Setiawan, Endrianto Bayu and Azna Abrory Wardhana, S.H., M.H (2022) Implementasi Gugatan Sederhana Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Negeri Kepanjen. Diploma thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana (small claim court) memiliki perbedaan prosedur dengan gugatan biasa. Dalam gugatan sederhana, para pihak haruslah berasal dari wilayah hukum yang sama, para pihak yang bersengketa harus satu orang, kerugian materil maksimal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan jangka waktu penyelesaian perkara maksimal 25 hari. Perkara gugatan sederhana hanya diimplementasikan di tingkat pengadilan negeri dan upaya hukumnya hanya berupa keberatan saja. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen dalam rentang waktu bulan Juli hingga November 2021. Dalam penelitian Tugas Akhir ini dirumuskan tiga pertanyan, yakni: (1) Bagaimana implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Kepanjen?; (2) Apa evaluasi implementasi mekanisme gugatan sederhana untuk menyelesaikan perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kepanjen?; dan (3) Apa upaya perbaikan yang dapat dilakukan supaya implementasi gugatan sederhana dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dapat berjalan efektif dan efisien? Untuk menjawab tiga rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus (case study). Hasil penelitian yang menjadi kesimpulan penelitian ini antara lain: 1. PN Kepanjen sudah menerapkan gugatan sederhana sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019. Semua perkara yang diselesaikan melalui prosedur gugatan sederhana adalah perkara wanprestasi, seperti utang-piutang, perjanjian jaminan, dan jual beli. 2. Banyaknya perkara wanprestasi yang diselesaikan melalui prosedur gugatan sederhana banyak yang melebihi limitasi waktu maksimal 25 hari. Selama rentang waktu 2016 hingga 2021, perkara wanprestasi yang diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana berjumlah 315 perkara. Dari 315 perkara tersebut, hanya 110 perkara yang diputus tidak lebih dari 25 hari. Sedangkan sisanya 205 perkara diputus tidak sesuai dengan ketentuan maksimal 25 hari. 3. Dalam praktik penyelesaian perkara wanprestasi di PN Kepanjen melalui mekanisme gugatan sederhana yang tidak sesuai batasan waktu penyelesaian, maka Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi regulasi secara komprehensif yang berkaca pada implementasi gugatan sederhana di tataran praktik.
English Abstract
In order to realize a simple, fast, and low-cost judiciary, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Small Claim Court as amended by Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. Settlement of cases through a small claim court has a difference in procedure from ordinary lawsuits. In a small claim court, the parties must be from the same jurisdiction, the parties to the dispute must be one person, the material loss is a maximum of IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah), and the maximum case settlement period of time is 25 days. Small claim court cases are only implemented at the district court level and the legal remedy is only in the form of objections. This research was conducted at the Kepanjen District Court in the period from July to November 2021. In this Final Project research, three questions were formulated, namely: (1) How is the implementation of a small claim court in the settlement of default disputes in the Kepanjen District Court?; (2) What is the evaluation of the implementation of the small claim court mechanism for resolving tort cases in the District Court of the Attorney General?; and (3) What remedial efforts can be made so that the implementation of a small claim court in resolving a default case can be effective and efficient? To answer the three problem formulations, this study uses empirical juridical research methods with a case study approach. The results of the research that became the conclusion of this study include: 1. Kepanjen District Court has applied a small claim court in accordance with Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 juncto Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. All cases settled through a small claim court procedure are cases of default, such as debts, collateral agreements, and buying and selling. 2. The number of tort cases resolved through small claim court procedures exceeds the maximum time limit of 25 days. During the period from 2016 to 2021, tort cases resolved through a small claim court mechanism totaled 315 cases. Of the 315 cases, only 110 were decided in no more than 25 days. Meanwhile, the remaining 205 cases were decided not in accordance with the provisions of a maximum of 25 days. 3. In the practice of resolving default cases in Kepanjen District Court through a small claim court mechanism that is not within the time limit for settlement, the Supreme Court needs to conduct a comprehensive regulatory evaluation that reflects on the implementation of small claim court at the practical level.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522170150 |
| Divisions: | Program Vokasi > D3 Administrasi Bisnis |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 29 Nov 2024 08:13 |
| Last Modified: | 29 Nov 2024 08:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/229437 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Endrianto Bayu Setiawan.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |