Ferubahan Status Kepegawaian Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan ( Studi pada Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)

Budiarti, Lathila Indah and Dr. Sumartono, M.S and Drs. Bambang Suprivono, M.S (2006) Ferubahan Status Kepegawaian Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan ( Studi pada Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang terkonstruksi dalam UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Otonomi daerah telah memberikan kewenangan pada daerah Kabupaten/Kota untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta potensi daerah yang dimiliki demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Salah satu wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah adalah perubahan sistem Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Kelurahan. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Kediri dengan dikeluarkannya Perda No 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan selain sebagai salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan pada tingkat paling bawah, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat sesuai dengan perkembangan pembangunan di Kota Kediri. Sebagai dampak dari penetapan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Kediri No 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah teijadi pula perubahan dalam aspek kelembagaan, personal dan kepemilikan asset/kekayaan dari Desa yang statusnya dirubah menjadi Kelurahan. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan untuk membahas lebih dalam mengenai perubahan status kepegawaian dari Perangkat Desa menjadi Perangkat Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang teijadi di Kelurahan Dermo. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah Otonomi Daerah, Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kelurahan, Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan Kepegawaian Negara Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan knalitatif, dimana peneliti berusaha memberikan gambaran terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Kediri dalam mengatur status kepegawaian Perangkat Desa, bagaimanakah penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan setelah teijadinya perubahan status kepegawaian dari Perangkat Desa menjadi Perangkat Kelurahan dan faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan setelah teijadinya perubahan status tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kelurahan Dermo setelah adanya perubahan status kepegawaian Perangkat Desa sampai sejauh ini telah dapat beijalan dengan baik, meskipun dalam penyelenggaraannya masih ditemui hambatanhambatan. Hambatan-hanbatan tersebut antara lain terkait dengan adanya kekosongan sejumlah jabatan struktural dalam struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan Dermo, adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan dan hak-hak kepegawaian antara Perangkat Kelurahan Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang secara psikologis telah memberikan pengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penempatan Pegawai Negeri Sipil yang secara teknis administratif kurang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. Saran yang dapat direkomendasikan adalah pertama perlunya kebijakan dari Pemerintah Kota Kediri dalam mengatur status kepegawaian dari Perangkat Kelurahan non Pegawai Negeri Sipil agar dalam hal tingkat kesejahteraan maupun hak-hak kepegawaian dapat lebih sebanding dengan Perangkat Kelurahan Pegawai Negeri Sipil sehingga kesenjangan yang ada/timbul antara Perangkat Kelurahan Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil dapat diminimalisir, kedua adanya posisi kekosongan jabatan dalam struktur organisasi Kelurahan Dermo hendaknya dapat segera diisi/Pemerintah Kota Kediri segera menugaskan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu/terhambat karena Perangkat Kelurahan harus mengambil alih/merangkap tugas dari jabatan yang kosong, ketiga perlunya pelatihan keterampilan untuk Perangkat Kelurahan Pegawai Negeri Sipil yang akan ditempatkan di Kelurahan. Ini penting dilakukan karena Perangkat Kelurahan merupakan level terdekat dari Pemerintah yang melayani dan menghadapi langsung kepentingan masyarakat.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	050603
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	19 Aug 2024 02:45
Last Modified:	19 Aug 2024 02:45
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/228290

Text (DALAM MASA EMBARGO) LATIFA HADI.pdf Restricted to Registered users only Download (20MB)

Actions (login required)

View Item