IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN SORONG”

Silehu, M. Iqbal Ramadhan and La Ode Machdani Afala, S.IP., M (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN SORONG”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Implementasi kebijakan merupakan suatu hal penting yang menjadi bagian daripada proses atau upaya penyelenggaraan penanganan permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya terkait kebijakan penanggulangan stunting. Kabupaten Sorong menjadi daerah dengan tingkat prevalensi penurunan stunting yang cukup signifikan di Provinsi Papua Barat Daya tahun 2022, diantaranya telah terjadi penurunan sebesar 4,90 persen sejak tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Sorong tahun 2022. Sehingga implementasi kebijakan di lapangan melibatkan beberapa instansi pemerintah terkhusus pada 5 Organisasi Perangkat Daerah yang berperan dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Sorong. Dalam penelitian ini menggunakan pisau analisis melalui teori implementasi kebijakan oleh Richard Mathland (1995), dimana terdapat 4 indikator yakni. Ketepatan kebijakan, Ketepatan kebijakan merupakan indikator yang berbicara terkait dasar hukum dan juga dasar program daripada kebijakan tersebut. Ketepatan Pelaksanaaan, ketepatan pelaksanaan ialah berkaitan dengan konsep pelaksanaan yang bisa dilaksanakan antara pemerintah dengan masyarakat, atau bahkan pemerintah dengan swasta. Ketepatan Target, merupakan indikator yang berbicara terkait ketepatan didalam penentuan target daripada suatu kebijakan. Ketepatan Lingkungan, merupakan indikator yang membahas terkait faktor lingkungan daripada internal perumus dan pelaksana kebijakan diikuti dengan pandangan eksternal dalam menyikapi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting di lapangan oleh pemerintah Kabupaten Sorong dimulai dari tahun 2022 hingga 2024 telah cukup optimal sesuai dengan 4 indikator teori yang digunakan. Namun menjadi perhatian pada aspek transparansi anggaran dan juga proses implementasi inovasi program kerja yang pula harus dibenahi oleh pemerintah. Sehingga pada akhirnya implementasi penanggulangan stunting di kabupaten sorong telah berjalan cukup optimal sesuai dengan indikator dalam penelitian ini.

English Abstract

The implementation of policy is an important aspect of the process or effort to address issues that occur in society, one of which relates to the policy for stunting prevention. Sorong Regency has become an area with a significant decrease in stunting prevalence in Southwest Papua Province in 2022, with a reduction of 4.90 percent since 2021. The purpose of this study is to understand how the stunting prevention policy was implemented in Sorong Regency in 2022. Therefore, the implementation of the policy in the field involves several government agencies, particularly the 5 Regional Apparatus Organizations that play a role in stunting prevention in Sorong Regency.This study uses an analytical framework based on the policy implementation theory by Richard Matland (1995), which includes four indicators: Policy Accuracy, which refers to the legal and programmatic foundations of the policy; Implementation Accuracy, which relates to the concept of implementation that can be carried out between the government and the community, or even between the government and the private sector; Target Accuracy, which refers to the precision in determining the targets of a policy; and Environmental Accuracy, which discusses the environmental factors of the policy formulators and implementers, as well as external views in responding to the policy.This research uses a qualitative case study method. The results of this study show that the implementation of the stunting prevention policy in the field by the Sorong Regency government from 2022 to 2024 has been quite optimal according to the four indicators of the theory used. However, attention needs to be paid to aspects of budget transparency and the process of implementing program innovations, which also need to be improved by the government. Thus, the implementation of stunting prevention in Sorong Regency has been running quite optimally in accordance with the indicators in this study.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052411
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Sugeng Moelyono
Date Deposited:	19 Nov 2024 08:04
Last Modified:	19 Nov 2024 08:04
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/229041

Text (DALAM MASA EMBARGO) M. Iqbal Ramadhan Silehu.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Actions (login required)

View Item