Analisis Keseimbangan Kepentingan Perusahaan Dan Pekerja Dalam Perlindungan Rahasia Dagang Melalui Perjanjian Kerahasiaan

Alika, Nandia Fanis and Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum and Syahrul Sajidin, S.H., M.H. (2024) Analisis Keseimbangan Kepentingan Perusahaan Dan Pekerja Dalam Perlindungan Rahasia Dagang Melalui Perjanjian Kerahasiaan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Dalam Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement) Oleh Pekerja Yang Mengundurkan Diri. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan norma di Indonesia mengenai peraturan kewajiban pekerja untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Negara-negara yang tergabung dalam kesatuan Uni Eropa telah memiliki regulasi terkait dengan confidential information yang mana diatur secara khusus dalam The European Public Limited-Liability Company (Employee Involvement) Regulation 2009 bahwa setiap dokumen yang memiliki persyaratan untuk dijaga kerahasiaannya, tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kecuali sesuai dengan persyaratan dalam informasi atau dokumen tersebut, serta dalam EU General Data Protection Regulation yang menyebutkan bahwa peran seorang petugas perlindungan data yang ditunjuk bertanggung jawab untuk mendidik dan memberi informasi kepada karyawan, harus menandatangani perjanjian kerahasiaan agar dapat dipastikan bahwa dokumen atau informasi adalah rahasia. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekosongan norma di Indonesia dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan comparative approach. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah, yakni (1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewajiban menandatangani perjanjian kerahasiaan (non disclosure agreement) di Indonesia dan Uni Eropa? Dan (2) Bagaimana pengaturan yang ideal terkait perlindungan hukum bagi perusahaan dalam penolakan penandatanganan perjanjian kerahasiaan (non disclosure agreement) oleh pekerja yang mengundurkan diri? Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban terkait rumusan masalah yaitu, (1) Indonesia memiliki Undang-Undang Rahasia Dagang untuk mengatur mengenai rahasia dagang agar mampu memberikan perlindungan hukum dalam lingkup sistem rahasia dagang. Namun, Indonesia belum memiliki peraturan yang secara eksplisit menjelaskan mengenai perjanjian kerahasiaan. Pada negara-negara yang tergabung dalam kesatuan Uni Eropa, yang telah memiliki pengaturan mengenai confidential information yakni The European Public Limited-Liability (Employee Involvement) Regulations 2009 dan The European General Data Protection Regulation. Dua regulasi tersebut menetapkan landasan hukum serta prosedur untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam konteks kerjasama antara pekerja dan perusahaan. (2) Perlindungan hukum terhadap perusahaan memerlukan perhatian pada keadilan kontraktual. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan penambahan pasal atau penjelasan pasal pada UU Rahasia Dagang maupun dengan perjanjian kerja dengan mengadopsi pengaturan di Uni Eropa. Sedangkan perlindungan hukum secara represif, dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana pada Pasal 17 UU Rahasia Dagang maupun sanksi perdata pada Pasal 1234 KUHPerdata.

English Abstract

In this study, the author explores the issue of Legal Protection for Companies in the Rejection of Non-Disclosure Agreements (NDA) Signing by Resigning Employees. This arises from the lack of norms in Indonesia regarding the regulations about employees’ obligations to sign confidentiality agreements. In contrast, European Union countries already have regulations addressing confidential information, specifically outlined in The European Public Limited Liability (Employee Involvement) Regulation 2009 and The European General Data Protection Regulation. These regulations establish legal frameworks and procedures for maintaining information confidentiality in the context of collaboration between employees and companies. The research aims to fill the normative gap in Indonesia using a normative legal research approach and a comparative approach. The two main questions addressed in the study are: (1) How is the legal regulation regarding the obligation to sign non-disclosure agreements in Indonesia and the European Union? And (2) What is the ideal regulation regarding legal protection for companies in rejecting the signing of nondisclosure agreements by resigning employees? The research findings indicate that (1) Indonesia has the Trade Secret Law, offering legal protection within the trade secret system but lacking explicit regulations on non-disclosure agreements. European Union member states have regulations on confidential information, providing legal foundations and procedures for maintaining information confidentiality in employee-company collaborations. (2) Legal protection for companies involves considerations of contractual fairness. Preventive legal protection can be achieved by amending the UU Rahasia Dagang or through employment agreements by adopting the EU Regulations. Repressive legal protection can be implemented through criminal sanctions under Article 17 UU Rahasia Dagang as well as civil sanctions under Article 1234 KUHPerdata.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	16 Oct 2024 02:30
Last Modified:	16 Oct 2024 02:30
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/226699

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nandia Fanis Alika.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item