Urgensi Pengaturan Hak Mengajukan Keberatan Oleh Subjek Data Pribadi Sebagai Perlindungan Hukum Data Pribadi Terkait Automated Processing Dalam Direct Marketing

Feriawan, Rayhan Nabil and Moch. Zairul Alam,, S.H., M.H. (2024) Urgensi Pengaturan Hak Mengajukan Keberatan Oleh Subjek Data Pribadi Sebagai Perlindungan Hukum Data Pribadi Terkait Automated Processing Dalam Direct Marketing. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, masalah hukum yang diangkat oleh penulis adalah terdapatnya kekosongan hukum terhadap hak untuk mengajukan keberatan bagi subjek data pribadi terkait automated processing dalam direct marketing di dalam UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. Tema ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi di luar negeri maupun di Indonesia yang merugikan subjek data pribadi sebagai pemilik data pribadi, khususnya yang melibatkan direct marketing. Uni Eropa dan Malaysia sebagai negara-negara yang terlebih dahulu mengatur hak untuk mengajukan keberatan tentunya menjadi acuan bagi Indonesia untuk mengatur lebih komprehensif hak tersebut demi melindungi hak subjek data pribadi. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi pengaturan hak mengajukan keberatan oleh subjek data pribadi sebagai perlindungan hukum data pribadi terkait automated processing dalam direct marketing di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan hak mengajukan keberatan yang tepat oleh subjek data pribadi sebagai perlindungan hukum data pribadi terkait automated processing dalam direct marketing di Indonesia? Penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang penulis peroleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan komparatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Melalui metode tersebut, penulis berpandangan bahwa sebenarnya Indonesia sudah mengatur hak tersebut secara umum di dalam undang-undang pelindungan data pribadi. Namun, di Indonesia belum diatur hak mengajukan keberatan apabila pemrosesannya ditujukan untuk direct marketing, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang dapat merugikan hak dan kedudukan subjek data pribadi. Oleh karena itu, dalam pembahasan rumusan masalah pertama, penulis melihat bahwa terdapat urgensi untuk membuat aturan khusus terkait hak untuk mengajukan keberatan bagi subjek data pribadi terhadap pemrosesan direct marketing, baik yang menggunakan metode automated maupun non automed processing. Dari urgensi tersebut, dalam rumusan masalah keduanya, penulis melihat bahwa formulasi pengaturan hak tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan aturan khusus melalui peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022. Dalam membuat formulasi aturan pelaksana tersebut, penulis mengacu pada GDPR di Uni Eropa dan PDPA 2010 di Malaysia dalam mengatur lebih lanjut hak mengajukan keberatan terhadap pemrosesan direct marketing

English Abstract

In this thesis, the legal issue raised by the author is the existence of a legal vacuum on the right to object for personal data subjects related to automated processing in direct marketing in Personal Data Protection Act 2022, Number 27, in Indonesia. This theme is motivated by the many cases of personal data abuse abroad and in Indonesia that harm personal data subjects as owners of personal data, especially those involving direct marketing. The European Union and Malaysia as countries that first regulate the right to object certainly become a reference for Indonesia to more comprehensively regulate this right in order to protect the rights of personal data subjects. Based on the foregoing, this thesis raises the research questions: (1) What is the urgency of regulating the right to object by personal data subjects as legal protection of personal data related to automated processing in direct marketing in Indonesia? (2) What is the proper regulation of the right to object by personal data subjects as legal protection of personal data related to automated processing in direct marketing in Indonesia? The preparation of this thesis uses normative juridical method with statute approach and comparative approach. The legal materials obtained by the author will be analyzed using legal material analysis techniques with grammatical, systematic, and comparative interpretations with primary, secondary, and tertiary sources. Through this method, the author argues that Indonesia has actually regulated this right in general in the personal data protection law. However, Indonesia has not regulated the right to object if the processing is intended for direct marketing, resulting in a legal vacuum that can harm the rights and position of personal data subjects. Therefore, in discussing the formulation of the first problem, the author sees that there is an urgency to make specific rules related to the right to object for personal data subjects to direct marketing processing, both using automated and non-automated processing methods. From this urgency, in the formulation of the second problem, the author sees that the formulation of the regulation of this right can be done by establishing spesific rules through the implementing regulations of Law Number 27 Year 2022. In formulating the implementing regulation, the author refers to GDPR in the European Union and PDPA 2010 in Malaysia in further regulating the right to object to direct marketing processing

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	23 Dec 2024 04:50
Last Modified:	23 Dec 2024 04:50
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/230364

Text (DALAM MASA EMBARGO) Rayhan Nabil Feriawan.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Actions (login required)

View Item