Penerapan Pasal 3 Ayat (4) Pbi Nomor 22/14/Pbi/2020 Terkait Kebijakan Bank Indonesia -7 Day Reverse Repo Rate Sebagai Kerangka Regulasi Operasi Moneter Dalam Mewujudkan Stabilitas Nilai Tukar Rupiah (Studi Di Bank Indonesia)

Pratama, Yafie Abigail and Dr. Reka Dewantara,, S.H., M.H (2024) Penerapan Pasal 3 Ayat (4) Pbi Nomor 22/14/Pbi/2020 Terkait Kebijakan Bank Indonesia -7 Day Reverse Repo Rate Sebagai Kerangka Regulasi Operasi Moneter Dalam Mewujudkan Stabilitas Nilai Tukar Rupiah (Studi Di Bank Indonesia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Yafie Abigail Pratama, Hukum Ekonomi & Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Februari 2024 “Penerapan Pasal 3 Ayat (4) PBI Nomor 22/14/PBI/2020 Terkait Kebijakan Bank Indonesia -7 Day Reverse Repo Rate Sebagai Kerangka Regulasi Operasi Moneter Dalam Mewujudkan Stabilitas Nilai Tukar Rupiah (Studi di Bank Indonesia)” Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Ranitya Ganindha., S.H., M.H. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia didasarkan pada Pasal 4 (1) Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, bank sentral sendiri murpakan Lembaga Negara yang bersifat independen seperti yang tertuagn dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Lebih rinci lagi dalam pasal tersebubut menyebutkan bahwa Bank Indonesia adalah Lrmbaga Negara yang Indopenden dan memiIiki tujuan untuk mewujudkan dan memelihara kestablilian nilai rupiah yang dibubktikan dengan inflasi serta nilai tukar. Bank Indonesia menetapkan kebijakan BI -7 Dyas Reverse Repo Rate sebagai kerangka regulasi operasi moneter untuk mencapai tujuan Bank Indonesia. Tujuan Penelitian ini menganalisis apakah penerapan kebijakan Bank Indonesia -7 Days Reverse Repo Rate sebagai kerangka regulasi operasi moneter dalam mewujudkan stabilitas nilai tukar rupiah. Berdasarkan hasil penelitian melalui metode Purposive Sampling, kebijakan Bank Indonesia -7 Days Reverse Repo Rate telah efektif mencapai tujuan yang direncanakan, kendala yuridis dalam penerapannya terdapat dalam kurangnya harmonisasi antara Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter dengan Departemen Hukum, sementara kendala non-yuridis dipengaruhi oleh factor eksternal Bank Indonesia yaitu kondisi perekonomian global dan geopolitik. Bank Indonesia mengtatasi kendala tersebut dengan strategi operasi moneter, salah satunya melalui Rapat Dewan Gubernur dan Laporan Triwulan serta tahunan. Bersama sama Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait integrasi kebijakan moneter dengan kebijakan

English Abstract

Yafie Abigail Pratama, Hukum Ekonomi & Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Februari 2024 “Penerapan Pasal 3 Ayat (4) Pbi Nomor 22/14/Pbi/2020 Terkait Kebijakan Bank Indonesia -7 Day Reverse Repo Rate Sebagai Kerangka Regulasi Operasi Moneter Dalam Mewujudkan Stabilitas Nilai Tukar Rupiah (Studi di Bank Indonesia)” Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Ranitya Ganindha., S.H., M.H. The authority of the Bank of Indonesia as the Central Bank of the Republic of Indonesia is contained in Article 4 (1) of the Act on Amendments to the Law No. 23 of 1999 on Bank Indonesia. Based on Article 4 (2) of Act No. 3 of 2004, which states that the Bank is an Independent State Institution. Rupees' value stability is reflected in inflation and exchange rates. The Bank of Indonesia has established the BI-7 Dyas Reverse Repo Rate policy as a regulatory framework for monetary operations in order to the Bank's goals. This study analyses whether the implementation of the Bank Indonesia -7 Days Reverse Repo Rate policy as a framework for regulating monetary operations in realizing the stability of the currency exchange rate. Based on the results of the research through the Purposive Sampling method, the policy of Bank Indonesia-7 Days Reverse Repo rate has effectively achieved the planned objectives, the jurisdictional obstacle in its implementation is in the lack of harmonization between the Department of Economic and Monetary Policy and the Law Department, while the non-legal obstacles are influenced by external factors of Bank Indonesian namely the global economic and geopolitical conditions. The Bank of Indonesia overcomes the obstacles with its monetary operations strategy, one of which is through the Board of Governors Meeting and the Tri-Year and Annual Report. Together, the Bank of Indonesia coordinates with the Central Government on the integration of monetary policy with policy.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	17 Dec 2024 02:18
Last Modified:	17 Dec 2024 02:18
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/229598

Text (DALAM MASA EMBARGO) Yafie Abigail Pratama.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item