Urgensi Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kayaka, Addia Nova and Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum, and Dr. M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. (2024) Urgensi Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam kajian ini, penulis menyoroti isu terkait ketidakefektifan Kementerian ATR/ BPN dalam memberlakukan sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Beberapa regulasi menjadi faktor pendorong bagi Pemerintah untuk segera melakukan sertifikasi pada seluruh Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Namun, pada implementasinya terdapat beberapa hambatan dalam proses sertifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Isu tersebut, menjadi fokus penulis dalam menganalisis terkait pelaksanaan dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 9 Ayat (1) Permen Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang berkaitan dengan sertifikasi terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan hambatan oleh Kementerian ATR/BPN belum berhasil dalam melakukan sertifikasi secara menyeluruh. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis menyatakan 2 (dua) rumusan masalah yang terdiri dari: (1) Bagaimana Pelaksanaan pasal 49 UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 9 ayat (1) Permen No 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, sebagai upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI? (2) Mengapa Kementerian ATR/BPN belum melakukan sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana amanah pasal 49 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 9 ayat (1) Permen No 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil? Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Dengan begitu, penulis berhasil memperoleh jawaban dari penelitian mengenai Sertifikasi Pulau-pulau Kecil Terluar untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI Sebagaimana Amanah Pasal 49 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 9 Ayat (1) Permen No 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yaitu pelaksanaan peraturan yang dirasa belum efektif. Hal ini dikarenakan terdapat 24 pulau yang belum tersertifikasi dan memberikan celah bagi Negara lain untuk dapat mengambil alih Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tersebut. Kementerian ATR/BPN menghadapi beberapa hambatan dalam menjalankan kewenangannya, yaitu sulitnya akses ke pulau-pulau tersebut, koordinasi antar kementerian yang kurang efisien, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam pulau-pulau kecil terluar atau PPKT.

English Abstract

Ministry of ATR / BPN in enforcing the certification of Outer Small Islands (KDP). Several regulations are a driving factor for the Government to immediately certify all Outer Small Islands (KDP). However, in its implementation there are several obstacles in the certification process carried out by the Government. This issue is the focus of the author in analyzing the implementation of Article 49 of Law Number 1 Year 2004 concerning State Treasury Jo. Article 9 Paragraph (1) Permen Number 17 of 2016 concerning Land Arrangement in Coastal Areas and Small Islands relating to certification of the Outermost Small Islands (PPKT) and obstacles by the Ministry of ATR / BPN have not been successful in conducting certification as a whole. Based on the problems that occur, the author states 2 (two) problem formulations consisting of: (1) How is the implementation of Article 49 of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury and Article 9 paragraph (1) of Ministerial Regulation No. 17 of 2016 concerning Land Arrangement in Coastal Areas and Small Island, as an effort to maintain the territorial integrity of the Republik of Indonesia? (2) Why has the Ministry of ATR / BPN not certified the Outermost Small Islands as mandated by Article 49 of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury and Article 9 paragraph (1) of Ministerial Regulation No. 17 of 2016 concerning Land Arrangement in Coastal Areas and Small Island? The preparation of this thesis utilizes empirical juridical research with a qualitative approach. The types and sources of data are divided into three categories: primary, secondary, and tertiary. Data collection techniques include interviews and literature studies. Thus, the author gets answers to the results of research related to the Certification of Outermost Small Islands in the Context of Maintaining the Territorial Integrity of the Republic of Indonesia as mandated by Article 49 of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury Jo. Article 9 Paragraph (1) Permen No. 17/2016 concerning Land Arrangement in Coastal Areas and Small Island Islands, namely the implementation of regulations that are considered ineffective. This is because there are 24 islands that have not been certified and provide a gap for other countries to be able to take over the Outer Small Islands (PPKT). The Ministry of ATR / BPN in its authority, has several obstacles, namely the location of the island which is difficult to reach, inefficient inter-ministerial coordination, and a large budget in managing the natural resources contained in the Outermost Small Islands (PPKT).

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	09 Dec 2024 02:30
Last Modified:	09 Dec 2024 02:30
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/229210

Text (DALAM MASA EMBARGO) Addia Nova Kayaka.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item