Sakti, Ivan Tribuana and Dr. Prija Djatmika,, S.H., M.Si., and Eny Harjati, S.H., M.Hum. (2024) Urgensi Reformulasi Pengaturan Syarat Penangguhan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana Nasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 31 diatur terkait dengan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan dapat dilakukan berdasarkan permintaan tersangka/terdakwa, sesuai dengan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim, dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Sedangkan pengaturan penangguhan penahanan tersebut tidak memberikan syarat objektif terhadap kepentingan pemeriksaan sehingga menimbulkan ketidaklengkapan pengaturan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum penangguhan penahanan, tidak terselenggaranya peradilan yang adil dan tidak memihak serta adanya potensi adanya judicial corruption. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: 1) Apakah syarat penangguhan penahanan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia sudah memberikan kepastian hukum? 2) Bagaimana reformulasi syarat penangguhan penahanan yang ideal dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia mendatang? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang dilakukan penelaahan untuk menjawab isu penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan reformulasi terkait pengaturan syarat penangguhan penahanan yang lebih ideal dalam Pasal 31 ayat (1) KUHP. Usulan rumusannya adalah sebagai berikut: “(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan syarat telah terpenuhinya kepentingan pemeriksaan, tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.” Sehingga memberikan kepastian hukum dalam penangguhan penahanan serta terselenggaranya peradilan yang adil dan tidak memihak.
English Abstract
The Criminal Procedure Code, in Article 31, regulates the suspension of detention. It states that the suspension of detention can be requested by the suspect or defendant. This request is subject to the authority of the investigator, public prosecutor, or judge, and may be granted with or without a monetary bail or personal guarantee. Meanwhile, the regulation of the suspension of detention does not provide objective requirements for the interests of the examination, resulting in incomplete legal arrangements that cause legal uncertainty of suspension of detention, not the implementation of a fair and impartial trial and the potential for judicial corruption. Based on this, this thesis raises the formulation of the problem: 1) Has the Terms of Suspension of Detention in the Indonesian Criminal Procedure Law Provided Legal Certainty? 2) How is the Reformulation of the Terms of Suspension of Detention Ideal in the Criminal Procedure Law in Indonesia in the Future? This research is a normative juridical research that uses the statute approach method, conceptual approach. The legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are reviewed to answer research issues. The result of this study is that it is necessary to reformulate the regulation of the conditions for a more ideal suspension of detention in Article 31 paragraph (1) of the Criminal Code with the formulation "(1) At the request of the suspect or defendant, the investigator or public prosecutor or judge, in accordance with their respective authorities, may hold a suspension of detention on the condition that the interests of the examination have been fulfilled, the suspect or defendant will escape, damage or eliminate evidence and or repeat a criminal offense with or without money bail or personal guarantee, based on the conditions specified." So as to provide legal certainty in the suspension of detention and the implementation of a fair and impartial trial.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052401 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 12 Dec 2024 02:51 |
| Last Modified: | 12 Dec 2024 02:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/229376 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Ivan Tribuana Sakti.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |