Analisis Penerapan Green Procurement pada Proyek Konstruksi Pemerintah di Provinsi Jawa Timur

Syaifudin, Arief and Ir. Kartika Puspa Negara, ST., MT., Ph.D and Ir. M. Hamzah Hasyim, ST., M.Eng.Sc. and Dr. Eng. Ir. Yatnanta Padma Devia, ST., MT. (2024) Analisis Penerapan Green Procurement pada Proyek Konstruksi Pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pembangunan pada bidang konstruksi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir gencar dilaksanakan. Mulai dari kota-kota besar hingga daerah tertinggal, hal ini ditandai dengan dibangunnya infrastruktur yang tersebar sebagai penopang untuk pembangunan selanjutnya. Green Procurement, yang dikenal sebagai Pengadaan Hijau adalah pengadaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Green Procurement merupakan salah satu cara untuk merubah ketidak-efisienan dalam penggunaan energi, lahan, dan bahan industri menjadi lebih efisien. Green Procurement juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Construction). Green Procurement mencerminkan pendekatan yang lebih cerdas dalam pengadaan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengadaan publik sambil mendorong kekuatan pasar masyarakat untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Penelitian dilakukan di Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Cipta Karya dan Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi jawa Timur. Variabel yang dibahas pada penelitian ini, yaitu kriteria penilaian penyedia jasa, hambatan, dan solusi guna mengatasi hambatan dalam penerapan green procurement. Pengolahan data pada kriteria penilaian penyedia jasa menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), sedangkan pada hambatan dan solusi menggunakan metode Relative Importance Index (RII) dan Confidence Interval. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kriteria paling dominan dalam penilaian penyedia jasa untuk penerapan green procurement pada proyek konstruksi gedung sektor publik adalah penggunaan bahan konstruksi ramah lingkungan atau bahan ekolabel. Hambatan utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penerapan green procurement, meliputi kurangnya best practice, dukungan, kebijakan ketat, dukungan finansial, sosialisasi, pedoman tepat, pengetahuan, serta risiko biaya investasi lebih tinggi. Solusi yang disarankan mencakup pembuatan peraturan detail, penerapan pengadaan elektronik, penerbitan standar, peluncuran portal informasi, integrasi dalam kebijakan pengadaan, serta dukungan teknis dan partisipasi penyedia jasa.

English Abstract

In recent years, construction development in Indonesia has been actively carried out, marked by the widespread construction of infrastructure to support further development. Green Procurement, known as Eco-friendly Procurement, considers environmental aspects to transform inefficiencies in energy, land, and industrial material usage into more efficient practices. It serves as an effective strategy for achieving sustainable construction, reflecting a smarter procurement approach to enhance public procurement efficiency while leveraging market forces to create positive environmental impacts. This research employs a quantitative method through questionnaires, conducted in the Building and Construction Services Division of the Public Works and Spatial Planning Agency (Dinas PUPR Cipta Karya) and the Goods/Services Procurement Bureau of East Java Province. The variables discussed include service provider assessment criteria, obstacles, and solutions to overcome these obstacles in implementing green procurement. Data processing for service provider assessment criteria uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) method, while obstacles and solutions are analyzed using the Relative Importance Index (RII) and Confidence Interval methods. The study found that the most dominant criterion in assessing service providers for green procurement implementation in public building construction projects is the use of ecolabeled or environmentally friendly construction materials. The main obstacles faced by the East Java Provincial Government in implementing green procurement include the lack of best practices, support, strict policies, financial support, socialization, proper guidelines, knowledge, and higher investment cost risks. The recommended solutions include the creation of detailed regulations, implementation of electronic procurement, issuance of standards, launch of information portals, integration into procurement policies, as well as technical support and provider participation.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052407
Uncontrolled Keywords:	Green procurement, konstruksi gedung publik, bahan ramah lingkungan
Divisions:	Fakultas Teknik > Teknik Sipil
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	25 Oct 2024 03:07
Last Modified:	25 Oct 2024 03:07
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/228355

Text (DALAM MASA EMBARGO) Arief Syaifudin.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)

Actions (login required)

View Item