Avicienna, Haykal Luthfi and Dr. Yenny Eta Widianti, S.H., M.Hum. and Shinta Puspita Sari, S.H., M.H. (2024) Urgensi Pengaturan Ambang Batas Harga Penjualan Kembali Tiket Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas terkait penjualan kembali tiket dalam Hukum Perlindungan Konsumen yang terfokus pada pengaturan ambang batas harga jual kembali pada transaksi jual beli tiket pada pasar sekunder. Isu ini diangkat karena bermula maraknya penjualan kembali tiket pada transaksi jual beli tiket acara olahraga dan acara hiburan, fenomena tersebut menyebabkan beberapa pihak dirugikan karena adanya ketimpangan harga antara harga tiket resmi dengan tiket yang sudah beredar pada pasar sekunder. Kerugian tersebut disebabkan karena tidak adanya regulasi yang mengatur penjualan kembali tiket dan tidak adanya regulasi pembatasan jual kembali tiket pada acara hiburan. Berdasarkan hal diatas, peneliti mengangkat 2 (dua) rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi pengaturan terhadap ambang batas harga penjualan kembali tiket di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan yang ideal terhadap ambang batas harga penjualan kembali tiket di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pada penulisannya menggunakan 2 (dua) pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan metode interpretasi yaitu gramatikal, sistematis, dan komparatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa urgensi pengaturan ambang batas harga penjualan kembali tiket secara filosofis melihat dari pasal 28C UUD RI 1945 bahwa dalam meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan diperlukannya pembatasan harga pada penjualan kembali tiket. Secara sosiologis bahwa maraknya penjualan kembali tiket dengan harga yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerugian pada konsumen. Secara Yuridis, pengaturan jual beli kembali tiket hanya terbatas pada penipuan yang diatur KUHP dan UUPK kurang melindungi konsumen saat ini. Berdasarkan perbandingan yang dibuat oleh penulis terhadap hukum di Indonesia dan Victoria, Australia, Indonesia masih memiliki kekurangan sehingga pada penyelenggaraan acara hiburan, penjualan tiket tidak terlaksana dengan baik. Pengaturan yang ideal adalah adanya regulasi pembatasan harga tiket jual kembali sebesar sebesar 10% untuk acara hiburan kelas nasional dan 20% untuk kelas internasional dari harga jual kembali tiket dari harga resmi, pertimbangan dari angka 10% dan 20% tersebut diambil dari besaran biaya pajak dan biaya administrasi dari pembelian tiket. Pengaturan ambang batas tersebut harus didukung oleh pembentukan lembaga pengawas jual beli tiket pada pasar primer dan pasar sekunder yang dibentuk oleh Kementerian Parekraf. Pengaturan tersebut harus didukung juga dengan sanksi administratif berupa denda yang dapat dikenakan bagi pihak yang melanggar. Adapun saran dari penulis terhadap pemerintah harus segera dibentuknya pengaturan tersebut disertai dengan lembaga pengawasnya, lalu untuk konsumen harus mengurangi pemanfaatan pihak ketiga untuk membeli tiket acara hiburan, lalu untuk pihak penyelenggara dapat membentuk sebuah media untuk konsumen yang ingin menjual tiketnya kembali sehingga harga jual kembali tiket dapat lebih terawasi.
English Abstract
This research discusses the practice of brokers in Consumer Protection Law which focuses on the regulation of restrictions on resale pricing in ticket buying and selling transactions in the secondary market. This issue was raised because of the rampant practice of brokers in the sale and purchase of tickets for sports and entertainment events, the phenomenon has caused several parties to be disadvantaged due to the price gap between the official ticket price and the tickets that have been circulating on the secondary market. The loss is caused by the absence of regulations governing the practice of scalpers and the absence of regulations restricting the resale of tickets for sports and entertainment events. Based on the above, the researcher raises 2 (two) problem formulations: (1) What is the urgency of regulating the ticket resale price threshold in Indonesia? (2) What is the ideal regulation of the ticket resale price threshold in Indonesia? This research is a normative legal research, which in its writing uses 2 (two) approaches such as statutory approaches and comparative approaches. The legal materials used by the author are primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed using several interpretation methods, namely grammatical, systematic, and comparative. From the results of the research conducted above, the author obtained answers to the existing problems, that the urgency of regulating the ticket resale price threshold philosophically looks at Article 28C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that in improving the quality of life and achieving prosperity it is necessary to limit prices on ticket resale. Sociologically, the rampant sale of return tickets at uncontrolled prices can cause harm to consumers. Juridically, the regulation of the sale and purchase of return tickets is only limited to fraud regulated by the Criminal Code and the GCPL which does not protect consumers at this time. Based on the comparison made by the author of Indonesian and Victoria, Australian laws, Indonesia still has shortcomings so that in organizing entertainment events, ticket sales are not well implemented. The ideal arrangement is a regulation limiting the resale ticket price by 10% for national class entertainment events and 20% for international classes from the resale price of tickets from the official price, the consideration of the 10% and 20% figures is taken from the amount of tax and administrative costs of ticket purchases. The threshold regulation must be supported by the establishment of a supervisory institution for the sale and purchase of tickets in the primary market and secondary market formed by the Ministry of Parekraf. The regulation must also be supported by administrative sanctions in the form of fines that can be imposed on violating parties. The author's suggestions for the government should immediately establish these arrangements accompanied by supervisory institutions, then for consumers should reduce the use of third parties to buy tickets for entertainment events, then for the organizers can form a media for consumers who want to sell their tickets again so that the resale price of tickets can be better monitored
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052401 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 12 Dec 2024 02:48 |
| Last Modified: | 12 Dec 2024 02:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/229360 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Haykal Luthfi Avicienna.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |