“AKUNTABILITAS PENETAPAN SIMA KERAJAAN MEDANG MASA PEMERINTAHAN DYAH BALITUNG 898-910 M.”

Wuryantoro, Maharani and Aji Dedi Mulawarman. (2024) “AKUNTABILITAS PENETAPAN SIMA KERAJAAN MEDANG MASA PEMERINTAHAN DYAH BALITUNG 898-910 M.”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi akuntabilitas pada kebijakan sima di masa Kerajaan Medang. Kebijakan sima merupakan kebijakan penting pada masa tersebut karena mampu menjaga stabilitas kerajaan, tercipta pemerataan, dan terjaganya fasilitas vital serta kebudayaan. Eksplorasi akuntabilitas dilakukan menggunakan historiografi sejarah total. Kajian sejarah total memungkinkan kajian mendalam dan multidimensi untuk mendapatkan gambaran lengkap dari apa yang terjadi di masa lampau. obyek penelitian berusia lebih dari 1000 tahun, maka untuk tujuan eksplorasi mendalam perspektif sejarah total digunakan. Hasil menunjukkan bahwa akuntabiltas pada masa Kerajaan Medang berakar pada delapan ajaran yang dikenal dengan Astabrata. Pengamalan Astabrata tercermin dalam kebijakan sima di Kerajaan Medang. Bukti menunjukkan bahwa proses akuntabilitas tercermin dalam penentuan wilayah sima, batasan usaha dalam wilayah sima, penentuan pasek-pasek, hak dan kewajiban kepala sima sehubungan dengan pelaporan wilayah sima, serta pencatatan yang dilakukan mulai dari ditetapkannya sampai dengan pengelolaan daerah sima.Tulisan ini berargumen bahwa proses akuntabilitas tercermin dari kehidupan sehari-hari masyarakat Medang baik menyangkut aspek moneter maupun non moneter yang dilandasi dengan pengetahuan yang berkembang di masyarakat yaitu Astabrata. Delapan laku hidup diilhami tidak hanya oleh raja tetapi masyarakat untuk menjalankan peran yang bertanggung jawab baik kepada sesama manusia dan alam maupun kepada para dewa. Sumber data menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, karena sumber data berkaitan dengan prasasti tidak mudah ditemukan.

English Abstract

The objective of this research is to explore accountability in policies regarding sima, a term for territorial sub-division during Medang Kingdom era. The policies of sima were instrumental in the era as they were able to maintain the kingdom’s stability, create equality, and safeguard the kingdom’s vital facilities and culture. The exploration on the said accountability was conducted using total historiography, which enables in-depth and multidimensional studies to gain a complete description about what happened in the past. As the research object lived more than 1000 years ago, for the sake of explorative purposes, a total historic perspective was used. This study finds that the accountability during the Medang era rooted from the eight teachings called as Astabrata, whose practice was reflected in the sima policies of Medang Kingdom. Evidences show that accountability processes were present in the determination of sima’s territorial areas, business limitation, and pasek-pasek (tributes), the rights and obligation of sima’s heads in relation to the reporting of their regions, and recordings starting from the sima’s establishment to its management. This study argues that the accountability processes, both monetary and non monetary, were reflected in the daily lives of Medang people based on the knowledge developing in the society, which was Astabrata. The eight guidelines of life were followed by both royals and commons in playing their responsible roles for other humans, the nature, and their Gods. Disregarding the findings above, this study is still limited in terms of data source since information acquired from inscription is hard to find.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052402
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	04 Sep 2024 08:15
Last Modified:	04 Sep 2024 08:15
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/229694

Text (DALAM MASA EMBARGO) Maharani Wuryantoro.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item