Pengaturan Aborsi Bagi Anak Korban Perkosaan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

Putri, Novi Enjelina and Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. and Dr. Bambang Sugiri, SH., MS (2024) Pengaturan Aborsi Bagi Anak Korban Perkosaan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Fenomena sosial dengan maraknya perbuatan aborsi ilegal dan tindak pidana perkosaan, membutuhkan peraturan hukum yang mengakomodasi aborsi baik secara ilegal dan legal. Pengaturan aborsi di Indonesia diatur dalam 4 aturan hukum yakni KUHP atau WvS, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Terdapat 4 aturan yang berbeda yakni kitab undang-undang hukum pidana lama dan baru serta undang-undang kesehatan lama dan baru. Sehingga dibutuhkan kepastian hukum yang tentu akan mempengaruhi pelaksanaan hukum, serta persoalan hukum mana yang akan digunakan apabila terjadi persoalan aborsi dalam masa transisi pemberlakuan KUHP baru, yang lebih menguntungkan dan meringankan anak korban perkosaan. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana perubahan pengaturan aborsi dan makna menguntungkan berdasarkan asas transitoir?, 2) Bagaimana pemberlakuan hukum terhadap aborsi anak korban perkosaan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023?, 3) Bagaimana pengaturan hukum aborsi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada masa yang akan datang? Jenis metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif menguunakan pendekatan perundang-undangan, konsep dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan perubahan dalam regulasi aborsi dalam UndangUndang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, didasari oleh Pasal 75 ayat (2) UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dan mengikuti perkembangan progresif dari Pasal 463 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perubahan dalam regulasi memiliki dampak pada pelaksanaan hukum dengan mempertimbangkan pandangan yang mendukung kehidupan (pro life) dan pilihan (pro choice) dalam menangani isu aborsi di Indonesia. Ketidakjelasan dalam menetapkan kriteria yang diizinkan oleh undang-undang pidana membuat Pasal 60 ayat (1) sulit diterapkan dan merugikan terutama dalam kasus aborsi anak korban perkosaan, karena cenderung mengacu pada WvS atau KUHP yang berlaku saat ini sesuai prinsip ius constituendum atau hukum positif. Oleh karena itu, berdasarkan asas transitoir, dapat diterapkan peraturan yang lebih ringan dan menguntungkan bagi korban perkosaan dalam hal melakukan aborsi. Asas transitoir didasarkan pada upaya perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Perbaikan pengaturan diperlukan untuk memberikan kejelasan dalam penanganan aborsi, menekankan perspektif korban, dan memberikan kepastian hukum melalui rumusan pasal yang melindungi korban perkosaan yang membutuhkan aborsi legal. Kepastian hukum dapat dicapai dengan merumuskan peraturan aborsi dengan mempertimbangkan perbandingan hukum aborsi di Belanda, untuk formulasi selama masa transisi pemberlakuan KUHP.

English Abstract

Social phenomena with rampant illegal abortion and criminal acts of rape, requires legal regulations that accommodate both illegal and legal abortion. The regulation of abortion in Indonesia is regulated in 4 laws, namely the Criminal Code or WvS, Health Law Number 36 of 2009, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, and Health Law Number 17 of 2023. There are 4 different rules, namely the old and new criminal code and the old and new health laws. So that legal certainty is needed which will certainly affect the implementation of the law, as well as the issue of which law will be used in the event of an abortion issue in the transition period of the enactment of the new Criminal Code, which is more favorable and relieves child victims of rape. Based on these problems, the author conducts research with the formulation of the problem: 1) How is the change of abortion regulation and the meaning of favorable based on the principle of transitoir?, 2) How is the legal enforcement of abortion for child victims of rape after the enactment of Law Number 17 of 2023?, 3) How is the legal regulation of abortion Health Law Number 17 of 2023 in the future? The type of research method is normative juridical research using statutory approaches, conceptual and comparative law. The results showed changes in abortion regulations in Health Law No. 17 of 2023, based on Article 75 paragraph (2) of Health Law No. 36 of 2009, and following the progressive development of Article 463 paragraph (2) of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. The changes in the regulation have an impact on the implementation of the law by taking into account pro life and pro choice views in addressing the issue of abortion in Indonesia. The lack of clarity in establishing the criteria permitted by criminal law makes Article 60 paragraph (1) difficult to apply and detrimental especially in the case of abortion of a child victim of rape, because it tends to refer to the current WvS or Criminal Code according to the principle of ius constituendum or positive law. Therefore, based on the principle of transitoir, lighter and more favorable regulations can be applied to rape victims in terms of abortion. The transitoir principle is based on efforts to protect the best interests of the child. Regulatory improvements are needed to provide clarity in the handling of abortion, emphasize the victim's perspective, and provide legal certainty through the formulation of articles that protect rape victims who need legal abortion. Legal certainty can be achieved by formulating abortion regulations by considering a comparison of abortion law in the Netherlands, for formulation during the transition period of the enactment of the Criminal Code.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	042401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	16 Oct 2024 02:33
Last Modified:	16 Oct 2024 02:33
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/226711

Text (DALAM MASA EMBARGO) Novi Enjelina Putri.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item