Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Untuk Menekan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Malang

Hermawan, Nyoman Bagus and Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si (2024) Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Untuk Menekan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kurang lebih sebanyak 1 juta perempuan di Indonesia menikah sebelum umur 18 tahun, angka perkawinan usia anak tersebut masuk sebagai No-8 tertinggi dunia. Pemerintah melakukan amandemen Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai usia minimum calon pengantin. Kabupaten Malang menjadi daerah yang difokuskan untuk menurunkan angka perkawinan usia anak karena pada 3 tahun terakhir berada di peringkat pertama jumlah perkawinan usia anak tertinggi di Jawa Timur dengan jumlah perkara 1.781 (2020), 1.762 (2021), dan 1.433 (2022). Angka tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Demi menekan jumlah perkawinan usia anak OPD Kabupaten Malang membuat program pendukung implemnetasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Lembaga-lembaga terkait penanganan angka perkawinan usia anak tersebut yakni Kementrian Agama Kabupaten Malang sebagai pelaksana sosialisasi PUSAKA, BRUS dan Bimwin dibantu oleh KUA Kecamatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui program PUSPAGA, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) melalui program Duta Generasi Berencana. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah Teori Implementasi Kebiajakan George C Edward III. Hasil yang didapatkan dalam penelitian mengenai implemnetasi kebijakan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai upaya menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Malang telah berjalan dengan baik ditandai dengan penurunan jumlah perkawianan usia anak di Kabupaten Malang. Implementasi Kebijakan terbagi menjadi empat poin, Komunikasi informasi yang baik dengan masyarakat, Sumber Daya yang mumpuni dalam proses imlementasi kebiajakan, Disposisi yang telah berjalan dengan baik dan Struktur Birokrasi yang baik dengan adanya SOP dan Fragmentasi yang jelas dalam proses implementasi. Keempat poin menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan optimal, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala terutama kendala pada anggaran

English Abstract

Approximately 1 million women in Indonesia are married before the age of 18, the child marriage rate is the 8th highest in the world. The government amended Law No. 1 of 1974 to become Law No. 16 of 2019 regarding the minimum age for prospective brides and grooms. Malang Regency is an area that is focused on reducing the number of child marriages because in the last 3 years it has been in first place for the highest number of child marriages in East Java with the number of cases 1,781 (2020), 1,762 (2021), and 1,433 (2022). This figure is caused by economic, educational and socio-cultural factors. In order to reduce the number of child marriages, the Malang Regency OPD created a program to support the implementation of Law No. 16 of 2019. The institutions related to handling the number of child marriages, namely the Ministry of Religion of Malang Regency as the implementer of the socialization of PUSAKA, BRUS and Bimwin, are assisted by the District KUA. Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) through the PUSPAGA program, Population Control and Family Planning Service (DPPKB) through the Planning Generation Ambassador program. The research uses qualitative research methods with descriptive research type. The theory used is George C Edward III's Policy Implementation Theory. The results obtained in research regarding the implementation of the policy of Law No. 16 of 2019 as an effort to reduce the number of child marriages in Malang Regency have gone well, marked by a decrease in the number of child marriages in Malang Regency. Policy implementation is divided into four points, good communication of information with the community, qualified resources in the policy implementation process, disposition that has been running well and a good bureaucratic structure with clear SOPs and fragmentation in the implementation process. The four points show that policy implementation has been running optimally, however there are still several obstacles, especially budget constraints

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052411
Uncontrolled Keywords:	Implemntasi, Perkawianan Usia Anak, PUSAKA, BRUS, Genre, PUSPAGA-Implementation, Child Marriage, PUSAKA, BRUS, Genre, PUSPAGA
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Sugeng Moelyono
Date Deposited:	21 Oct 2024 08:38
Last Modified:	21 Oct 2024 08:38
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/227307

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nyoman Bagus Hermawan.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Actions (login required)

View Item