Kepastian Hukum Pewarisan Bagi Anak Akibat Pembatalan Dari Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Hasnadewi, Nada and Dr, Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H and Dr. Nur Chanifah, S.Pd.I, M.Pd.I (2024) Kepastian Hukum Pewarisan Bagi Anak Akibat Pembatalan Dari Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tesis ini peneliti mengangkat isu hukum mengenai kekaburan hukum terkait akibat hukum pembatalan perkawinan sedarah dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 28 yang menyatakan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam akibat hukum ini tidak berlaku surut kepada anak dari perkawinan orang tua yang murtad. Maka Perkawinan tersebut sah sebelumnya, berbeda dengan perkawinan sedarah yang sejak awal perkawinan tersebut tidak sah. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak-hak bagi anak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat rumusan masalah mengenai makna pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, implikasi pembatalan perkawinan terhadap pewarisan anak dari perkawinan sedarah serta wujud dari perlindungan anak akibat pembatalan perkawinan sedarah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis bahan hukum menggunkan interpertasi gramatikal dan interpertasi sistematis. Serta bahan hukum primer, Undang-undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan. Bahan Hukum Sekunder berupa LiteraturLiteratur, Jurnal, Makalah, dan Tesis. Teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yaitu, Teori Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Maslahah Mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf, Teori Perlindungn Hukum menurut Muchsin. Hasil penelitian ini menujukkan bahwasannya makna dari pembatalan perkawinan bagi perkawinan sedarah merupakan suatu bentuk kepastian hukum dari dibatalkannya perkawinan tersebut, disebabkan tidak sempurnanya syarat-syarat perkawinan. Maka akibat hukum bagi anak pembataan perkawinan sedarah, tidak dapat berlaku surut seperti pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Anak tersebut tidak mendapatkan hak mewaris, maka untuk pemenuhan hak-hak anak dapat diberikan dengan melalui hibah atau wasiat. Wujud perlindungan hukum terhadap anak tersebut berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak. yaitu dapat diupayakan dengan diberikan dan dipenuhinya hak nafkah, hak nasab, hak pewarisan, hak perwalian, dan dengan adanya perlindungan hukum preventif serta represif.

English Abstract

This thesis, the researcher addresses legal issues concerning the ambiguity surrounding the legal consequences of the annulment of consanguineous marriages under Law No. 1 of 1974, clause 28, which states that annulment of marriage does not apply retroactively to children. According to the Compilation of Islamic Law, the consequences of this law do not apply retroactively to children from the marriages of apostate parents. Thus, the marriage was valid beforehand, unlike consanguineous marriages, which were invalid from the outset. This creates uncertainty regarding children's rights. Based on this, the researcher formulates problems regarding the meaning of marriage annulment in Indonesia's Marriage Law, the implications of marriage annulment for the inheritance rights of children from consanguineous marriages, and the forms of child protection resulting from the annulment of such marriages. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The techniques for analyzing legal materials employ grammatical interpretation and systematic interpretation. The primary legal materials include the Marriage Law, Child Protection Law, Compilation of Islamic Law, and court decisions. Secondary legal materials consist of literature, journals, papers, and theses. The theories used to analyze the problem formulation are Legal Certainty Theory according to Sudikno Mertokusumo, Maslahah Mursalah Theory according to Abdul Wahab Khallaf, and Legal Protection Theory according to Muchsin. The results of this research indicate that the meaning of marriage annulment for consanguineous marriages represents a form of legal certainty regarding the annulment, due to the failure to meet the necessary conditions for marriage. Therefore, the legal consequences for children of an incestuous marriage cannot be applied retroactively, as stipulated in Clause 28 (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Consequently, the child does not have the right to inherit, and their rights can be fulfilled through gifts or wills. The forms of legal protection for children are based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, in conjunction with Law Number 35 of 2014, which amends Law Number 23 of 2022 concerning Child Protection. This can be achieved by providing and fulfilling rights to livelihood, family, inheritance, guardianship, and through preventive and repressive legal protection.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	16 Oct 2024 02:23
Last Modified:	16 Oct 2024 02:23
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/226696

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nada Hasnadewi.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item