Akibat Hukum Penggunaan Bank Garansi Yang Diberlakukan Tidak Bersyarat Sebagai Jaminan Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah

Saputra, Mohamad Farhan and Dr. Sihabudin, S.H., M.H., and Shinta Puspita Sari, S.H., M.H. (2024) Akibat Hukum Penggunaan Bank Garansi Yang Diberlakukan Tidak Bersyarat Sebagai Jaminan Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat isu hukum mengenai analisis makna frasa “tidak bersyarat” yang diberlakukan pada bank garansi sebagai jaminan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah dan akibat hukumnya bagi para pihak yang digambarkan penulis menggunakan studi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 707/PDT.G/2016/PN. JKT. SEL jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 771/PDT/2018/PT. DKI. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan makna dari frasa ”tidak bersyarat” sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan teknik penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui makna frasa “tidak bersyarat” pada jaminan bank garansi mengartikan jaminan merujuk opsi pada ketentuan Pasal 1832 KUHPerdata yang berakibat hukum pencairan jaminan dilakukan tanpa perlu membuktikan terlebih dahulu kerugian maupun wanprestasi dari pelaksana pekerjaan (principal). Bank dalam hal menjaminkan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan maka pelaksanaan pencairan bank garansi tidak akan menunggu proses pencairan dari perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan tersebut. Bantahan dari pelaksana pekerjaan (principal) juga tidak akan menunda bank dalam melakukan pencairan klaim jaminan bank garansi yang diberlakukan unconditional meskipun masih sedang disengketakan di pengadilan.

English Abstract

This thesis addresses the legal issue of analysing the meaning of "unconditional" as applied to bank guarantees used as collateral in government procurement of goods or services and its legal consequences for the involved parties. The author illustrates this through a case study of the South Jakarta District Court Decision No. 707/PDT.G/2016/PN. JKT. SEL, in conjunction with the Jakarta High Court Decision No. 771/PDT/2018/PT. DKI. This research departed from the ambiguity surrounding the phrase "unconditional" as stipulated in Article 30 Paragraph (3) of Presidential Regulation No. 12 of 2021, which amends Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. This study is a normative legal research utilising statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials obtained were analysed using grammatical and systematic interpretation techniques. The research findings reveal that the word "unconditional" in the context of bank guarantee collateral refers to the provisions of Article 1832 of the Indonesian Civil Code, meaning that the guarantee can be claimed without needing to prove any loss or default by the contractor (principal). When a bank re-insures the guarantee with an insurance company or guarantor company, the execution of the bank guarantee does not have to wait for the insurance company or guarantor company to process the claim. Furthermore, objections from the contractor (principal) will not delay the bank in processing the claim on an unconditional bank guarantee, even if the matter is still being disputed in court.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	24 Dec 2024 01:33
Last Modified:	24 Dec 2024 01:33
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/230327

Text (DALAM MASA EMBARGO) Mohamad Farhan Saputra.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Actions (login required)

View Item