Upaya Bawaslu Dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Kota Malang Pada Pemilu 2024

Fuad, Ikhlasul and Andi Setiawan, S.IP., M.Si (2024) Upaya Bawaslu Dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Kota Malang Pada Pemilu 2024. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Bawaslu Kota Malang dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN di wilayah Pemerintahan Kota Malang pada tahap kampanye pemilu 2024. Netralitas ASN ini bisa menjadi potensi pelanggaran yang cukup serius di Kota Malang melihat pemilu 2019 yang memiliki tiga kasus pelanggaran dimana upaya pencegahan diperlukan pada pemilu 2024 ini. Analisis penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional oleh Hall dan Taylor yang memiliki empat indikator didalamya yaitu aktor relevan dalam lembaga, tindakan aktor dalam pencapaian preferensi, peran interaksi strategis antar lembaga, dan instrumen atau aturan lembaga. Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana proses pengambilan datanya dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang dan stakeholder terkait menyebabkan tidak adanya pelanggaran netralitas yang terjadi di pemilu 2024 . Dalam indikator aktor relevan dalam lembaga, Bawaslu Kota Malang memiliki beberapa divisi didalamnya dimana adanya komunikasi antar aktor relevan misalnya divisi pencegahan dan penanganan pelanggaran. Dalam indikator tindakan aktor dalam pencapaian preferensi, Bawaslu Kota Malang bertindak berdasarkan dua hal yaitu Indeks Kerawan Pemilu (IKP) 2024 dan kejadian pada pemilu sebelumnya. Dalam indikator peran interaksi strategis antar lembaga, Bawaslu Kota Malang menjalin komunikasi dengan inspektorat, BKPSDM, dan Bakesbangpol Kota Malang dalam memperluas jaringan sebagai bentuk upaya pencegahan. Dalam indikator instrumen atau aturan lembaga, Bawaslu Kota Malang menggunakan beberapa peraturan perundangundangan sebagai dasar dalam membuat upaya pencegahan misalnya UU No 7 Tahun 2023 tentang pemilu dan UU No 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Selain itu, juga menggunakan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Netralitas.

English Abstract

This research aims to investigate the efforts made by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Malang City in preventing violations of civil servant neutrality in the area of Malang City during the campaign phase of the 2024 elections. The neutrality of civil servants poses a potential serious violation in Malang City, considering the 2019 elections which had three cases of violations, thus prevention efforts are necessary for the 2024 elections. The analysis of this research utilizes the rational choice theory by Hall and Taylor, which consists of four indicators: relevant actors within the institution, actors' actions in achieving preferences, strategic interaction roles between institutions, and institutional instruments or rules. This research adopts a qualitative study method with a case study approach, where data collection is conducted through interviews and documentation. The results of this research indicate that the prevention efforts carried out by Bawaslu of Malang City and related stakeholders have led to the absence of neutrality violations in the 2024 elections. In terms of relevant actors within the institution, Bawaslu of Malang City has several divisions with communication among relevant actors, such as the prevention and handling of violation divisions. In terms of actors' actions in achieving preferences, Bawaslu of Malang City acts based on two factors: the Election Vulnerability Index (IKP) 2024 and incidents from previous elections. Regarding the strategic interaction roles between institutions, Bawaslu of Malang City establishes communication with the Inspectorate, BKPSDM, and Bakesbangpol of Malang City to expand networks as a prevention effort. In terms of institutional instruments or rules, Bawaslu of Malang City utilizes several legislative regulations as the basis for prevention efforts, such as Law No. 7 of 2023 on elections and Law No. 20 of 2023 on civil servants. Additionally, it also employs Joint Decisions on Neutrality Guidelines..

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052411
Uncontrolled Keywords:	neutrality, civil servants, Malang City Election Supervisory Board (Bawaslu)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Sugeng Moelyono
Date Deposited:	17 Oct 2024 08:20
Last Modified:	17 Oct 2024 08:20
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/227137

Text (DALAM MASA EMBARGO) Ikhlasul Fuad.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Actions (login required)

View Item