Implementasi Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Dalam Undang-Undang No.19/2016 Tentang ITE Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Pada Pers Atas Pencemaran Nama Baik (Studi di Aliansi Jurnalis Independen Jakarta)

Alif Muhammad Ihsan and Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S and Fines Fatimah, S.H., M.H (2024) Implementasi Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Dalam Undang-Undang No.19/2016 Tentang ITE Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Pada Pers Atas Pencemaran Nama Baik (Studi di Aliansi Jurnalis Independen Jakarta). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia telah mengakui bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta sebagiannya yang telah ditetapkan. Sehingga dalam hal ini negara yang demokratis perlu diciptakan dengan adanya keberlangsungan subjek negara yang dapat bertanggung jawab dan dilindungi oleh negara yang salah satu manifestasinya yakni seorang pers dalam menjalankan profesinya dan keberlangsungan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kemerdekaan pers harus terlaksana yang bertanggung jawab kepada sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negeri ini dengan tugas pokok pers sebagai mengontrol dan mengawasi dari sistem demokrasi bangsa. Akan tetapi, upaya menciptakan tatanan demokrasi yang sehat harus dibayangi dengan upaya-upaya penjeratan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum dengan menghalangi fungsi kerja pers dalam membuka informasi kepada publik demi kepentingan umum. Salah satunya terbitnya UU ITE yang berangkat dari mengawasi sistem elektronik, malah menjadi senjata atau pasal karet untuk menjerat pidana pers pada objek pemberitaannya. Pemerintah berupaya dalam mengatasi konflik ini dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi UU ITE yang ditandatangani oleh tiga pejabat negara setingkat Menteri, guna menghindari upaya-upaya kriminalisasi kepada Pers yang umumnya dilakukan oleh penjabat publik atau pengusaha. Akan tetapi, dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) masih terdapat beberapa te yangmenjerat seorang pers dari dilaporkanya akibat pemberitaan yang diproses mulai dari tahap penyidikan atau tersangka bahkan divonis bersalah oleh hakim. Berdasarkan hal diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana realitas implementasi pelaksanaan hukum terhadap pers yang dilaporkan atas pencemaran nama baik dalam UU ITE pada pers Aliansi Jurnalis Independen Jakarta? (2) apakah realitas implementasi pelaksanaan hukum bagi pers yang terlapor atas pencemaran nama baik UU ITE telah berjalan efektif sesuai dengan mekanisme berdasarkan SKB Pedoman Implementasi UU ITE pada Pers Aliansi Jurnalis Independen Jakarta? Dalam mengkaji rumusan masalah diatas, penelitian ini menggunakan metode sosio legal yang diperoleh melalui wawancara dengan metode pendekatan kasus. Data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptis analits yang menganalisis data dan kasus yang ada dengan memberikan gambaran analisa terhadap permasalahan tersebut dan dikaitkan kembali dengan regulasi yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi pers yang terlapor pencemaran nama baik sesuai SKB tidak berjalan efektif dikarenakan sejak terbitnya SKB ini masih banyak terjadi yang membuktikan kasus pelaporan pencemaran nama baik terhadap pers terus berjalan. Selain itu, ditimbulkan oleh berbagai faktor, yakni faktor hukum seperti UU Pers yang masih tidak komperhensif serta Kebijakan Kriminal Indonesia yang masih menganut kolonialisme, ketidakseragaman dan kekurangpahaman penerapan hukum bagi aparatur negara, tidak kuatnya sarana dan prasarana terkait lembaga mediasi dalam sengketa pers, ketidakpahaman masyarakat dalam menindaklanjuti sengketa pers, serta budaya hukum yang ketinggalan atau tidak menganut prinsip demokrasi.

English Abstract

The Basic Constitution of the Republic of Indonesia has acknowledged the freedom to associate and assemble, express thoughts orally and in writing, and other rights as stipulated. Consequently, the establishment of a democratic state requires the continuity of state subjects who can be accountable and protected by the state, with one manifestation being the press in carrying out its profession in accordance with Law Number 40 of 1999 concerning the Press. Press freedom must be realized responsibly towards society and the Pancasila principles for the prosperity and safety of the nation and the country. The primary tasks of the press include controlling and supervising the nation's democratic system. However, efforts to create a healthy democratic order are overshadowed by attempts at restraint and criminalization carried out by certain individuals obstructing the press's function in disseminating information to the public for the common good. One example is the issuance of the ITE Law, originally intended to oversee electronic systems but has become a weapon or a flexible clause to criminally charge the press based on its reporting content. The government has attempted to address this conflict by issuing a Joint Decree on the Implementation Guidelines of the ITE Law, signed by three state officials equivalent to ministers, to prevent criminalization attempts against the press, usually orchestrated by public officials or business entities. Nevertheless, according to the Alliance of Independent Journalists (AJI), there are still instances where the press faces legal repercussions due to their reporting, starting from the investigation phase to being accused and even being convicted by judges. Based on the above, this research poses the following research questions: (1) How is the reality of the legal implementation against the press reported for defamation under the ITE Law within the press of the Alliance of Independent Journalists Jakarta? (2) Has the reality of legal implementation for the press accused of defamation under the ITE Law been effectively executed according to the mechanisms outlined in the Joint Decree on the Implementation Guidelines of the ITE Law within the Alliance of Independent Journalists Jakarta? To investigate these research questions, this study employs a socio-legal method obtained through case approach interviews. The data collected will be analyzed using descriptive analytical techniques to provide an analysis of the issue and relate it back to existing regulations. The research findings conclude that the legal protection implementation for the press accused of defamation under the ITE Law, according to the Joint Decree, is not effective. Since the issuance of this decree, numerous cases of defamation against the press have continued to emerge. This is attributed to various factors, including legal issues such as the non-comprehensive Press Law and the colonialist approach in Indonesia's Criminal Policy, the lack of uniformity and understanding in the application of the law by state apparatus, the inadequacy of facilities related to mediation institutions in press disputes, the public's lack of understanding in addressing press disputes, and a legal culture that is outdated or does not adhere to democratic principles.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	16 Oct 2024 02:33
Last Modified:	16 Oct 2024 02:33
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/226705

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nazwa Elfa.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item