Kewajiban Penyerahan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Oleh Balai Pemasyarakatan Kepada Penyidik Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Balai Permasyarakatan Kelas I Malang Dan Unit Ppa Polres Malang)

Putri, Lutfi Nur Cahyani and Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H. and Galieh Damayanti, S.H.,M.H. (2024) Kewajiban Penyerahan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Oleh Balai Pemasyarakatan Kepada Penyidik Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Balai Permasyarakatan Kelas I Malang Dan Unit Ppa Polres Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pedoman penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana anak dilakukan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada setiap tahap penegak hukum. Penyidik anak di tahap penyidikan berkewajiban dalam meminta saran Pembimbing Kemasyarakatan. Saran Pembimbing Kemasyarakatan kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian kemasyarakatan guna mengetahui latar belakang anak untuk penyidik dapat menentukan dasar kebijakan terhadap perkara anak. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki waktu tiga hari untuk menyerahkan penelitian kemasyarakatan kepada penyidik sejak diterimanya permintaan penyidik (Pasal 28 UU SPPA). Maka dari itu, penulis mengangkat permasalahan mengenai problematika kewajiban penyerahan hasil penelitian kemasyarakatan oleh BAPAS kepada penyidik serta upaya strategis dalam meminimalisir problematika yang terjadi. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat rumusan masalah: (1) Apa sajakah problematika yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang (BAPAS Malang) dalam pemenuhan kewajiban penyerahan hasil penelitian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UU SPPA? (2) Bagaimana upaya strategis BAPAS Malang dalam mengatasi problematika pemenuhan kewajiban kepada penyidik Unit PPA Polres Malang? Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis bahan hukum dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan observasi. Penulis menggunakan metode teknik sampling Purposive Sampling dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis deskriptif. Lokasi penelitian penulis yaitu di wilayah Malang dengan memfokuskan pada BAPAS Malang dan Unit PPA Polres Malang dikarenakan wilayah kerja hukum yang cukup luas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan metode di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Unit PPA Polres Malang menggunakan mediasi penal dalam tindak pidana tertentu sebelum melibatkan BAPAS Malang dalam penanganan perkara anak. BAPAS Malang dengan Unit PPA Polres Malang tidak mengacu Pasal 28 UU SPPA sebagai batas penyerahan hasil penelitian kemasyarakatan melainkan menggunakan masa penahanan sebagai acuan penyerahan litmas sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) UU SPPA. Problematika yang dihadapi oleh BAPAS Malang tidak berasal dari penyerahan penelitian kepada penyidik namun dalam proses penyusunan litmas. Selanjutnya penulis juga membahas teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman di antaranya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Adanya problematika yang terjadi maka dilakukan upaya strategis berupa koordinasi dengan Polres berkaitan dengan wawancara dengan pihak terkait, optimalisasi kinerja BAPAS Malang, dan sidang TPP dilakukan secara musyawarah.

English Abstract

Guidelines for case resolution through the juvenile criminal justice system are carried out using a restorative justice approach at every stage of law enforcement. Juvenile investigators at the investigation stage are obliged to seek advice from Community Conselors. The advice of the Community Conselor is then outlined in the form of community research to find out background of the child so that the investigator can determine the basic of the policy on the child’s case. The Comunity Supervisor has three days to submit the community research to the investigator sice the receipt of the investigator’s request (Article 28 of the SPPA Law). Therefore, the author raises the issue of the problematic obligation to submit the result of community research by BAPAS to investigator and strategic efforts in minimizing the problems that occur. Based on the above problems, the author conducts research by raising the formulation of the problem: (1) What are the problems experienced by the Malang Class I Correctional Center (BAPAS Malang) in fulfilling the obligation to submit research results as stipulated in Article 28 of the SPPA Law? (2) How is the strategic effort of BAPAS Malang in overcoming the problem of fulfilling obligations to investigators of the Women and Children Service Unit of the Malang Police? The author in this study uses empirical juridical methods using sociological juridical approaches. tipes of legal materials and data collection are carried out by interviews, studies of laws and regulations, literature studies, and observations. The author uses the Purposive Sampling sampling technique method with legal material analysis techniques using descriptive analysis methods. The author's research location is in the Malang area by focusing on BAPAS Malang and Women and Children Service Unit of the Malang Police. Based on the results of research conducted by the author with the above method, the author draws a conclusion that the PPA Unit of the Malang Police uses penal mediation in certain criminal acts before involving BAPAS Malang in handling child cases. B BAPAS Malang with the PPA Unit of the Malang Police does not refer to Article 28 of the SPPA Law as the limit for submitting community research results but uses the detention period as a reference for submitting community research in accordance with Article 33 Paragraph (1) and Paragraph (2) UU SPPA. The problems faced by BAPAS Malang do not come from submitting research to investigators but in the process of preparing community research. Furthermore, the author also discusses the theory of legal effectiveness according to Lawrence M. Friedman including legal substance, legal structure and legal culture. The problems that occurred were made in the form of strategic efforts in the form of coordination with the National Police related to interviews with related parties, optimization of the performance of BAPAS Malang, and TPP sessions carried out deliberately

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	12 Dec 2024 02:50
Last Modified:	12 Dec 2024 02:50
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/229388

Text (DALAM MASA EMBARGO) Lutfi Nur Cahyani.pdf Download (7MB)

Actions (login required)

View Item