Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Perancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 (Studi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang)

Irfan, Muhammad and Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H., and Mohammad Rif’an, S.H., M.H. (2024) Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Perancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 (Studi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Perancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 Studi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Pilihan judul tersebut dilatar belakangi pada perancangan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2023 yang tidak luput dari hambatan seperti halnya kondisi yang tidak dapat diperkirakan seperti pandemi covid-19 yang melanda mulai dari tahun 2020, serta masih banyak masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak yang dibuktikan dengan data bapenda Kota Malang akhir tahun 2023. Namun, sekiranya yang dapat menjadi pembelajaran dalam perancangan APBD tahun anggaran 2023 ini adalah realisasi yang tepat sangat diperlukan pada saat perancangan keuangan daerah bukan sekedar perancangan semata, dalam hal ini rencana peningkatan pendapatan yang tidak tepat karena adanya keterlambatan pengesahan dan penetapan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian skripsi ini mengangkat rumusan masalah, apakah Pemerintah Kota Malang telah menerapkan prinsip good governance khususnya terhadap aspek transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2023? Dan Apa saja hambatan yang muncul dalam perancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 khususnya pada aspek transparansi dan partisipasi aktif masyarakat? Kemudian peneliti menggunakan metode sosiolegal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti yang dianalisis dengan mengumpulkan data primer dengan wawancara kepada responden. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yakni Pemerintah Kota Malang pada dasarnya sudah menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam perancangan APBD Kota Malang tahun 2023, namun dalam pelaksanaannya belum optimal seperti apa yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan dan perlu dilakukan peningkatan. Pertama, terkait transparansi, di mana layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Malang berperan penting dalam menjaring opini dan aspirasi masyarakat. Informasi atau data mengenai pendapatan daerah, belanja, dan penerimaan daerah telah dapat di akses secara mudah dan gratis melalui website resmi Pemerintah Kota Malang. Namun, perlu upaya terus-menerus dalam pembaruan data agar up to date, serta perlunya peningkatan sosialisasi agar prinsip transparansi terus terjaga. Kedua, prinsip partisipasi publik juga telah dijalankan, meskipun beberapa aspirasi belum sepenuhnya dapat diakomodir karena pada dasarnya Pemerintah Kota Malang sudah memiliki rancangan sebelumnya. Namun, masih kurangnya informasi terkait partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian aspirasi maupun kritik yang diberikan oleh masyarakat melalui layanan-layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Malang apakah diakomodir atau tidak. Sehingga, masyarakat terkesan hanya mengetahui hasil akhir dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang.

English Abstract

In this thesis, the researcher raised the issue of the Implementation of Good Governance Principles in the Design of the Malang City Regional Budget for the 2023 Fiscal Year Study at the Regional People's Representative Council of Malang City. The choice of title was based on the design of the Malang City Budget for the 2023 fiscal year which was not free from obstacles such as unpredictable conditions such as the COVID-19 pandemic which starting from 2020, also there are still many people who are disobedient in paying taxes as evidenced by Malang City Regional Revenue Agency. However, if what can be learned in the planning of the 2023 budget is that the right realization is needed when regional financial planning is not just design, in this case the plan to increase revenue is not right due to the delay in the ratification and stipulation of the Regional Tax Law and Regional Retribution of Malang City. Based on this, this thesis research raises the formulation of the problem, what is the Government of Malang has prepared for the principles of good governance especially towards aspects of transparency and participation of the public in the planning of the Malang City Regional Budget for the Fiscal Year 2023? And what are the obstacles that arise in the design of the Malang City Regional Budget and Revenue for Fiscal Year 2023, especially in the aspects of transparency and active community participation? Then researchers use sociolegal methods with sociological juridical approach methods. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by researchers will be analyzed by collecting primary data with interviews with respondents From the results of research with the above methods, researchers obtain answers to existing problems, namely The Malang City Government has basically implemented the principles good governance in the design of the Malang City Budget in 2023 However, its implementation is not yet optimal as stated in the statutory regulations and needs to be improved. First, related to transparency, where public services provided by the Malang City Government play an important role in capturing public opinions and aspirations. Information or data regarding regional income, expenditure, and regional revenue can be accessed easily and free of charge through the official website of the Malang City Government. However, it takes continuous effort in updating data in order to up to date, as well as the need for increased socialization so that the principle of transparency continues to be maintained. Second, the principle of public participation has also been implemented, although some aspirations have not been fully accommodated because basically the Malang City Government already has a previous design. However, there is still a lack of information related to community participation in the form of aspirations and criticisms provided by the community through services provided by the Malang City Government whether accommodated or not. So, the community seems to only know the final results of the discussions that have been carried out by the Malang City Government.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	24 Dec 2024 01:33
Last Modified:	24 Dec 2024 01:33
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/230330

Text (DALAM MASA EMBARGO) Muhammad Irfan.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Actions (login required)

View Item