Hambatan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Penetapan Pemilik Manfaat Korporasi Perseroan Perorangan Di Wilayah Malang Raya

Habib, Laila Yelia and Dr. Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., and Zora Febriena Dwithia, H.P., S.H., M.Kn. (2024) Hambatan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Penetapan Pemilik Manfaat Korporasi Perseroan Perorangan Di Wilayah Malang Raya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan hambatan bagi perseroan perorangan terutama di wilayah Malang Raya dalam menetapkan pemilik manfaat bagi perseroannya. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kewajiban korporasi perseroan perorangan untuk melaksanakan penetapan pemilik manfaat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun, dalam pratiknya masih banyak permasalahan hukum yang ditemui peneliti dan banyak pendiri Perseroan Perorangan yang mengabaikan ketentuan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini mengangkat tiga rumusan masalah: (1) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan kewajiban penetapan pemilik manfaat korporasi perseroan perorangan di wilayah Malang Raya? (2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban penetapan pemilik manfaat korporasi perseroan perorangan di wilayah Malang Raya? Skripsi ini ditulis oleh penulis menggunakan metode yuridis empiris. Penulis akan menganalisis data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatis yaitu suatu metode analisis dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menganalisis data, serta memverifikasi untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode tersebut, maka penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwasanya hambatan bagi perseroan perorangan terutama di wilayah Malang Raya dalam menetapkan pemilik manfaat bagi perseroannya disebabkan karena adanya ketidaktegasan pengaturan bentuk sanksi, penegak hukum yang kurang mumpuni, sarana atau fasilitas yang kurang mendukung, kurangnya kepedulian masyarakat, dan budaya masyarakat kurang mematuhi ketentuan pemilik manfaat. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan berupa penegasan sanksi dalam peraturan terkait kewajiban penetapan pemilik manfaat, perbaikan pada sarana atau fasilitas dan sosialisasi masyarakat yang lebih intensif.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to obstacles for individual companies, especially in the Malang Raya area, in determining the beneficial owner of the company. The choice of theme is motivated by the obligation of individual companies to carry out the determination of beneficial owners as stipulated in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Context of Preventing and Eradicating Criminal Acts of Money Laundering and Criminal Acts of Financing Terrorism. However, in practice there are still many legal problems encountered by researchers and many Individual Company founders ignore these provisions. Based on the above background, this thesis raises three problem formulations: (1) What are the obstacles in the implementation of the obligation to determine the beneficial owner of an individual company corporation in the Greater Malang area? (2) How can efforts be made to overcome obstacles in the implementation of the obligation to determine the beneficial owner of an individual company corporation in the Greater Malang area? This thesis is written by the author using empirical juridical method. The author will analyze primary data and secondary data using descriptive qualitative analysis techniques, namely an analysis method by collecting data, reducing data, analyzing data, and verifying to draw conclusions from the research that has been done. From the results of research using these methods, the authors obtain answers to existing problems that the obstacles for individual companies, especially in the Greater Malang area, in determining the beneficial owner for their company are due to the lack of firmness in regulating the form of sanctions, less qualified law enforcers, less supportive facilities or facilities, lack of public concern, and a culture of people not complying with the provisions of the beneficial owner. Therefore, there needs to be improvements in the form of affirmation of sanctions in regulations related to the obligation to determine the beneficial owner, improvements to facilities or facilities and more intensive community socialization.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	06 Sep 2024 06:32
Last Modified:	06 Sep 2024 06:32
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/230317

Text (DALAM MASA EMBARGO) Laila Yelia Habib.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Actions (login required)

View Item