Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Instruksi Presiden Ri Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 Di Kota Malang

Eldiani, Elmain Azmi and Herlin Wijayati, S.H., M.H., and Haru Permadi, S.H., M.H. (2024) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Instruksi Presiden Ri Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 Di Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat tentang Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Instruksi Presiden Ri No. 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024 dengan melakukan studi di lingkup Pemerintahan Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan di mana hingga pertengahan tahun 2024, Pemerintah Kota Malang belum juga mengesahkan Peraturan Daerah terkait P4GN sesuai dengan isi lampiran pada Instruksi Presiden yang telah diterbitkan sejak tahun 2020. Pemerintah Kota Malang melaksanakan Fasilitasi P4GN hanya dilandaskan oleh dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan Prekursornya. Hal ini menghasilkan keadaan ketidakpastian hukum di Kota Malang, dan mengalami kekosongan hukum terkait aturan pelaksana P4GN yang jelas sesuai dengan kondisi dan situasi di daerah Kota Malang sehingga belum dilaksanakan dengan maksimal serta efektif. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: Apa urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang terkait dengan pelaksanaan P4GN di Kota Malang, serta apa yang menjadi faktor penyebab dan hambatan bagi Pemerintah Kota Malang dalam penyusunan dan pembuatan Perda tersebut? Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis-empiris, dilaksanakan dengan metode pendekatan penelitian yuridis-sosiologis. Data primer, serta data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diolah penulis dengan menggunakan teknik analisis dan pengelolaan data yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan merupakan hasil dari wawancara di lapangan, serta studi dokumentasi. Berpedoman dari hasil penelitian, proses pembentukan Peraturan Daerah terkait P4GN dan Prekursornya di Kota Malang memakan waktu yang lama serta kurang efektif, dikarenakan saat perumusan Peraturan Daerah bersamaan dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan lockdown dan pembatasan kegiatan sehingga minim adanya pembahasan dan perumusan secara tatap muka.

English Abstract

This paper analyses the urgency of forming Regional Regulations in Malang City related to Presidential Instruction No. 2 of 2020 concerning the National Action Plan for the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotic Precursors (P4GN) for 2020-2024. This study focuses on the scope of the Government of Malang City. The research title departed from the fact that, until mid-2024, the Malang City Government has not yet passed Regional Regulations related to P4GN as stipulated in the annexe of the Presidential Instruction issued in 2020. The Malang City Government has been facilitating P4GN based only on the legal basis of the Minister of Home Affairs Regulation No. 12 of 2019 concerning the Facilitation of P4GN and its Precursors. This situation has led to legal uncertainty in Malang City and a legal loophole concerning clear regulations for the implementation of P4GN tailored to the conditions and situations in Malang City, resulting in suboptimal and ineffective execution. This research addresses the problem formulation: What is the urgency of forming Regional Regulations in Malang City related to the implementation of P4GN, and what are the factors causing and hindering the Malang City Government in drafting and enacting these regulations? This thesis is an empirical juridical study conducted using a juridical-sociological research approach. This research's primary and secondary data were processed using descriptive analysis and data management techniques. Data obtained from field research include interviews and documentation studies. Based on the research findings, the process of forming Regional Regulations related to P4GN and its Precursors in Malang City is time-consuming and less effective because the drafting of the Regional Regulations coincided with the COVID-19 pandemic, which led to lockdowns and activity restrictions, thereby minimising face-to-face discussions and formulation.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	12 Dec 2024 02:49
Last Modified:	12 Dec 2024 02:49
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/229323

Text (DALAM MASA EMBARGO) Elmain Azmi Eldiani.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item