Efektivitas Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Anwar, Asroful and Lutfi Effendi, S.H., M.Hum and Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H (2024) Efektivitas Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Adanya kasus mengenai kurang efektifnya realisasi prioritas penggunaan dana Desa yang ada di Desa Ketos Tahun 2023, yakni dengan masih didapatinya beberapa program kerja yang terlambat atau tidak terealisasi sampai akhir periode Tahun berjalan. Beberapa program tersebut diantaranya yakni Program Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Pengadaan Benih Jagung. Dimana dengan adanya kasus tersebut membuat pelayanan Desa yang semula berada di Kantor Desa Ketos harus dipindahkan untuk sementara ke Kantor Kecamatan Paranggupito. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sebenarnya apa yang menyebabkan penggunaan prioritas dana Desa untuk pogram prioritas Desa Ketos oleh Aparatur Desa belum maksimaL Bagaimana pertanggungjawaban hukum Aparatur Desa terhadap realisasi pelaksanaan program yang belum terlaksana. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan menggunakan studi putaka, wawancara dan juga dokumentasi di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber yang terkait, yakni dari pihak Pemerintah Desa, yakni Bapak Supardi selaku Sekdes Desa Ketos, Bapak Yudiono selaku Kaur Desa Ketos, dari elemen Badan Permusyawaratan Desa, yakni Bapak Narwanto selaku Ketua, dan dari elemen Masyarakat yakni Bapak Sogimin. Hasil yang didapat dari penelitiain ini bahwa realisasi prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Ketos di tahun 2023 bisa dikatakan masih belum efektif. Adanya beberapa program yang tidak terealisasi seperti program Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Pengadaan Benih Jagung. Diketahui bahwa penyebab tidak maksimal atau terlambatnya realisasi program tersebut adalah pada tata kelola Pemerintahan Desa, yakni Kepala Desa yang terlalu ikut campur dalam masalah keuangan yang melebihi kewenanganya, harmonisasi hubungan kerja yang kurang baik. Selain itu juga karena faktor kurangnya pengawasan masyarakat. Mengenai pertanggungjawabannya Pemerintah Desa berusaha bertanggungjawab dengan menyelesaikan program yang terlambat atau belum terealisasi dengan dibantu oleh pihak Kabupaten.

English Abstract

There are cases regarding the lack of effective realization of priority uses of Village funds in Ketos Village in 2023, namely that there are still several work programs that are late or not realized until the end of the current year period. Some of these programs include the Farming Road Development Program and Corn Seed Procurement. With this case, village services which were originally at the Ketos Village Office had to be temporarily moved to the Paranggupito District Office. Thus, it is necessary to carry out research to find out what actually causes the priority use of Village funds for the Ketos Village priority program by Village Officials to not be maximized. What is the legal accountability of Village Officials for the realization of program implementation that has not been implemented? The type of research used in this research is socio-legal with a sociological juridical approach. Data collection in this research was carried out using data studies, interviews and also documentation at the research location. Interviews were conducted with several related sources, namely from the Village Government, namely Mr. Supardi as Village Secretary of Ketos Village, Mr. Yudiono as Head of Ketos Village, from the Village Consultative Body element, namely Mr. Narwanto as Chair, and from the Community element, namely Mr. Sogimin. The results obtained from this research are that the realization of priority use of Village Funds in Ketos Village in 2023 can be said to still not be effective. There are several programs that have not been realized, such as the Farming Road Development and Corn Seed Procurement programs. It is known that the cause of not maximizing or late realization of the program is the governance of the Village Government, namely the Village Head who is too involved in financial matters that exceed his authority, and poor harmonization of working relationships. Apart from that, it is also due to a lack of public supervision. Regarding accountability, the Village Government tries to be responsible by completing programs that are late or have not been realized with the assistance of the Regency

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	09 Dec 2024 02:29
Last Modified:	09 Dec 2024 02:29
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/229230

Text (DALAM MASA EMBARGO) Asroful Anwar.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item