuk kepentingan umum. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini memiliki dua rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa urgensi pengaturan pembuktian materiil dalam tahap praperadilan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik dengan dalih untuk kepentingan umum? 2) bagaimana pedoman rumusan aturan terkait pembuktian materiil dalam tahap praperadilan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik dengan dalih untuk untuk kepentingan umum? Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa urgensi pengaturan pembuktian materiil dalam tahap praperadilan adalah karena terdapat beberapa pasal dalam UU yang berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan “senjata” tindakan SLAPP dan lemahnya perlindungan hukum Anti-SLAPP, sehingga SLAPP tetap dapat dilakukan. Amerika dan Filipina memiliki aturan tentang mekanisme pengguguran perkara sedini mungkin sebelum tahap persidangan. Amerika dengan New York Civil Practice Law and Rules, New York Civil Rights Law, dan Filipina dengan Anti Act SLAPP 2022 nya. Gagasan yang peneliti serap dari kedua aturan diatas jika dirumuskan dalam sistem hukum Indonesia, dapat dibuat peraturan pelaksana Pasal 310 KUHP dalam bentuk peraturan pemerintah dan dimasukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

English Abstract

Freedom of speech is an important feature of a democratic state that should be exercised without intimidation from anyone. However, in practice, threats and criminalization of activists who criticize the government and public officials in Indonesia are common. SLAPP actions often use “rubber” articles such as Article 310 of the Criminal Code or Article 433 of the Criminal Code on Defamation, as well as the ITE Law. Article 310 of the Criminal Code paragraph (3) has actually provided grounds for criminal expungement related to defamation committed in the public interest. However, there is still a legal vacuum to regulate material evidence in the pretrial stage of defamation cases on the pretext of public interest in order to provide legal protection in the form of case dismissal as early as possible and reduce greater material and immaterial losses to SLAPP victims. The purpose of this research is to find out what is the urgency of regulating material evidence in the pretrial stage and how the guidelines for formulating rules related to material evidence in the pretrial stage of defamation cases under the pretext of public interest. Based on the explanation above, this research has two problem formulations as follows: 1) What is the urgency of the regulation of material evidence in the pretrial stage of criminal defamation cases under the pretext of public interest? 2) What are the guidelines for the formulation of rules related to material evidence in the pretrial stage of criminal defamation cases under the pretext of public interest? In answering the problem formulation, the researcher uses normative juridical research method and comparative approach, conceptual approach, and statute approach. The results of this study conclude that the urgency of regulating material evidence in the pretrial stage is because there are some articles in the applicable laws in Indonesia can be used as “weapons” for SLAPP actions and the weakness of Anti-SLAPP legal protection so that SLAPP practices are still widely practiced. The United States and the Philippines have regulations on the mechanism for dropping cases as early as possible before the trial stage. The US with its New York Civil Practice Law and Rules, New York Civil Rights Law, and the Philippines with its Anti-SLAPP Act 2022. The ideas that researchers absorb from the two rules above if formulated in the Indonesian legal system, can be made implementing regulations for Article 310 of the Criminal Code in the form of government regulations and included in the Criminal Procedure Code

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	02 Jan 2025 03:57
Last Modified:	02 Jan 2025 03:57
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/230811

Text (DALAM MASA EMBARGO) Adzrian Bintang Ramadhan.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item