Antitesis Kebijakan Merek (Studi kasus pada industri mebel, PT.Unggul Putra Samudra Kabupaten Malang)

Kumi, Annisa and Drs.TiahjanulinDomai, MS and Drs.Sarwono, MSi. (2006) Antitesis Kebijakan Merek (Studi kasus pada industri mebel, PT.Unggul Putra Samudra Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kebijakan Merek adalah salah satu dari serangkaian kebijakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). yang diadopsi dari TRIPs Agreement pada saat pemerintah Indonesia mengikuti Konvensi Roma, Paris, dan Bern. Memenuhi aturan WTO yang mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk memiliki perangkat kebijakan Merek yang sama dengan yang diberlakukan di WTO (yang termasuk dalam EPR atau HaKI). Sebagaimana kebijakan basil ratifikasi lainnya, maka semua perangkat kebijakannya harus disesuaikan dengan kebijakan internasional. Termasuk dalam bal pelaksanaan kebijakan, hingga prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam pendaftaran haknya.Akan tetapi, dalam prakteknya di Indonesia, kebijakan Merek ini tidak memaksa industri dalam negeri untuk mendaftarkan Mereknya. Dapat dilihat pada aturan perundangannya yang tidak memaksa/mewajibkan industri untuk memiliki Merek.Mulai dari UU Merek pertama kali tahun 1961, hingga yang terakhir berlaku sekarang UU no15 tahun 2002. Sebagaimana yang terjadi pada industri mebel di Kabupaten Malang. Seluruh industri mebel tersebut tidak mempunyai sertifikasi Merek. Akan tetapi mereka melakukan perdagangan dengan wilayah pemasaran internasional. Salah satunya adalah PT.Unggul Putra Samudra. Peneltian ini ingin melihat bagaimana Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif yang dimaksud adalah gambaran tentang interpretasi PT.Unggul Putra Samudra terhadap Kebijakan Merek, sikap PT.Unggul Putra Samudra terhadap kebijakan Merek dan alasan dari sikap PT.Unggul Putra Samudra tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahvva PT.Unggul Putra Samudra menganggap bahwa kebijakan Merek tidak mutlak harus dituruti karena kebijakan ini pada dasamya untuk melindungi industri yang sudah memiliki Merek supaya tidak dibajak. Juga tidak ada paksaan dari pemerintah untuk memiliki Merek. PT.Unggul Putra Samudra tidak mau mengeluarkan pembiayaan lagi dalam hal pemasaran produk dengan mereknya sendiri, karena mencari pasar barn membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan alasan tidak ingin mengeluarkan pembiayaan lagi untuk mengurusi pemeliharaaan Merek tersebut, maka PT.Unggul Putra Samudra membiarkan saja produknya dibeli dan diberi Merek oleh perusahaan lain. Meskipun dengan memiliki Merek sendiri mereka bisa lebih menguasai pasar. Persaingan yang teijadi di kalangan industri ini justru persaingan untuk mengeluarkan produk dengan harga rendah tapi kualitas tinggi, untuk kemudian dijuai kepada pemiiik Merek. Dan PT.Unggul Putra Samudra tidak akan menggunakan merek selama tidak ada jaminan produknya memiliki pasar. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tidak mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Merek ini, karena menganggap bahwa Merek merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal HKI. Pelayanan Merek di Kabupaten Malang masih teijadi saling pelimpahan wewenang antara Konsultan HKI yang memang ditunjuk oleh Ditjen HKI untuk memberikan pelayanan tentang HKI, dan Dinas Perindustrian yang menangani masalah industri. Hal ini disebabkan, merek merupakan permasalahan industri yang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab Dinas Perindustrian. Dari hasil wawancara dengan beberapa pengamat HKI dapat disimpulkan bahwa, akibat Indonesia terlalu tergantung pada sistem pasar bebas maka WTO memaksakan Kebijakan Merek berlaku tegas di Indonesia untuk melindungi perusahaan transnasional yang ada di Indonesia, yang sudah memiliki kekuatan Merek. Hal ini dilakukan WTO karena korporasi tersebut banyak dirugikan dalam hal penjualan lisensi. Namun jika pemerintah mewajibkan industri dalam negeri memiliki merek maka akan banyak industri yang tergulung oleh sistem yang baru tersebut. Oleh karena itu pemerintah membiarkan perusahaan seperti PT.Unggul Putra Samudra berdagang tanpa menggunakan Merek

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	050603
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	19 Aug 2024 02:45
Last Modified:	19 Aug 2024 02:45
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/228289

Text (DALAM MASA EMBARGO) ANNISA KURNIA.pdf Restricted to Registered users only Download (17MB)

Actions (login required)

View Item