Pratiwi, Elizabeth Dewi and Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum., and Daru Adianto, S.H.,M.T. (2024) Tindakan Administrasi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rsia Mardi Waloeja Rampal Paska Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Studi Di Rsia Mardi Waloeja Rampal). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini mempunyai bahasan terkait Tindakan Administasi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Limbah B3 Di RSIA Mardi Waloeja Rampal Setelah/Pasca UU No. 06 Tahun 2023. Berdasarkan fakta, Pada UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 tidak adanya perubahan dari UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 akan tetapi terdapat hal yang mendasar terkait perubahan dari UU No. 32 Tahun 2009. Pada PP Nomor 22 Tahun 2021 karena dalam prakteknya peraturan tersebut lebih banyak digunakan. Pada prakteknya, pihak rumah sakit sedang dalam proses persiapan pengajuan perijinan kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah (1) Bagaimana rumah sakit penyesuaikan perubahan prosedur pengelolaan limbah B3 paska UU No. 06 Tahun 2023? (2) Apa yang membedakan antara izin pengelolaan limbah B3 dalam UUPPLH dengan pengaturan paska UU No. 06 Tahun 2023? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiolegal. Hasil Setelah Penulis melakukan Penelitian yaitu, RSIA Mardi Waloeja Rampal selalu berupaya dan sudah menyesuaikan sesuai dengan aturanyang berlaku akan tetapi, masih menunggu proses verifikasi dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan izin terbaru terkait IPAL. Terdapat perbedaan yait mencakup, perubahan izin lingkungan, keterlibatan Masyarakat untuk mendapatkan izin AMDAL, sanksi administrative dan penghapusan aturan UU Cipta kerja pada tanggung jawab terhadap limbah B3,Pembekuan atau pencabutan izin.
English Abstract
This research discusses government administration actions in managing hazardous waste at RSIA Mardi Waloeja Rampal After/Post Law no. 06 of 2023 (Study at RSIA Mardi Waloeja Rampal). Based on facts, in the Job Creation Law no. 6 of 2023, there are no changes to the Job Creation Law no. 11 of 2020 but in it there are changes to Law no. 32 of 2009. In Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management because in practice this regulation is more widely used. In practice, the hospital is in the process of preparing to apply for re-licensing. Based on this background, the problem formulation in this research is (1) How do hospitals adapt to changes in B3 waste management procedures after Law no. 06 of 2023? (2) What is the difference between the B3 waste management permit in the UUPPLH and the post-UU no. 06 of 2023? This research uses socio-legal legal research. Results after the author conducted research, namely, RSIA Mardi Waloeja Rampal always tries and has adjusted according to the applicable regulations, however, he is still waiting for the verification process from the Environmental Service to obtain the latest permit regarding IPAL. There are differences, namely, changes to environmental permits, community involvement to obtain AMDAL permits, administrative sanctions and elimination of Job Creation Law regulations regarding responsibility for B3 waste, freezing or revocation of permits.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 052401 |
Uncontrolled Keywords: | Tindakan, Administrasi Pemerintahan dan Limbah B3 |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with username nova |
Date Deposited: | 12 Dec 2024 02:49 |
Last Modified: | 12 Dec 2024 02:49 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/229318 |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Elizabeth Layani.pdf Restricted to Registered users only Download (17MB) |
Actions (login required)
View Item |